Kantor Golkar Sumbar Sepi


Selasa, 19 Mei 2015 - 19:45:42 WIB
Kantor Golkar Sumbar Sepi

Sementara DPD Golkar Sum­bar ARB dengan ketua Hendra Irwan Rahim tampak beberapa pe­kerja sedang sibuk di ha­laman kantornya. Saat Haluan memasuki ru­a­ngan utama menuju ruangan Hendra Ir­wan Rahim, di­­sam­but oleh sa­lah seo­rang laki-la­ki dan dian­tar­kan ke rua­ngan yang di da­lam­nya tampak Se­k­retaris DPD Gol­kar Sumbar Af­ri­zal dan dua orang la­ki-la­ki yang menggunakan pakaian berwarna kuning.

Baca Juga : Pesantren Ramadan 1442 H Resmi Dibuka, Wali Kota Padang: Semoga Memberikan Manfaat

Dalam perbincangan tersebut Afrizal  mengatakan, kemarin sudah jelas dan terang disaksikan putusan PTUN di Jakarta bahwa, gugatan yang dilakukan oleh Aburizal Bakrie (ARB) terhadap Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (Men­kumham) dikabulkan sebagian. Tetapi poin yang dikabulkan terse­but adalah mencabut Surat Kepu­tusan (SK) Menkumham. Artinya kalau kita melihatnya Men­kumham legowolah cabut saja SK dan untuk Agung Laksono juga kita berharap legowo islah untuk bergabung saja dengan ARB karena beliau adalah wakil ketua umum.

“Mari kita besarkan Partai Gol­kar bersama-sama, baik secara nasional maupun sampai ke daerah. Apalagi saat ini kita sedang meng­hadapi pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia tahap pertama, baik itu provinsi maupun kabupaten kota,” katanya, Selasa (19/5).

Baca Juga : Genny Hendri Septa Resmi jadi Ketua Yayasan Pertiwi Kota Padang

Ia mengimbau supaya “rumah sebelah” merapatkan barisan pada ARB untuk membesarkan partai dan menjayakan Golkar ke depan­nya. Menurutnya, dalam putusan PTUN sudah jelas dituliskan bahwa pada poin keduanya, membatalkan SK yang dikeluarkan oleh Men­kumham. Mengingat kevakuman dari  DPP partai Golkar maka berlakulah kepengurusan periode waktu Munas di Riau.

Artinya, Menkumham harus arif, bijaksana dan harus paham karena yang bersangkutan adalah seorang menteri yang mengatur masalah hukum dan hak azazi manusia apa­lagi sebagai lembaga hukum di negara ini. Maka ia meminta legowo saja menerima putusan PTUN.

Baca Juga : Penertiban Balap Liar di Padang, Seorang Personel Polisi Ditabrak

“Apalagi ini internal partai bu­kan gawenya pemerintah, kalau gawe pemerintah itu lain masalah. Yang terjadi sekarang adalah internal partai yang kita harap tidak ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, kalau diintervensi juga tentu pemerintah tidak independen lagi. Tentu ada tanda kutip atau tanda tanya yang diberikan di balik ban­ding yang dilakukan Menkumham itu,” pungkasnya. (h/mg-rin)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]