Mahasiswa Desak Jokowi Mundur

Mahasiswa yang ber­aksi dengan symbol menutup mulut dengan lakban itu mencontohkan, dari kebijakan menaikan dan me­nurun­kan harga Bahan Bakar Mi­nyak (BBM) sejak 17 November 2014 hingga sekarang membuat seluruh rakyat Indonesia merasakan dam­pak yang menyulitkan kehidupan.

Baca Juga : Dinilai Melanggar Prokes, Pertandingan Koa Dibubarkan Polisi

Kebijakan kenaikan BBM mem­buat janji-janji politik yang disam­paikan Jokowi-JK sewaktu kam­panye dinilai tidak terbukti sama sekali, bahkan bertolak belakang dari semua janji-janji tersebut. “Barangkali kita bisa mengatakan Jokowi-JK tidak memiliki mimpi-mimpi indah untuk negeri ini atau Jokowi-JK hanya memiliki mimpi indah untuk diri mereka sendiri. Tragis,” teriak Koordinator Lapa­ngan, Afdhal Dinil Haq dalam guyuran hujan, di hada­pan rekan-rekannya.

Sementara di Padang, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM) Universitas Andalas melakukan aksi serupa di luar pagar halaman DPRD Sumbar. Ada delapan tuntutan yang mereka suarakan dalam aksi tersebut,  di antaranya, meminta pemerintah segera menstabilkan kondisi pereko­nomian, nasionalisasi aset negara, meninjau kembali penerapan meka­nisme harga BBM, perbaiki sistem pendidikan di Indonesia sehingga tidak ada masalah lagi, menye­lesaikan konflik antar lembaga penegak hukum, menuntaskan pe­lang­garan HAM di masa lalu, pe­­rom­bakan (resuffle)  kabinet, dan terakhir meminta Jokowi berhenti sebagai petugas partai.

Baca Juga : Sumbar Butuh Jalan Tol Padang - Pekanbaru

Ketua BEM KM Unand Reido Deskumar mengatakan, mewakili masyarakat di Sumatera Barat pihaknya menyampaikan kekece­waan terhadap kinerja Jokowi-JK yang berujung pada kesengsaraan rakyat. Komunikasi yang buruk antar kementerian, perilaku pejabat kementerian seperti Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) telah meru­gikan masyarakat.

“Kami meminta Jokowi segera merombak kabinetnya, terutama Kementerian ESDM lebih dulu. Karena ulah kementerian ini yang mempertahankan pengelolaan Blok Mahakam dan PT Freeport telah membuat Indonesia tidak bisa me­nik­mati asetnya. Sehingga tidak bisa digunakan sepenuhnya untuk rakyat Indonesia,” ucap Reido.

Baca Juga : Mellysa Kistiand Putri Terpilih Sebagai Runner Up I Duta GenRe Tanah Datar 2021

Ketegangan sempat terjadi, keti­ka hanya dua orang anggota DPRD Sumbar yang bisa menemui ma­hasiswa. Sisanya, sebanyak 63 lagi sedang melaksanakan kunjungan kerja komisi ke daerah.

“Kami minta maaf, karena tidak semua anggota dewan bisa hadir. Hal ini bertepatan dengan kegiatan komisi yang dilakukan pada hari yang sama dan sudah terjadwal,” kata Aristo Munandar dari Fraksi Golkar didampingi Sultani dari Fraksi PKS.

Baca Juga : 10 Calon Pimpinan Baznas Pariaman Ikuti Seleksi Tahap Wawancara

Terpisah, Panglima TNI, Jen­deral Moeldoko saat member Ku­liah Umum di Unand mengim­bau mahasiswa di seluruh Indonesia untuk menjaga stabilitas keamanan dan politik. Menurutnya, terjaganya stabilitas keamanan dan politik memengaruhi terjaganya stabiltas ekonomi.

“Ada tiga faktor yang bisa mem­buat sebuah negara menjadi maju, yak­ni terjaganya stabilitas keama­nan, ekonomi dan politik. Apabila stabilitas keamanan dan politik terganggu, stabilitas ekonomi juga terganggu, karena investor dari luar negeri yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, tidak mau masuk,” tutur Moeldoko, di Con­ven­tion Hall, Unand, Selasa (20/5).

Dalam kunjungan itu, Moeldoko datang bersama rombongan, yakni Asrenum, Asops, Aspers, Aslog, Aster dan Askomlek Panglima TNI. Kuliah umum itu diikuti oleh rektor dan mahasiswa dari berbagai pergu­ruan tinggi di provinsi ini, seperti UNP, IAIN Imam Bonjol Padang, dan sebagainya.

Ia berpandangan, apabila kekua­tan kebebasan demokrasi mem­besar, bisa melemahkan stabilitas keamanan. Seharusnya, demokrasi berjalan di antara yang dinginkan rakyat, namun juga bisa menjaga stabilitas keamanan.

“Apabila stabiltas ekonomi terja­ga, hal itu bisa menumbuhkan eko­nomi kita. Jika ekonomi suatu Negara kuat, maka kekuatan militer­nya juga akan kuat,” ujarnya.

Menanggapi ini, pengamat komu­nikasi dari Unand, Yesi Puspita berpandangan, Moeldoko mem­berikan kuliah umum ke Unand atau perguruan tinggi lain di Indonesia, karena selain memberikan wawasan kebangsaan, juga untuk meredam potensi demonstrasi yang mungkin dilakukan secara anarkis oleh maha­siswa. Sebab, beberapa bulan bela­kangan, beradar informasi bahwa mahasiswa se-Indonesia akan mela­kukan demonstrasi besar-besaran terhadap presiden.

“Demonstrasi sah-saha saja kare­na itu disahkan oleh demokrasi. Tapi, demonstrasi tidak boleh anar­kis. Mungkin, kuliah umum itu salah satu upaya meredam hal itu,” ujar Yesi saat dihubungi terpisah. (h/wan/eni/dib)