Calon Incumbent Tak Amanah


Selasa, 12 Mei 2015 - 19:12:05 WIB
Calon Incumbent Tak Amanah

Dikatakan, iklan pemerintah daerah yang bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan, sesungguhnya memang dibolehkan dan memang sudah dianggarkan dalam APBD. Karena tujuannya untuk pembangunan daerah, maka tak akan ada masalah jika semua disampaikan dengan cara yang benar dan beretika.

Baca Juga : 43 RT di Padang Dilarang Gelar Salat Ied, Ini Daftarnya

“Yang dimaksud dengan cara yang benar disini adalah, pesan tersebut disampaikan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Bukan sebaliknya menonjol­kan foto atau sosok yang sedang memimpin suatu daerah, dan digadang-gadang akan kembali maju,” ujarnya.

Saat itu tetap dilakukan, apalagi disaat jelang Pilkada seperti sekarang katanya, masyarakat akan menilai hal tersebut sebagai salah satu bentuk bentuk kampanye terselubung. “Masyarakat telah pintar. Jika kampanye seperti itu tetap dilanjutkan, maka akan menyebabkan penilaian masyarakat menjadi tidak baik terhadap personal yang bersangkutan. Dan itu akan menggambarkan jika kepala daerah tersebut tidak amanah dengan penggunaan anggaran daerah,” terangnya.

Baca Juga : Fenoma Pusat Perbelanjaan Bikin Macet, Pengamat: Perlu Kesadaran Semua Pihak

Lebih lanjut dikatakan, menyikapi persoalan pemanfaatan iklan layanan masyarakat yang ada jelang kampanye ini, Fraksi PPP mengingatkan kepala daerah agar saat memasang spanduk, baliho atau iklan lainnya, tidak lari dari tujuan awal. Yakninya ingin menyampaikan pesan pem­bangunan atau pesan sosial ke tengah masyarakat.

Kenyamanan Ruang Publik

Pengamat Politik Universitas Andalas, Asri­naldi terpisah mengatakan, ruang publik harusnya dimanfaatkan bersama untuk kepentingan masya­rakat. Bukan untuk untuk kepentingan yang merasa punya ruang publik. Pemimpin dengan etika bermasyarakat yang baik sebutnya, tentu tidak akan mau merampas kebebasan masyarakat dalam menikmati kenyamanan di ruang publik.

“Namun yang kita lihat saat ini, selain adanya iklan layanan masyarakat yang lebih menonjolkan sosok kepala daerah, untuk baliho kampanye sendiri masih banyak yang dipasang di tempat-tempat yang tidak seharusnya, seperti di batang pohon yang mengganggu etika,” papar Asrinaldi.

Ditambahkannya, persoalan tidak hanya pada etika, tapi juga akan menggangu estetika yang diatur oleh Perda. Menurutnya, jika mengacu Perda yang mengatur tentang keindahan, kenyamanan dan kebersihan, maka tentunya baliho yang bertebaran mengganggu ruang publik, dapat ditertibkan melalui peraturan daerah yang ada.

Menyoal para incumbent yang kerap memasang tampang dengan foto ukuran besar melalui media iklan layanan masyarakat, Asrinaldi menilai jika hal itu tidak seharusnya dilakukan oleh incumbent. Seorang incumbent ujarnya, tak perlu habis-habisan menyiapkan baliho atau spanduk untuk mengenal­kan diri kepada masyarakat.

“Sebagai incumbent, mereka tentu sudah dikenal. Beda dengan pemain baru yang mungkin memang butuh memperkenalkan diri secara lebih kepada masyarakat,” pungkasnya. (h/mg-len)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]