Politik Uang Picu Rendahnya Partisipasi Pemilih


Kamis, 21 Mei 2015 - 18:54:27 WIB
Politik Uang Picu Rendahnya Partisipasi Pemilih

“Praktik politik uang saat pemilih di Indonesia me­nunju­kan tren yang meningkat. Bila Pemilu sebelum 2009, praktik ini dilakukan sembunyi-sem­bunyi, namun pada pemilu 2014 justru terang-terangan.  Tentu pada Pilkada 2015 nanti lebih berbahaya, karena calon diberi sinyal boleh mem­beri­kan su­venir seharga Rp50.000,” ucap Aidinil, saat menjadi nara­sumber dalam Rapat Koor­dinasi (Rakor) KPU se-Sumbar tentang Riset Meningkatkan Partisipasi Pe­milih untuk meng­hadapi Pil­kada 9 Desember 2015 di Gedung KPU Sumbar, Kamis (21/5).

Baca Juga : Di Depan Doni Monardo, Gubernur Rekomendasikan Pinago sebagai Penahan Abrasi

Kemudian aspek ke­suka­re­la­an meluangkan waktu me­lihat informasi pemilu di te­ngah masyarakat juga bisa menjadi penyebab turunnya partisipasi pemilih tersebut. Aidinil melihat, penyakit ini sudah mulai menggerogoti masyarakat.

“Banyak dari masyarakat yang kurang minat mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi Pemilu yang diadakan penye­lenggaran Pemilu. Akibatnya, niat warga untuk ikut me­rasa­kan bertanggungjawab me­negak­kan demokrasi menjadi menurun,” ulas Aidinil.

Baca Juga : Ini Besaran Zakat Fitrah dan Fidyah Tahun 2021 di Padang

Sementara itu, Nora Eka Putri dari Universitas Negeri Padang melihat faktor rendah­nya partisipasi di kelompok yang kemudian berujung de­ngan tingginya angka golput itu ada yang disebabkan faktor sepele saja.

“Yakni hanya karena ala­san tidak suka dengan parpol atau juga dengan calon,” jelas Nora. Melihat berbagai per­ma­salahan dalam peningkatan partisipasi pemilih ini, Aidinil menyarankan Komisi Pemili­han Umum (KPU) membuat pemetaan dari potensi pemilih yang ada.

Baca Juga : Alhamdulillah, Perumda AM Padang Gratiskan Air Masjid dan Musala Selama Ramadan

“Namun harus diingat pe­me­taan potensi itu jelas me­rujuk pada kondisi masing-masing daerah. Sebab antara satu daerah dengan daerah lain jelas tidak sama kondisinya,” jelasnya.

Misalnya kondisi Kota Pa­dang beda kondisinya de­ngan Kota Bukittinggi atau Kota Solok, meski sama-sama ber­status kota. Menurutnya, untuk KPU yang akan mengu­kur par­tisipasi pemilih itu bisa me­mbuat program seperti so­sia­lisasi, atau road show ke sejum­lah tempat dan cara lainnya.

Baca Juga : Hendri Septa Dengarkan Pandangan Fraksi DPRD Tentang LKPJ Wali Kota Padang Tahun 2020

Meski begitu, program-program tadi itu tidak sig­nifikan meningkatkan par­tisipasi pemilih dalam waktu cepat apabila KPU tidak me­ngetahui akar persoalannya.

Hal kedua menyangkut rendahnya partisipasi pemilih yang harus diteliti KPU adalah menyangkut munculnya kertas suara yang rusak di setiap pemilihan.

“Tujuan KPU melakukan riset partisipsi pemilih sendiri adalah mencari per­masalahan­nya sekaligus menghasilkan solusi yang berbentuk ke­bija­kan yang sesuai dengan kondisi daerah dan mem­perku­at par­tisipasi di daerah,” ujarnya.

Sementara itu, hasil riset yang sudah dipetakan oleh masing-masing KPU itu juga berhubungan dengan anggaran yang akan dibutuhkan. Con­toh, apabila dalam pemetaan turunnya partisipasi pemilih disebabkan aspek teknis se­perti pendistribusian alat-alat peraga kampanye pada daerah yang cukup jauh.

“Daerah yang sulit di­tem­puh dalam waktu singkat se­men­tara alat peraga ini tu­juan­­nya mengajak masya­rakat me­milih, maka KPU jelas butuh­kan biaya. Apabila ti­dak ada pembiayaan dari hasil peme­taan itu, maka hal itu diyakini bisa me­nurun­kan  tingkat partisipasi pemi­lih,” jelasnya. (h/mg-rin)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]