Paripurna kali ini, kata Fahri membentuk tim implementasi reformasi. Tim yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah itu memiliki tugas memetakan pelaksanaan fungsi utama guna mewujudkan DPR yang kuat, aspiratif dan berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Tim ini juga mencakup bidang Kedewanan, Sekretariat Jenderal atau sistem pendukung serta penguatan kelembagaan yang mencakupi sarana dan prasarana menuju kemandirian staf dan Anggaran.
Baca Juga : Dipecat dari Demokrat, Marzuki Alie Gugat Ketum AHY
Dalam bidang penguatan kelembagaan akan dilaksanakan secara eksternal dan internal yang melalui tujuh tahapan.
Tahap kedua, lanjut Fahri, akan dibangun museum dan perpustakaan. Pembangunan museum akan menggunakan gedung bundar, yang sekaligus menjadikan gedung sebagai cagar budaya. Sehingga, kata Fahri, gedung tersebut akan menjadi ikon nasional dan dunia yang di dalamnya kaya oleh sejarah dan ilmu pengetahuan.
Baca Juga : Datangi Mahfud MD, Ini yang Disampaikan AHY
“Tahap ketiga, membangun jalan akses bagi tamu dan publik ke gedung DPR sehingga mempermudah tamu dan publik untuk mengunjungi fasilitas publik yang ada di DPR,” katanya.
Tahap keempat, yaitu membangun visitor center yang akan dikelola sebagai aktivitas menerima pengunjung harian untuk menimba ilmu, berdiskusi, berwisata serta urusan lainnya dan harus berada di basement dalam area yang tertutup.
Baca Juga : KPU Pastikan Partai Demokrat Kepimpinan AHY Masih Sah
“Tahap kelima, pembangunan ruangan pusat kajian legislasi dan perancangan UU, pusat kajian APBN, pusat kajian akuntabilitas keuangan negara dan pusat penelitian,” tambahnya.
Tahap keenam, yaitu pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli yang standar. Pembangunan ruang tersebut berlaku sama untuk semua anggota dewan dan staf pendukung. Namun sayang, Fahri tak menjelaskan, berapa biaya yang harus dikeluarkan negara untuk mengimplementasikan rancangan tersebut.
Baca Juga : Bupati Lebak akan Kirim Santet ke Moeldoko, Iti Octavia Jelaskan Maksud Omongannya
“Tahap terakhir, integrasi kawasan, yaitu mengintegrasi tempat tinggal anggota dengan kantor kerja anggota yang secara umum akan menjadi ikon baru di ibu kota negara. Tempat ini nantinya akan menjadi tujuan kunjungan, baik warga negara Indonesia maupun asing yang ingin mengetahui perjalanan bangsa Indonesia,” tukasnya.
Meskipun menuai kritikan dari banyak pihak, DPR tetap berencana melanjutkan pembangunan gedung baru ini yang akan dimulai pada 16 Agustus mendatang. Direncanakan, peletakan batu pertama akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. (h/mdk)