Hal ini disampaikan oleh Maryono, Direktur Utama Bank BTN dalam acara gathering bersama BPJS dan pengembang se-Jabodetabek dalam rangka akselerasi program satu juta rumah di Jakarta, Kamis (21/5).
Baca Juga : Mantan Komandan Kapal Selam Nuklir Inggris: KRI Nanggala 402 Mungkin Tak Akan Ditemukan
“Dana sudah ada, tetapi pasokan rumahnya belum ada, bagaimana kami mau memberikan KPR kalau belum ada rumah yang dibiayai. Kami meminta keseriusan pengembang untuk menjalankan program pro rakyat ini,” tegas Maryono.
Maryono mengakui memang banyak kendala dalam membangun perumahan tetapi bukan berarti pengembang tidak bisa membangun rumah. Yang terpenting, perlu ada kesungguhan dari pengembang untuk mulai melakukan pembangunan.
Baca Juga : Usai Kasus KIPI Seperti Stroke, Thailand Tetap Pakai Sinovac
“Pokoknya bangun saja dulu, masalah kendala nanti dicarikan solusinya. Ini program pemerintah yang diperuntukkan bagi rakyat yang harus didukung,” jelasnya
Adanya kendala di lapangan dalam membangun rumah diakui oleh Sekjen Real Estate Indonesia (REI) Hari Raharta.
Baca Juga : Ini Peringatan Keras untuk Negara Barat, Putin: Jangan Lewati 'Garis Merah' Kami!
Ia mengatakan pengembang sangat komit untuk menjalankan program pembangunan satu juta rumah, namun masih banyak kendala yang dihadapi.
Dia mencontohkan masalah perijinan yang masih berbelit-belit terutama di daerah. Ia mengharapkan ada himbauan dari pemerintah pusat kepada pemda untuk menyukseskan program ini dengan diberikannya kemudahan dalam perizinan dan tidak sebaliknya,” paparnya.
Baca Juga : Australia Bakal Buka Kebun Ganja Terbesar di Queensland
Menurut Hari, saat ini pihaknya sedang meminta kepada pemerintah untuk memberikan keringanan dalam rangka implementasi program satu juta rumah seperti kemudahan perizinan, penghapusan pajak PPN dan juga penyediaan lahan di daerah.
“Kalau ini tidak dibantu akan menghambat program yang sangat dibutuhkan oleh rakyat ini. Pemda seharusnya responsif dengan program ini,” jelas Hari.
Sementara itu, Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan Jeffry Haryadi mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang mengajukan revisi mengenai aturan investasi agar bisa menempatkan dana lebih banyak lagi ke Bank BTN dalam rangka implementasi program satu juta rumah. Saat ini maksimal penempatan dana di Bank BTN baru bisa mencapai Rp 10 triliun.
“Dana investasi untuk properti kami siapkan sekitar Rp20 triliun. Tapi ini tidak semuanya bisa dialokasikan ke Bank BTN guna mendukung program satu juta rumah karena ada aturan yang membatasi,” paparnya.
Menurut Jeffry, selain menyediakan dana, BPJS Ketenagakerjaan juga membantu program satu juta rumah dengan menyediakan lahan dan juga konsumennya.
“Kami sudah ada enam lahan, tiga lahan sudah ada yang siap membangun dan tiga lahan lagi masih belum. Jadi masih ada kesempatan untuk pengembang melakukan penawaran,” jelasnya.
Berbagai langkah strategis telah disiapkan dan dilaksanakan Bank BTN dalam mengakselerasi program satu juta rumah. Salah satunya adalah dengan meluncurkan program KPR dengan uang muka 1 persen untuk pembelian rumah susun milik (Rusunami) pada Maret 2015 dan uang muka 1 persen untuk pembelian rumah tapak pada bulan April 2015.
Program terobosan yang pertama kali di Indonesia tersebut, bertujuan mempermudah akses kelas menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), untuk memiliki tempat tinggal yang layak. (h/trn)
