Golkar Kubu ARB Berhak Ikut Pilkada


Senin, 18 Mei 2015 - 19:04:37 WIB
Golkar Kubu ARB Berhak Ikut Pilkada

Majelis Hakim yang dike­tuai Teguh Setya Bhakti tersebut mengabulkan gugatan Partai Golkar kubu Ical dan me­merintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut Surat Keputusan (SK) M.HH-01.AH.11.01 yang menge­sah­kan kepengurusan DPP Partai Golkar kubu Agung Laksano.

Baca Juga : Perkuat Infrastruktur Digitalisasi Partai, Anis Matta Resmikan Gelora Media Centre

“Mengabulkan sebagian gugatan dan membatalkan SK Menkumham Nomor M.HH-01.AH.11.0,” kata Teguh saat membacakan putusan. Hakim juga memerintahkan tergugat (Menkum dan HAM) untuk mencabut SK objek sengketa.

Dalam putusannya, majelis hakim juga menolak eksepsi atau keberatan baik tergugat yaitu Menkumham dan tergugat intervensi yaitu Golkar kubu Agung Laksono yang menya­takan PTUN tidak berhak mengadili perkara tersebut. “Menolak eksepsi, baik tergugat maupun tergugat intervensi, karena itu PTUN berhak mengadili perkara ini,” kata Hakim Teguh.

Baca Juga : Bangkit Kembali, Partai Masyumi Targetkan 5 Besar Pemilu 2024 di Sumbar

Dengan adanya putusan dari PTUN tersebut, majelis hakim meminta semua pihak, baik peme­rintah maupun partai lain ataupun instasi lain bisa menghormati putu­san tersebut sambil menunggu putu­san hukum yang berkekuatan in­kracht atau tetap. “Putusan ini tetap berlaku sambil menunggu adanya putusan yang inkracht,” tegas Teguh.

Suasana di ruang sidang langsung riuh setelah majelis hakim me­menang kubu ARB. Para pen­du­kung kubu ARB yang hadir di ruang sidang, seperti Nurdin Halid dan Azis Syamsudin langsung mela­kukan sujud syukur atas keme­nangan mereka itu.

Baca Juga : Resmi Dideklarasikan, Ini Susunan Majelis Syuro dan DPP Partai Ummat

Di ruang rapat Fraksi Partai Golkar DPR tidak kalah riuh. Para pimpinan Fraksi Partai Golkar menyaksikan jalannya persidangan melalui siarang langsung dari stasiun televisi. Mereka bersorak-sorai setelah hakim menyatakan kubu mereka dimenangkan.

Di antara mereka adalah Ketua Fraksi Ade Komarudin, Sekretaris Fraksi Bambang Soesatyo, Ketua Badan Usaha Rumah Tangga Roem Kono, Firman Soebagyo, Mis­bak­hun, dan Titiek Soeharto.

Baca Juga : Dikunjungi PKS, Golkar Siap Sambut Regenerasi Kepemimpinan Nasional

Mereka sontak berdiri dan ber­pe­lukan saat melihat hasil putusan pengadilan. “Artinya kubu Agung harus menghentikan kegiatannya per hari ini sebagai konsekuensi pu­tusan,” kata Ade Komarudin.

Ade kemudian mendaulat ang­gota Fraksi Partai Golkar Misbak­hun memimpin doa bersama atas kemenangan tersebut. “Kami ber­syu­kur atas kemenangan kami di PTUN Jakarta hari ini. Ya Allah, jadikanlah kemenangan ini sebagai jalan Partai Golkar untuk lebih besar. Jadikan ini tonggak kebesaran Partai Golkar,” kata Misbakhun.

Sementara itu, kubu Agung Laksono (AL) menyatakan banding atas putusan PTUN Jakarta tersebut. “Ini tidak adil, kami akan banding,” tegas Agung menjawab pertanyaan wartawan saat meninggalkan ruang sidang dengan wajah terlihat kecewa.

Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Lawrence Siburian menyatakan, pihaknya akan mengajukan banding. Menurutnya,  hakim telah melampaui wewenangnya dalam pengambilan keputusan.

Secara terpisah, Ketua DPP hasil Munas Ancol, Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, majelis hakim PTUN telah melakukan ultra petita dengan mengembalikan kepenguru­san berdasarkan hasil Munas Riau. Menurut dia, putusan majelis hakim secara tidak langsung menyelipkan kepentingan pengurus Partai Golkar hasil Munas Bali.  Hasil Munas Riau menyatakan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum dan Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal.

“Dengan dikembalikannya ke hasil Munas Riau dalam rangka pilkada, bagaimana kalau putusan inkrachtnya berbeda. Ini ultra pe­tita,” kata Agun. Kuasa hukum Partai Golkar hasil Munas Bali, Yusril Ihza Mahen­dra tak mempersoalkan jika Men­kum­ham selaku tergugat dan pihak Agung Laksono selaku tergugat intervensi mengajukan banding atas putusan PTUN.

Ia menambahkan, dengan ada­nya putusan ini maka sudah jelas bahwa pihak yang dapat mengikuti pilkada serentak yaitu pengurus hasil Munas Riau 2009. Putusan tersebut dinilai tepat untuk me­ngantisipasi keva­kuman kepe­nguru­san karena tahap pendaftaran calon kepala daerah dalam waktu dekat akan dibuka Komisi Pemilihan Umum.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Theo L Sambuaga berharap putusan ini dapat menjadi momentum bagi Partai Golkar untuk bersatu kembali. (h/sam/kcm)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]