Tujuh Aset Sudah Dimusnahkan


Kamis, 14 Mei 2015 - 18:39:06 WIB
Tujuh Aset Sudah Dimusnahkan

Salah satu alasannya, Pemkab Solok telah me­lakukan pembongkaran ba­ngunan sebelum adanya pengesahan penghapusan aset dari DPRD. Ini diduga melanggar Permendagri No 17 thun 2007 pasal 55 ayat 1 te­ntng pe­doman tek­nis pe­nge­lolaan ba­rang milik daerah. Un­­­tuk me­nye­tujui peng­hapusan aset ini, DPRD perlu kajian lebih men­dalam.

Baca Juga : SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah Resmi Dibatalkan, Ketua LKAAM Sumbar: Negeri Ini Masih Punya Keadilan

Pada rapat paripurna sebelumnya (Selasa 28/4) DPRD Kabupaten Solok telah menyetujui pengha­pusan 9 aset dari 16 yang diusulkan pemerintah. Dari 7 aset yang tertunda penge­sahannya itu, enam asset diantaranya belum dapat disetujui dan harus di­len­g­kapi adminis­trasinya, se­men­tara satu asset lagi dito­lak.

Ketujuh asset yang ber­masalah itu adalah: rumah dinas kepala sekolah SDN 09 Talang Bbungo,4 unit ruang belajar SMPN 1 Junjuang Sirih,rumah dins guru SDN 14 Mura Panas,rumah dinas guru SDN 04 Salim­pat, ru­mah dinas guru SDN 29 Cupak,3 unit ruang belajar SMAN 1 Kubung dan satu unit rumah dinas dokter dan WC umum Puskesmas Mua­ra Panas.

Baca Juga : Penyekatan Dimulai, Ratusan Kendaraan Diputarbalik Saat Hari Pertama

Fraksi Demokrat me­lalui juru bicarany Hardi Hasmi mengata­kan, frak­sinya belum dapat menye­tujui penghapusan 7 aset yang tersisa itu karena Pemkab solok telah meruntuhkan atau menghncurkan asset tersebut jauh sebelum diaju­kan penghapusan asset.

“Pemerintah tidak mem­berikan gambaran  kapan dan siapa yang melakukan pembongkaran,seperti apa asset sebelum dibong­kar, yang kita temukan justru sudah berdiri saja bangunan yang baru. Hal ini tentu mendatangkan asumsi yang berbeda beda,jangan jangan hanya dengan meng­harap­kan bangunan yang baru, ba­ngunan yang ada dan be­lum saatnya untuk diganti su­dah diganti,”ujar Hardi Hasmi.

Hal senada juga diung­kapkan Ketua Fraksi PPP, Patrischan SH MSi, dikata­kannyaberdasarkan Per­men­dagri No 17 tahun 2007 pasal 55 ayat 1 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah dikatakan bah­wa penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dila­kukan apa bila barang milik daerah tersebut  tidak dapat digunakan,tidak dapat di­manfaatkan atau tidak dapat dipindahtangankan atau ala­san lain sesuai dengan keten­tuan peraturan perundang undangan.

“Fraksi PPP belum dapat menyetujui karena kami taidak tahu apakah barang milik daerah tersebut benar benar sudah tak dapat digu­nakan lagi. Karena kami tak tahu persis proses pemus­nahan barang milik daerah tersebut,”kata Patrischan.

Fraksi PKS juga tak me­nyetujui penghapusan 7 aset yang tersisa itu dengan ala­san Pemkab Solok tidak mengi­kuti prosedur dengan baik dan dewan   tidak mengetahui nilai bangunan yang telah dirobohkan. Pada­hal semes­tinya DPRD  Ka­bupaten Solok diberitahu tentang nilai asset yang telah dimusnahkan.

“Bagaimana mungkin Pemerintah Daerah mengi­kuti prosedur dan berjalan dibawah peraturan yang ber­laku. Menyangkut nili tak­siran bngunan  yang sudah dirobohkan mestinya dewan mengetahuinya,kenyatnny tidak. Dana kalau Pemkab masih ngotot menghapus asset tanpa pro­sedur, silah­kan cari paying hokum lain­nya. Sehingga tidak meli­batkan dewan dalam peng­hapusan asset ini,”ujar Nosa Ekananda.(h/eri)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]