Mahasiswa Tuding DPRD Tak Penuhi Janji


Kamis, 21 Mei 2015 - 19:11:08 WIB
Mahasiswa Tuding DPRD Tak Penuhi Janji

Ia menambahkan, ukuran keberhasilan suatu peme­rinta­han adalah, ketika pribumi bisa hidup sejahtera dan ber­daulat secara ekonomi, politik, sosial, hukum, dan budaya.  Jika semua tadi tak bisa dida­pat, KAMMI Jokowi-JK  dini­lai sama halnya telah telah gagal, dan menjadi penghianat untuk amanah konstitusi UUD 1945, dan cita-cita ke­mer­dekaan Indonesia.

Baca Juga : Ada Pos Pelayanan Prokes di Pasar Raya Padang

Maka dari itu, lanjutnya, bertepatan dengan momentum hari kebangkitan Nasional yang turut jatuh hari kemarin (21 Mei), KAMMI menyua­rakan agar seluruh elemen bangsa menyolidkan persa­tuan, selanjutnya mem­per­juang­kan hak dan kepentingan pri­bumi sebagai pemilik sah negara dan bangsa Indonesia secara bersama.

“Pada kesempatan ini kami juga meminta agar tuntutan kami sam­paikan diteruskan oleh bapak-bapak di dewan kepada presiden Jokowi. Sehingga apa yang kami utarakan bisa didengar dan menjadi pertim­bangan oleh pemerintahan pusat dalam mengambil keputusan,” tegas Alfian.

Baca Juga : Jadwal Pendaftaran CPNS 2021 di Padang Belum Jelas

Dikatakannya juga, selama ini KAMMI juga kecewa melihat kese­riusan DPRD Sumbar dalam menyi­kapi setiap unjuk rasa yang dilaku­kan. Untuk ini, setiap kebijakan-kebijakan tak pro rakyat dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi, maha­siswa selalu melakukan protes ke gedung DPRD, dan itu telah dilaku­kan hingga puluhan kali.  “Namun,  meski aspirasi telah disampaikan berkali-kali, dan setiap kedatangan kami selalu dijanjikan kalau aspirasi akan  disampaikan ke pusat, hingga sekarang kami melihat tak ada hasil apa-apa dari semua yang dijanjikan tersebut,” ucap Zulfian kesal.

Dikatakan, janji-janji DPRD yang menyebut akan meneruskan tuntu­tan mahasiswa ke pusat tak ubahnya seperti janji palsu. Setiap anggota dewan yang menyambut kedatangan mahasiswa terlihat seolah berpihak pada rakyat.  Tapi kenyataan yang ada mahasiswa menilai keber­piha­kan itu sama sekali tak mampu merubah kebijakan yang diambil pemerintah.

Baca Juga : Dilepas Rektor UIN IB Padang, Jenazah Masnal Zajuli Dimakamkan di Tanah Datar

“Itu dibuktikan dengan BBM yang tetap naik, dan harga-harga yang tetap mahal. Jadi, jika bapak-bapak menyebut DPRD berpihak pada rakyat, kami belum melihat bukti dari itu,”  tandasnya.

Menanggapi keinginan mahasis­wa ini, Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Hidayat mengatakan,  DPRD sangat mengapresiasi apa yang disampaikan KAMMI ini. Hal tadi dianggap sebagai bentuk kegeli­sahan para mahasiswa dalam me­man­dang situasi ekonomi, politik, dan hukum yang ada pada saat ini.

Baca Juga : Hendri Septa Serahkan Paket Sembako untuk Warga Sekitar TPA Air Dingin

disebutnya kebijakan nasional harusnya memang pro rakyat. Harus menimbang nasionalisme dan ja­ngan ada lagi menjual BUMN kepa­da pihak asing.   Karena dari itu,  imbuhnya, apa yang jadi kei­nginan mahasiswa juga tidak  bersebarangan dengan keinginan DPRD. Semua kebijakan yang tak pro terhadap rakyat turut mendapat perhatian serius oleh DPRD Sumbar.

“Menindaklanjuti  keinginan mahasiswa hari ini, kami akan mengirimkan nota tertulis pada pemerintahan pusat yang di dalam­nya adalah lembaga presiden dan DPR RI. Namun sebelum itu dila­ku­kan ini akan dibicarakan dalam rapat pimpinan DPRD,” katanya.

Kemudian ia mengatakan, seba­gai buk­ti keseriusan DPRD menyi­kapi kei­nginan KAMMI tadi, dalam lima ha­ri kedepan bukti penyam­paian as­pirasi sudah bisa didapat oleh ma­hasiswa melalui DPRD.  (h/mg-len)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]