Pelindo Dilaporkan ke Polisi


Senin, 11 Mei 2015 - 20:13:14 WIB
Pelindo Dilaporkan ke Polisi

Merasa dirugikan, Aso­siasi Perusahaan Bongkar Muat (APBMI) Sumbar me­laporkan PT Pelindo II ke Polda Sumbar. Langkah yang diambil APBMI terse­but karena Pelindo dianggap melanggar Undang-undang pasal 33 UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, dalam pasal tersebut dite­gaskan bahwa setiap badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa terkait, wajib mengantongi izin.

Baca Juga : Manambang, Tradisi Mencari THR saat Lebaran di Padang

Ketua APBMI Sumbar Apriatna saat jumpa pers dengan para awak media Senin (11/5) mengatakan, dahulunya sebelum kebe­radaan PT Pelindo terdapat 38 PBM yang beroperasi di Teluk Bayur, namun seka­rang hanya tinggal 20 PBM saja. Akibatnya juga banyak buruh yang dahulunya me­miliki pekerjaan menjadi menganggur.

Ketua ALFI Sumbar, M. Tauhid juga menyatakan hal yang sama, bahwa persoalan tersebut sudah berlangsung sejak lama. Sebelumnya juga sudah ditempuh jalur hu­kum, tentang persaingan usaha yang tidak sehat itu. “Mulai dari Komisi Pe­nye­lesaian Persaingan Usaha (KPPU) yang mem­benarkan gu­gatan kami, pada tingakt banding hingga ke Mah­kamah Agung kami kalah,” ujarnya.

Baca Juga : Hari Ketiga Lebaran, Jalanan Kota Padang Lengang

Ia sangat menyesalkan hal tersebut, karena menu­rutnya kelakukan PT Pe­lindo tersebut adalah salah, na­mun masih saja dibe­nar­kan. Ia juga mengatakan bahwa PT Pelindo sudah disurati oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Oto­ritas Pelabuhan (KSOP) kelas II Teluk Bayur perihal legalitas izin perusahaan bongkar muat tersebut, Su­rat dikeluarkan 30 April 2015 lalu dengan nomor UM. 003/4/15/KSOP.TBS-15 menerangkan, PT Pe­lindo belum memiliki izin bongkar muat sesuai pera­turan dan ketentuan yang berlaku. Karena itu PT Pe­lin­do Teluk Bayur untuk segera mengurus izin di­maksud.

Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi DPP APBMI Romolo Sia­ngin­song mengatakan, per­soalah itu sudah berlarut-larut, kemudian juga Pelindo juga sudah banyak melanggar aturan selain UU 17/2008, juga melanggar peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

“Persoalan ini tidak bisa kita biarkan lagi, mereka harus segera dihentikan de­ngan cara mengambil lang­kah hukum. Jadi kita tidak perlu mogok, atau demo danm semacamnya tapi biar­kan saja nanti pihak kepo­lisian yang akan ber­tindak dan menyegel tempat me­reka,” ujarnya.

Sementara itu, General Manager (GM) Pelindo II Cabang Teluk Bayur Mulyadi melalui humasnya Hari Hartadi mengatakan, usaha bongkar muat barang yang dijalankan Pelindo Teluk Bayur adalah kebi­jakan dari Direktur Utama Pelindo II. Jadi kalau ingin melaporkan, berarti yang dilaporkan adalah direk­turnya bukan pimpinan Pe­lin­do Cabang Teluk Bayur. Pasalnya kebijakan tersebut ber­laku untuk seluruh Pe­lindo yang ada di Indonesia. Ia mengaku saat ini belum bisa memberikan tang­gapan, namun ia me­nga­takan akan meng­konfir­masikan terlebih dahulu pa­da Dirut Pelindo. (h/mg-rin)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]