Sikap Pemprov-DPRD Dipertanyakan


Kamis, 21 Mei 2015 - 19:10:30 WIB
Sikap Pemprov-DPRD Dipertanyakan

Ketua BEM UNP, Galant Victory berujar, pihaknya per­nah melakukan audensi de­ngan Gubernur dan DPRD me­ngenai kejelasan dana ini. Dalam audensi ini mereka mendesak agar tidak ada lagi penundaan pencairan dana ini. “Dalam beberapa kali audensi sepertinya mandeg pencairan ini karena kedua belah pihak. Saat Pemprov mengusulkan pencaiaran dana ini melalui Badan Layanan Umum  Dae­rah (BLUD), akan tetapi DPRD sepertinya enggan un­tuk menyetujuinya,”  terangnya.

Baca Juga : Dinkes Kota Padang Sediakan Tempat Isolasi Guna Antisipasi Lonjakan Kasus Pasca Lebaran

Karenanya, ia berharap agar ke­dua belah pihak bisa saling me­ninggalkan ego ma­sing-ma­sing agar dana ini be­nar-benar bisa dicaorkan tanpa harus membenam di dalam rekening Pemda. “ja­ngan jadi­kan per­soalan regulasi jadi peng­hambat dana ini,” min­tanya.

Hal senada juga di­ung­kapkan Ketua BEM Unand, Reido Deskumar. Ia mendesak agar Pemprov Sumbar tidak lagi menunda pencairan dana beasiswa Minang Kabau terse­but. “Saya yakin banyak yang butuh dana ini, sehingga jangan ditunda-tunda pencairannya,” tuturnya.

Baca Juga : Padang Aktifkan Kembali Kampung Nelayan untuk Tempat Karantina Covid-19

Terpisah, Gubernur Irwan Prayitno dihubungi Haluan Kamis (21/5) pagi menu­tur­kan, Pemda ingin dana hibah PT Rajawali ini secepatnya bisa disalurkan. Bahkan se­menjak bulan Oktober tahun 2010 lalu, Pemda meminta agar dana ini bisa kucurkan sesuai dengan Perda yang ada. Namun, hal ini urung dilakukan karena ada masukan untuk perbaikan Perda. “Waktu itu perbaikannya khusus kepada per­sonel yayasan dan sistem distribusi dana,” jelasnya.

Dilanjutkan Irwan, saat ini Perda yang lama sudah harus diganti karena harus seirama dengan Un­dang-undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) serta Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur. “Kita dengan DPRD sedang mem­bahas untuk mencari sistem terbaik dan tidak menjadi masalah hukum nantinya,” ucap Irwan.

Setelah Perda dan sistem terbaik didapat kata Irwan, Pemprov akan langsung menyalurkan dana ini kepada pelajar yang memang berhak mendapatkannya. “Perda siap, dana ini siap disalurkan,” tegasnya.

Sementara itu, mantan Kepala Yayasan Beasiswa Minang Kabau, Syamsul Amar kepada menjelaskan, ketika ia menjadi kepala yayasan yang mengelola dana hibah PT Rajawali ini, belum ada sekalipun dana ini disalurkan, mengingat adanya peru­bahan regulasi. Ia berharap setelah ditemukannya formula yang tepat terkait masalah ini, agar dana  beasiswa ini bisa segera dicairkan. “Tentu banyak yang membutuhkan dana ini, kita berha­rap segera dapat dicairkan,” ungkapnya.

Dari DPRD Sumbar, Ketua Pan­sus Pembahasan PerdaYayasan Mi­nang­kabau, Nofrizon menuding Pemprov tak juga kunjung tuntas merampungkan Perda yang akan dijadikan payung hukum pencairan dana PT Rajawali tersebut. Ia me­nye­butkan, usai paripurna tentang pen­cabutan Pendirian Yayasan Minang­kabau yang berlangsung 4  Desember lalu, DPRD memberi waktu 10 hari  terhadap pemerinrah daerah me­nyerahkan konsep yang tepat dalam pengelolaan dana ini ke depan.

“Meski berjanji menyerahkan konsep dalam 10 hari, namun sam­pai sekarang Pemprov tak kunjung mengusulkan konsep pengelolaan seperti yang kita minta. Dengan begini, bola bukan terletak di DPRD lagi, namun terletak  pemerintah daerah,” paparnya.

Disebutnya, salah satu hal yang membuat pemerintah daerah  tak kunjung mengantarkan  usulan, karena masih adanya kegamangan pemerintah daerah dalam menen­tukan formula yang tepat untuk pengelolaan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Bano yang juga Koordinator Komisi V (Penanggungjawab Pembahasan Pencabutan Yayasan Beasiswa Mi­nang­kabau, red) mengatakan, DPRD juga menyayangkan dana Rajawali yang masih mengendap. Apalagi jumlah dana tersebut sudah men­capai Rp64 miliar lebih.

Lebih lanjut ia mengatakan, dari DPRD beberapa usulan telah diaju­kan untuk dipakai gunapengelolaan dana rajawali. Diantaranya DPRD me­ngusulkan pengelolaan dila­kukan dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada di bawah Dinas Pendidikan. Namun ini tak bisa terlaksana karena tak ada kesiapan dari Dinas Pendidikan. (h/mg-isr/mg-len)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]