Capaian Target Harus Diseriusi

Di samping itu, pem­ba­ngunan Sumber Daya M­a­nusia (SDM) yang ber­ko­re­lasi langsung dengan pe­ning­katan kualitas pendidikan, peningkatan rata-rata lama sekolah, peningkatan IPM serta peningkatan usia hara­pan hidup juga mendapat perhatian yang serius dari DPRD sumbar.

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Selasa 02 Maret 2021

“Catatan, koreksi dan rekomendasi terhadap bebe­rapa permasalahan ini, ten­tunya dapat  ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, sehingga permaslahannya tidak terulang kembali pada masa yang akan datang dan permasalahan ini dapat ber­jalan lebih baik lagi, “sebut Hendra.

Hendra mengatakan, se­cara umum dari kinerja kepala daerah telah terdapat beberapa peningkatan dan perkembangan yang cukup signifikan di bidang pem­bangunan daerah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa target kinerja pem­bangunan daerah yang ter­muat dalam RPJMD belum bisa terwujudkan.

Baca Juga : Pipa Perumda AM di Sungai Lareh Padang Bocor, Ini Daerah Terdampak

Di samping itu, lanjut Hendra, juga terdapat fluk­tualisasi capaian kinerja pem­bangunan daerah, dima­na kata Hendra, pada dua ta­hun terakhir laju per­tum­buhan ekonomi, per­tum­buhan eko­nomi, penurunan angka ke­miskinan dan pe­ngang­guran tidak dapat men­capai target yang telah ditetapkan.

Secara umum, sebut Hen­­­dra, rekomendasi yang diberikan DPRD tersebut berisikan beberapa catatan strategis, masukan, saran atau koreksi kontruktif ter­hadap penyelenggaraan pe­merintahan dan pem­ba­ngunan daerah masa jabatan 2010-2015. Tujuannya, agar semua kelemahan dalam penyelengaraan pemerintah daerah dapat diperbaiki dan disempurnakan untuk masa yang akan datang.

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Senin 01 Maret 2021

“Dengan rokemendasi ini, kami berharap kede­pan­nya penyelenggaraan pe­me­rintah daerah dapat lebih efektif, efisien, akuntabel, serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-be­sarnya untuk ke­pentingan masyarakat, “ujar politisi Golkar itu.

Hendra menambahkan, rekomendasi diberikan me­ru­pakan amanat konstitusi sebagai wujud check and ballan­ces dalam pe­nye­leng­garaan pemerintah serta me­ru­pakan aplikasi  per­wu­judan fungsi pengawasan dan bukan dalam rangka mencari kesalahan dan kele­mahan kepala daerah. De­ngan demikian, harapnya, gubernur dapat mem­per­hatikan dan me­nindak­lan­juti semua rekomendasi yang diberikan DPRD. Sebab, rekomendasi disusun ber­dasarkan penilaian yang ber­sifat konstruktif dan objektif serta sesuai pula dengan masukan yang disampaikan oleh berbagai kalangan.

Baca Juga : 1 Hektare Sawah di Gurun Laweh Padang Rusak Akibat Diserang Hama Wereng

“Ini hendaknya menjadi bahan prioritas bagi kepala daerah dan jajarannya. Sebab ini demi kepentingan dan kesejateraan masyarakat Sumbar dan untuk pe­nyem­purnaan penye­leng­garaan pemerintah daerah ke de­pannya, “ katanya.

Hendra juga me­nye­but­kan, sebelumnya ke­pala per­wakilan BPK-RI Sumbar juga telah me­nyerahkan la­poran hasil pemeriksaan (LPH) BPK-RI atas laporan keua­ngan peme­rintahan da­erah Sumbar tahun 2014 secara informal. Sementara pe­nye­rahan LHP BPK se­cara resmi sesuai amanat undang-undang No 15 tahun 2006 tentang Badan Pe­meriksa keuangan dir­en­­canakan akan dise­rah­kan pada Juni mendatang.

“Dari pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI terhadap LKPD tahun 2014 di­da­pat­lah Opini Wajar Tanpa Pe­nge­cualian (WTP). Ini kali ketiganya secara ber­turut-turut Sumbar mendapatkan opini tersebut, “pung­kasnya. (h/mg-len)