Baru 85 Daerah yang Tandatangani NPHD


Selasa, 12 Mei 2015 - 19:13:07 WIB
Baru 85 Daerah yang Tandatangani NPHD

Kapuspen Kemendagri Do­di Riatmadji menjawab per­tanya­an Haluan mengakui bah­wa Pilkada Serentak di Sumbar yang sudah pernah dilakukan 2 kali pilkada bisa menekan anggaran. ”Di Sumbar dulu murah sekali. Sekarang ang­garannya menjadi lebih besar karena ada beberapa pos ang­garan yang tidak ada pada pilkada sebelumnya, seperti anggaran pengawas di setiap TPS,” kata Dodi.

Baca Juga : Perkuat Infrastruktur Digitalisasi Partai, Anis Matta Resmikan Gelora Media Centre

Masalah anggaran tersebut dijadikan salah satu alasan bagi DPR untuk merevisi UU Pil­kada karena masih banyak daerah yang akan menye­leng­gara­kan pilkada tahun ini yang belum menandatangani Nas­kah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan anggaran tersebut harus sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) . “Ini salah satu alasan mengapa UU Pilkada revisi,” jelas Rambe.

Sedangkan Dodi Riatmadji mengakui bahwa sampai se­karang bahwa dari 269 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2015, baru 85 daerah yang sudah menandatangani NPHD. Sementara KPU mem­beri batas waktu untuk menan­da­tangani NPHD tersebut sa­m­pai tanggal 18 Mei 2015.

Baca Juga : Bangkit Kembali, Partai Masyumi Targetkan 5 Besar Pemilu 2024 di Sumbar

Dikatakan Dodi, bagi da­erah yang tidak bisa men­yedia­kan anggaran untuk pilkada tahun ini maka akan menye­le­ng­garakan pilkada pada plikada serentak gelombang kedua 2016. “Masalah hanya penjabat kepala daerahnya terlalu lama,” kata Dodi.

Pemerintah kata Dodi, ti­dak mempersoalkan UU Pil­kada tersebut direvisi. “Kalau Presiden mengizinkan, maka Kemendagri mengikuti dan DPR bisa konsultasi dengan Presiden untuk masalah itu,” kata Dodi.

Baca Juga : Resmi Dideklarasikan, Ini Susunan Majelis Syuro dan DPP Partai Ummat

Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy (FPKB) menga­takan, semua ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi II DPR menandatangani ter­ben­tuk­nya Panja revisi terbatas UU Pilkada tersebut.

Revisi itu harus segera diproses dengan mengirim Baleg dan pemerintah pada awal masa persidangan. “Tapi kalau pemerintah menolak, maka tak bisa dipaksakan, dan pemerintah itu diwakili oleh Kemendagri dan Ke­men­kum­ham. Kalau pemerintah setuju, maka revisi UU itu jalan terus. Sekitar satu sampai dua minggu akan selesai, sehingga sebelum 26 Juli (pendaftaran calon kepala) sudah tuntas,” kata Lukman Edy.

Baca Juga : Dikunjungi PKS, Golkar Siap Sambut Regenerasi Kepemimpinan Nasional

Namun jalan yang lebih tepat menurut Lukman Edy, adalah DPR meminta Mah­kamah Agung (MA) untuk me­m­percepat proses peradilan dua partai yang berselisih, yaitu Partai Golkar dan PPP. “KPU kan sudah meminta MA untuk memutuskan peradilan per­selisihan Golkar dan PPP di­putus­kan sebelum pengajuan calon dalam Pilkada. Jadi se­baik­nya DPR juga meminta MA melakukan hal yang sa­ma,” saran Lukman Edy. (h/sam)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]