Solsel akan Miliki 16.937 Ha Hutan Nagari


Kamis, 14 Mei 2015 - 18:22:52 WIB
Solsel akan Miliki 16.937 Ha Hutan Nagari

Tri menguraikan, empat nagari tersebut adalah Pasir Talang Timur di Kecamatan Sungai Pagu dengna luas hutan nagarinya 2.395 Ha, Koto Baru di Kecamatan Sungai Pagu 1.145 Ha, Pa­kan Rabaa di Kecamatan KPGD 4.260 Ha, dan Pula­kek Koto Baru di Keca­matan Sungai Pagu dengan luas hutannya 4.265 Ha.

Baca Juga : Hadiri Pelantikan PCNU Pasaman, Ini Pesan Bupati Benny Utama

SK Menteri Kehutanan untuk empat hutan nagari ini, kata Tri, keluar pada 2 De­sem­ber 2013, setelah sebe­lumnya diusulkan bupati ke Kementerian Kehutanan pada November 2012.

Tri melanjutkan, dari 16.937 Ha tersebut, 4.222 Ha berada di dua nagari, yakni seluas 1.965 Ha di Ranah Pantai Cermin di Kecamatan Sangir Batang Hari, dan 2.257 Ha di Pa­dang Limau Sundai di Keca­matan Sangir Jujuan.

Baca Juga : PCNU Pasaman Periode 2020-2025 Dilantik, Sederet Tugas Berat Menanti

“Hutan nagari di dua nagari ini baru diusulkan oleh bupati ke Menteri Ling­kungan Hidupdan Kehu­tanan pada 4 Mei ini,” ujar­nya saat ditemui Haluan di ruangannya, Rabu (13/5).

Satu nagari lagi di Solsel, lanjut Tri, yang mencu­kup­kan total luas 16.937 Ha tersebut adalah Alam Pauh Duo di Kecamatan Pauh Duo dengan luas hutan naga­ri seluas 650 Ha. Menteri Kehutanan mengeluarkan SK untuk hutan yang terda­pat di Jorong Simancuang ini pada Oktober 2011 dari 580 Ha yang diusulkan pada Maret 2011.

Baca Juga : BPBD Kota Pariaman Terima Bantuan Logistik Bencana dari BNPB Pusat

Dari data di atas, Solsel baru memiliki hutan nagari yang sudah memiliki SK dari Menteri Kehutanan seluas 12.715 Ha. Namun, kata Tri, Solsel akan memiliki hutan nagari seluas 16.937 Ha jika dua hutan nagari di Ranah Pantai Cermin dan Padang Limau Sundai yang diusul­kan itu disetujui oleh Men­teri Kehutanan dan Ling­kungan Hidup.

Tri menjelaskan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan atas nama Pemkab Solsel mengusulkan hutan di nagari kabupaten itu ke keme­n­terian terkait, agar masyarakat di nagari melalui LPHN, bisa member­daya­kan hutan untuk menda­tangkan manfaat ekonomi, dengan mengelola hutan sesuai fungsi sesuai fungsi hutan nagari menurut aturan yang berlaku.

Baca Juga : Dihadiri Forkopimda, Lapangan Tembak Sarja Arya Racana Dharmasraya Diresmikan

Contoh manfaat yang didapatkan masyarakat de­ngan mengelola hutan naga­ri, lanjut Tri, menda­patkan pasokan air yang memadai untuk bersa­wah karena terja­ganya hutan dari perusakan hutan, sehingga hasil pro­duk­si padi bisa meningkat. Itu contoh man­faat ekonomi secara tidak langsung. Se­dang­kan man­faat langsung contoh­uy­nya, memanfaat­kan air untuk membuat Pem­­bangkit Lis­trik Tenaga Mikro Hidro menyalakan listrik.

Terkait pengelolaan hu­tan oleh masyarakat, kata Tri, ada tiga hak untuk me­nge­lola hutan yang bias dila­kukan masyarakat, yakni hutan desa atau nagari, hutan kemasya­rakatan, dan hutan tanaman rakyat. Di Solsel, yang cocok itu adalah hutan nagari, ber­da­sarkan tipologi masya­rakatnya—dengan per­­tim­bangan sosial, budaya dan sebagainya—, yang hi­dup komunal (berk­e­lom­pok).

Ia menginformasikan, dari tujuh kecamatan di Solsel, hanya kecamatan Sangir Balai Janggo yang tidak berpotensi dijadikan hutan nagari, karena daerah tersebut sudah penuh dengan kelapa sawit milik perke­bunan swasta. Ada pun hutan di sana statusnya  hutan produksi yang bisa dikon­versi, yang tidak bisa dijadi­kan hutan nagari. (h/dib)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]