Kubu Ical-Agung Bersedia Islah


Jumat, 22 Mei 2015 - 18:53:28 WIB
Kubu Ical-Agung Bersedia Islah

Pertemuan yang terkesan mendadak dan berlangsung tertutup itu membahas sejum­lah persoalan, termasuk ren­cana kedua kubu di internal Golkar yang tengah bertikai untuk berdamai atau islah.

Baca Juga : Terjun ke Politik, Athari Gauthi Ardi: Ingin Kampung Seperti Jakarta

Ketua DPR RI Setya No­van­to mengakui adanya per­temuan mendadak kedua kubu Golkar  itu. “Pertemuan de­ngan Pak Yorrys tadi mem­bicarakan bagaimana supaya islah bisa berjalan dengan baik,” kata Setya Novanto.

Setya Novanto yang juga mantan bendahara umum Gol­kar menyambut baik ide per­damaian antara kedua kubu ter­se­but. “Saya rasa ide-ide da­sarnya sangat baik,” ujar Setya.

Baca Juga : Ada Gerakan Mau Kudeta Cak Imin dari Kursi Ketum PKB, Benarkah?

Sedangkan Ketua Umum Partai Golongan Karya , Abu­rizal Bakrie membenarkan akan  membentuk tim khusus untuk membahas wacana per­damaian atau islah dengan kubu Agung Laksono. “Pertemuan hari ini membahas mengenai islah, nanti ada tim untuk itu,” ujar ARB.

Menurut dia, tim itu akan terdiri dari dua orang dari kubunya dan dua orang dari kubu Agung Laksono. “Melibatkan Pak Jusuf Kalla juga untuk menengahi. Cuma belum dipastikan apakah beliau mau,” ujarnya menambahkan.

Baca Juga : Survei IPO: AHY Masuk Lima Besar Tokoh Potensial di Pilpres 2024, Anies Teratas

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham juga menegaskan, keseriusan kubu Mu­nas Bali untuk mengajak kubu Munas Ancol islah. Menurutnya, kepentingan segelintir elit harus dikesampingkan demi kepentingan bersama yang lebih besar. “Yang terpenting sekarang semua harus diakhiri dengan kepentingan kema­juan partai Golkar dan Pilkada serentak. Jangan kita berpikir ini hanya kepentingan elit,” kata Idrus.

Wakil Ketua Umum Golkar Siti Hediati Heriyadi atau Titiek Soe­harto mengapresiasi upaya  ARB e membuka pintu islah bagi Agung Laksono. Menurutnya, bila upaya itu terwujud patut disyukuri. “Alham­dulillah jika itu terjadi,” kata Siti Hediati Heriyadi atau Titiek Soe­har­to, Wakil Ketua Komisi IV DPR ini.

Baca Juga : Pakar Analisis Ucapan Moeldoko 'Diperintah Jokowi': Tak Ubahnya Unjuk Kekuatan

Menurut Titiek dengan ke­putu­san PTUN kemarin maka kepe­ngurusan Golkar kembali lagi ke Munas Riau sehingga kedua kubu yang berseteru akan kembali me­mimpin partai berlambang pohon beringin ini.

“Dulu kepengurusan Golkar hasil Munas di Riau menyatakan Pak ARB sebagai Ketua Umum dan Agung sebagai Wakil Ketua Umum. Semua berkumpul kembali,” ucapnya.

Lebih jauh Titiek mengatakan para kader yang ada di bawah, di seluruh tanah air, pasti sedih dengan konflik yang ada di tubuh Golkar ini. “Semua sangat prihatin dengan kondisi ini,” ucapnya.

Bikin Gaduh

Di tengah upaya islah kedua  kubu  Golkar itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly masih berkeras melakukan upaya banding atas putusan PTUN.  Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menilai upaya ban­ding  Yasonna   itu  makin  membuat kegaduhan di tubuh Golkar (berita terkait halaman 8).

Fahri menegaskan bahwa kega­duhan politik bisa dihentikan asal­kan Yasonna tidak melakukan ban­ding. Namun dengan upaya banding, dia memastikan Yasonna akan memperpanjang kegaduhan. “Kan kalau nggak ada banding enak. Pak Agung sama Pak Ical tinggal ketemu dan konsultasi. Masa Golkar nggak bisa ikut pilkada?” ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menduga Yasonna mempunyai trauma masa lalu yakni saat Partai Demokrasi Indonesia diintervensi oleh pemerintah hingga terpecah dan menjadi PDIP. Meskipun dia me­ngingatkan, peristiwa itu adalah masa lalu yang tidak perlu terulang lagi. “Zaman Pak Habibie, zaman Gus Dur, zaman Ibu Mega, zaman Pak SBY enggak ada intervensi. Tapi sekarang di bawah Menteri, Yasonna kok ada lagi? Padahal Dirjen Sospol sudah kita hilangkan,” ucapnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar versi Munas Ancol.

Dengan putusan ini, PTUN telah membatalkan keputusan Men­kum­ham yang mengesahkan perso­nalia DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono. Namun, atas putusan tersebut, Menkumham berencana untuk mengajukan banding. (h/dn/vvn/rol)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]