2 ‘Tamparan’ untuk Menkum dan HAM


Senin, 18 Mei 2015 - 18:44:33 WIB
2 ‘Tamparan’ untuk Menkum dan HAM

Usai pemilu legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014, dua partai politik mengalami pergolakan hebat di internalnya. Pertama, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kedua, Partai Golongan Karya (Golkar). Surya Dharma Ali (SDA) ketika masih menjabat sebagai Ketua Umum PPP melalui rapat partai telah menetapkan berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dan bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang menjadi kekuatan mayoritas di DPR RI.

Baca Juga : Tingkatkan Koordinasi dan Sinergi, Menko Airlangga Terima Kunjungan Ombudsman RI

Namun, sebagian pengurus DPP PPP ternyata ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung pemerintahan Jokowi-JK. DPP PPP yang ingin bergabung dengan KIH dipimpin Muhammad Ro­ma­hurmuzy alias Romy yang sewaktu pengurusan SDA menjabat sebagai Sekjen PPP. Romy cs pun menggelar Muhktamar PPP di Su­rabaya. Mukhtamar mengamanahkannya sebagai Ketua Umum PPP. SDA yang merasa masih menjabat sebagai Ketua Umum DPP PPP yang sah, menyatakan Mukhtamar PPP di Su­­ra­baya yang dilaksanakan kubu Romy CS ilegal. Menurut SDA Mukhtamar PPP yang sah adalah yang digelar di Jakarta 1 No­vember 2014. Di mana, pada akhirnya Mukhtamar PPP di Ja­karta memilih   Djan Faridz sebagai Ketua Umum DPP PPP.

Namun, ketika terjadi dinamika pelik di saat pembentukan unsur pimpinan  alat kelengkapan dewan di DPR RI, sempat terjadi dualisme kekuatan PPP di lembaga tersebut. Kubu Romy Cs pun sempat mengamuk dan membalikkan dua buah meja di DPR RI. Menurut kubu Romy Cs usulan dari PPP yang benar dan berlaku adalah usulan dari kubu Romy Cs, karena kepengurusan DPP PPP di bawah Romy telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri  Hukum dan HAM dengan nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014. Surat Keputusan Menkum HAM itu mengesahkan kepengurusan baru PPP berdasarkan hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya 15-17 Oktober 2014.

Baca Juga : Pemerintah Pantau Mobilitas Masyarakat untuk Cegah Kenaikan Kasus Covid-19

Pihak Djan Farizd dan mantan Ketum DPP PPP SDA mengajukan sela ke pengadilan atas kondisi tersebut dan menang. UU No. 2 tahun 2008 pasal 24, menyatakan apabila terjadi perselisihan di tingkat tinggi partai, maka Kemenkum HAM tidak dapat mengesahkan sampai perselisihan berakhir. Pasal 33 ayat 1 mengatakan, perselisihan dise­lesaikan secara internal, ayat 2 perselisihan diselesaikan mahkamah partai dan mengikat.

Pasal 34, bila mahkamah partai belum mampu me­ngambil keputusan, maka persengketaan akan dibawa ke pengadilan negeri dan Kemenkum HAM harus memutuskan sesuai keputusan pengadilan. Namun ternyata keputusan Kemenkum HAM justru mendahului keputusan pengadilan. Banyak pihak yang menyesalkan keputusan Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengeluarkan SK bagi kepengurusan DPP PPP kubu Romy. Keputusan tersebut dianggap sebagai bukti bahwa Kemenkum HAM tidak objektif, perpihak dan tidak berjalan sesuai dengan UU yang berlaku.

Ketika pergolakan kini terjadi di internal Partai Golkar antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, banyak pihak mengharapkan agar Kemenkum HAM bertindak objektif berdasarkan UU No. 2 tahun 2008  yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan yang terjadi di tataran elit partai politik. SK baru bisa diterbitkan ketika telah ada kesepakatan dan kesepahaman di jajaran Mahkamah Parpol  tentang susunan kepengurusan. Atau berdasarkan keputusan pengadilan.  Ketika pergolakan internal Partai Golkar makin memanas dan belum ada solusi dari kedua belah kubu yang disepakati, maka kekhawatiran akan memihaknya Menkum HAM dalam memberikan keputusan kubu mana yang akan diakui pemerintah juga mulai muncul. **

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]