DPRD Solok Sepakati Penghapusan Dua Aset


Selasa, 19 Mei 2015 - 19:25:43 WIB
DPRD Solok Sepakati Penghapusan Dua Aset

Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok, Hardinalis, juga dihadiri oleh Bupati Solok Syamsu Rahim, Wakil Ketua DPRD, Septrismen serta 20 orang dari 35 anggota DPRD setempat. Kendati dengan beberapa catatan dan saran, namun keseluruhan fraksi di DPRD menyepakati untuk menghapuskan kedua aset ini. “Kita memandang ini adalah masalah yang sangat penting, karena menyangkut dengan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah ini,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kab. Solok, Nosa Eka Nanda, menjawab Haluan usai sidang.

Baca Juga : Sumarak Alek Nagari, Koarsa Laksanakan Sunatan Massal di Sungai Batang

Sementara itu, Ketua DPRD Kab. Solok, Hardinalis menyebutkan, sejak dibangun pada tahun 1970 lalu, kedua bangunan puskesmas itu sudah mulai lapuk dimakan usia dan dipandang sudah tidak layak lagi untuk pelayanan kesehatan. Dengan dihapuskannya kedua asset ini pemkab Solok juga telah mengupayakan untuk pembangunan gedung baru puskesmas tersebut. “Dana untuk pembangunan gedung barunya juga sudah ada, sekitar Rp4 miliar lebih untuk dua buah gedung. Sumber dananya dari APBN tahun 2015,” kata Hardinalis

Pihaknya menambahkan, kondisi kedua asset ini berbeda dengan enam aset yang diusulkan oleh Pemkab Solok  untuk juga dihapuskan dan justru mendapat penolakan dari DPRD pada sidang Paripurna DPRD Selasa lalu. “Itu pembahasannya berbeda dan tidak satu paket dengan yang dua ini. Tapi bukan ditolak, kita hanya menunda penetapannya karena akan dikaji ulang dan ditindak lanjuti oleh Inpektorat Kab. Solok,” jelasnya.

Baca Juga : BMKG Maritim Teluk Bayur: Waspadai Angin Kencang dan Gelombang Hingga 4 Meter

Ke-6 aset yang ditunda penghapusannya itu terdiri dari Rumah Dinas SDN 09 Talang Babungo, 4 unit ruang belajar SMPN 1 Junjung Sirih, rumah dinas guru SDN 14 Muara Panas, 1 unit rumah dinas SDN 04 Salimpat, rumah dinas guru SDN 29 Cupak, dan pembangunan 1 unit rumah dinas di Puskesmas Muara Panas. “Ini perlu kehati-hatian untuk menindak lanjutinya. Karena dari sisi aturan tidak sesuai prosedur, ini rawan, pembahasan status hukumnya juga belum tuntas,” kata Hardinalis.

Enam unit bangunan aset tersebut disepakati untuk ditunda, karena dinilai masing-masing fraksi memandang belum sesusai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sedangkan usulan penghapusan aset berupa 3 unit ruang belajar di SMAN 1 Kubung batal dihapuskan, dengan alasan masih baik dan layak dipakai. “Kalau dari hasil kajian insprktorat tidak ditemukan persoalan, DPRD akan menindak lanjuti dan akan melakukan kajian mendalam kembali , agar di kemudian hari tidak menimbulkan persoalan serupa,” terangnya.

Terhadap penghapusan kedua aset ini, Bupati Solok Syamsu Rahim menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang telah melakukan kajian dan pembahasan hingga diputuskan pada sidang paripurna ini. Sementara terkait adanya catatan dari fraksi yang meminta adanya pemerataan tenaga medis di daerah itu, pihaknya menyebutkan Pemkab Solok terus berupaya untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah tertinggal.

“Kalau dulu, untuk tunjangan tenaga medis di daerah tertinggal dibantu oleh kementerian, sekarang sudah tidak lagi. Namun kita tetap mengusulkan untuk penerimaan formasi tenaga medis baru melalui Kemenpan,” terang Syamsu Rahim. (h/ndi)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]