Mayoritas Anggota Komisi II DPR Setuju


Jumat, 22 Mei 2015 - 18:52:06 WIB

“Sampai sore ini yang menan­datangani sudah 27 dari anggota Komisi II, dan ini artinya sudah lebih dari setengah anggota Komisi II yang tanda tangan,” kata Rambe saat dihubungi, Jumat malam (22/5).

“Yang terakhir tanda tangan adalah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, lalu dari Partai Demokrat juga ada. Dia selaku anggota Komisi II bukan mewakili fraksi,” ujarnya.

Rambe mengungkapkan dirinya masih mengupayakan agar peme­rintah bisa dan mau melakukan revisi terhadap UU Pilkada terse­but. Dia pun berencana mengajukan usulan revisi tersebut ke Badan Legislasi Senin pekan depan.

Dalam penyerahan tersebut, Rambe akan menjelaskan seleng­kap-lengkapnya termasuk jadwal pembahasan. “Nanti di Baleg kita upayakan dengan pemerintah. Kita jadwalkan selengkap-lengkapnya, kita sampaikan,” ujarnya.

“Senin nanti kita daftarkan ke Baleg. Kita akan serahkan usulan dan naskah akademik,” kata Rambe.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengung­kapkan Presiden Joko Widodo secara implisit menolak rencana revisi terbatas undang-undang Pilka­da. Hal tersebut disam­paikannya usai melakukan rapat konsultasi bersama Presiden Jokowi siang tadi di istana.

“Secara implisit Pak Jokowi menolak,” ujar Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/5).

Lebih lanjut, Taufik mengatakan, penolakan tersebut terlihat dari adanya permintaan Jokowi kepada DPR untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut. Padahal, Taufik mengaku, besar harapan DPR mendapat lampu hijau dari Jokowi atas rencana tersebut.

“DPR mengharapkan green light. Tapi Presiden Jokowi me­minta DPR untuk mem­per­tim­bangkan ulang,” katanya.

Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kea­manan Tedjo Edhi mengungkapkan jika Presiden Indonesia Joko Wido­do menolak wacana revisi UU Pilka­da tersebut. Menurut Tedjo UU tersebut sama sekali belum diguna­kan maka tidak bisa direvisi kem­bali.

“Tidak, kemarin presiden sudah menyatakan ditolak maka tetap menggunakan UU No. 8 Tahun 2015,” kata Tedjo saat ditemui di Istana Negara, Selasa (19/5).

Siap Menerima

Badan Legislatif (Baleg) DPR RI sendiri siap menerima usulan Revisi Terbatas Undang-Undang (UU) Pilkada. Namun hingga saat ini, Baleg mengaku belum menerima draf revisi dari komisi II DPR RI.

Wakil Ketua Baleg, Saan Musto­pa mengatakan, draf usulan anggota komisi II ini akan secepat mungkin dibahas di Baleg. Pembahasan akan mulai dilakukan minggu depan, setelah komisi II menyerahkan draf revisi. Menurutnya, harmonisasi revisi UU Pilkada ini tidak akan mengganggu RUU yang masuk program legislasi nasional prioritas tahun 2015 ini.

“Baru dua draf RUU yang ma­suk di Baleg, jadi tidak akan meng­ganggu,” katanya, Jumat (22/5).

Saat ini draf RUU yang sudah masuk di Baleg tersebut, yaitu RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tape­ra) dan RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol). Padahal, dalam prolegnas 2015, jumlah RUU yang menjadi prioritas tahun ini sebanyak 37 RUU.

Menurut Saan, pekan depan Baleg akan mulai pembahasan hari legislasi DPR. Pekan depan juga akan digunakan oleh Baleg untuk menyusun jadwal pembahasan draf RUU yang sudah masuk di Baleg. Politikus Partai Demokrat ini me­ng­­akui, pembahasan di Baleg ke­mung­kinan akan berjalan lama. Se­bab, masih ada fraksi yang tidak se­pakat adanya revisi UU Pilkada ini.

Namun, selama inisiator revisi UU Pilkada dapat memberikan argumen dan penjelasan ke Baleg, proses harmonisasi akan berjalan lebih cepat. “Kita harap bisa dihar­monisasi sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati,” ujarnya.

Sebelumnya, Rabu (20/5) lalu, komisi II melakukan rapat kerja untuk membahas revisi UU Pilkada. Hasilnya, revisi UU Pilkada men­jadi usulan anggota komisi II DPR RI. Proses selanjutnya, usulan ini akan dibawa ke Baleg untuk dila­kukan harmonisasi. (h/cnn/rol)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM