Kemensos Bantu Pengungsi Rohingya Rp2,3 Miliar


Ahad, 24 Mei 2015 - 18:43:50 WIB

Margowiyono menje­las­kan, bantuan untuk Kabupaten Aceh Timur sebanyak Rp 611 juta berupa tenda gulung, ma­tras, family kit, kids ware, makanan dan selimut. Bantuan tersebut dikirim dari gudang regional Palembang, gudang pu­sat Bekasi, dan gudang Sumatera Utara.

Untuk Kabupaten Aceh Ta­miang, bantuan disalurkan sebanyak Rp 171 juta dengan komponen sama yang diberangkatkan dari gudang regional Palembang, dan gudang pusat Bekasi.

Bantuan untuk Kota Langsa senilai Rp 609 juta dari gudang regional Palembang, gudang pusat Bekasi. Untuk Aceh Utara senilai Rp 931 juta dari gudang regional Palem­bang dan gudang pusat Bekasi.

Berdasarkan data, jumlah pe­ngungsi Rohingya dan Bangladesh berjumlah 1.759 jiwa di empat titik. Rinciannya, sebanyak 564 jiwa di Punteut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe.

Sebanyak 672 jiwa ditampung di Pelabuhan Kuala Langsa, Kota Langsa; 476 jiwa di Bireun Bayeun, Kecamatan Rantau Selamat, Kabu­paten Aceh Timur; dan sebanyak 47 jiwa di gedung milik pemda Kabu­paten Aceh Tamiang.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja untuk melihat langsung kon­disi pengungsi Rohingya di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur, Minggu (24/5).

Menteri Sosial menyampaikan rasa terima kasih atas upaya masya­rakat Aceh yang ikut membantu penanganan pengungsi Rohingya.

“Atas nama pemerintah kami sampaikan terima kasih atas seluruh upaya pemda dan masyarakat Aceh,” kata Mensos.

Mensos mengatakan, sejak awal para pengungsi itu terdampar di perairan Aceh Utara, Pemerintah Aceh sudah melakukan upaya laya­nan dan sudah disampaikan ke pemerintah pusat.

“Kalau masyarakat Aceh pasti dasarnya sangat kuat dalam upaya ini, maka mudah-mudahan seluruh ikh­tirar ini dicatat malaikat, dan malaikat tidak akan salah mencatat,” katanya.

Pada 10 Mei lalu, gelombang pertama pengungsi Rohingya tiba di perairan Aceh Utara dan dibantu oleh nelayan setempat yang menye­lamat­kan mereka. Sejak itu, berba­gai ban­tuan disalurkan baik dari masyarakat maupun Pemerintah Aceh.

Belum Tentukan Kebijakan

Pemerintah Indonesia belum menentukan kebijakan lebih lanjut terkait nasib 1.062 pengungsi Ro­hing­ya yang saat ini berada di Aceh. Untuk sementara waktu, para pe­ngung­si masih diberikan izin untuk menetap di tempat-tempat pengung­sian.

“Untuk penanganan pengungsi Rohingya, akan dilakukan pemu­kiman kembali (resettlement). Selain itu, diberikan perlindungan sosial, perawatan pasca trauma, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain­nya oleh berbagai kementerian dan lembaga,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Na­sional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, dalam keterangan pers kepada Kompas.com, Minggu (24/5/2015).

Menurut Sutopo, keputusan un­tuk penempatan sementara itu diha­silkan setelah dilakukan pertemuan antara Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dengan pimpinan Pemda Aceh, perwakilan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), International Orga­nisation for Migration (IOM), Tim Reaksi Cepat BNPB, dan beberapa NGO di Pendopo Kota Langsa, Aceh, kemarin.

Menurut Sutopo, pemerintah saat ini sedang menyusun Peraturan Presiden mengenai pengungsi dan penanganan pencari suaka. Ren­cananya, pada Selasa (26/5/2015), akan dilakukan rapat koordinasi yang akan dihadiri beberapa lem­baga terkait di Kementerian Koor­dinator Bidang Pembangunan Ma­nusia dan Kebudayaan (PMK).

“Koordinasi yang efektif sangat diperlukan untuk mengatasi masa­lah pengungsi ini,” kata Sutopo.

Pengungsi Bangladesh Dipu­langkan

Ratusan imigran Bangladesh yang di­tampung di Aceh akan segera di­pulangkan. Mereka kini hanya me­nunggu berbagai dokumen agar dapat segera dikembalikan ke negara asal.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, pemerintah saat ini sedang melakukan koor­dinasi dengan berbagai pihak untuk pemulangan imigran Bangladesh. Tiket pemulangan pengungsi ini akan ditanggung oleh International Organization for Migration (IOM).

“Kementerian sedang mela­ku­kan koordinasi yang intensif sehing­ga IOM akan segera mem­persiapkan seluruh kebutuhan pemulangan mereka,” kata Khofifah.

Ratusan imigran Bangladesh saat ini ditampung ditiga lokasi yaitu Aceh Timur, Aceh Utara dan Lang­sa. Saat diselamatkan oleh nelayan, juga ada imigran Rohingya dalam kapal mereka. Di lokasi penam­pungan, pengungsi Bangladesh dan Rohingya ditempatkan dalam ge­dung atau tenda terpisah.

Menurut Khofifah, warga Bang­ladesh lari dari negaranya karena alasan ekonomi sehingga harus dipulangkan. Sementara pengungsi etnis Rohingya akan ditampung karena alasan kemanusiaan.

“Tiket pemulangan sampai ke Bangladesh akan disiapkan oleh IOM,” ungkap Khofifah.

Saat ini, kata Khofifah, Kemen­terian Hukum dan HAM juga akan melakukan berbagai persiapan untuk pemulangan imigran Bang­ladesh.

Panggil Dubes Myanmar

Indonesia sudah bersikap akan menampung imigran Rohingya asal Myanmar untuk sementara waktu. Namun, menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, pemerintah harus segera memanggil Dubes Myanmar untuk meminta penjelasan soal imigran Rohingya.

“DPR akan segera memanggil pemerintah untuk kita sama-sama bicarakan masalah pengungsi Ro­hingya ini,” kata Fadli saat meninjau tempat penampungan imigran Ro­hingya di Langsa, Aceh Timur, Minggu (24/5).

Selain itu, Fadli meminta agar pemerintah segera memanggil Dubes Myanmar. Myanmar harus bisa memberi penjelasan soal masalah etnis Rohingya ini. “Dubes harus segera dipanggil, minta penjelasan. Sebenarnya bagai­mana posisi imi­gran Rohingya ini,” jelasnya.

Di tempat penampungan imi­gran Rohingya asal Myanmar dan Bangladesh dipisahkan. Pasalnya, antar kedua kelompok sangat rawan terjadi gesekan.

Imigran Rohingya asal Bang­ladesh sebenarnya bertujuan untuk menuju ke Malaysia. Mereka ingin mencari pekerjaan di Malaysia. Sedangkan Rohingya Myanmar pergi karena terusir dari negaranya sendiri.

Seperti disiarkan BBC, penca­butan kartu identitas penduduk yang dikenal sebagai Kartu Putih bagi orang Rohingya oleh pemerintah Myanmar mungkin menjadi salah satu faktor yang membuat mereka nekat mempertaruhkan nyawa me­ngarungi laut.

Sekitar 300.000 Kartu Putih, tanda terakhir yang menunjukkan mereka adalah penduduk Myanmar, sudah diminta dikembalikan oleh pihak berwenang dan dinyatakan tidak berlaku sejak 31 Maret lalu.

Dengan kartu itu, kaum Rohin­g­ya antara lain boleh memberikan suara dalam pemilihan umum.

Mayoritas etnik Rohingya, yang jumlahnya ditaksir antara 1,3 hingga 1,5 juta jiwa, tinggal di negara bagian Rakhine di dekat perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh.

“Mereka sudah dianggap bukan warga negara, sekarang dokumen tidak ada,” jelas Utusan Khusus Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk Myanmar, Tan Sri Syed Hamid Albar.

Sementara itu, warga di Kota Ambon menggelar aksi peng­ga­langan dana, Minggu (24/5/2015) untuk membantu ratusan warga muslim etnis Rohingya yang terdam­par di pesisir pantai Seu­nuddon, Aceh Utara. Aksi solidaritas itu dilakukan dengan cara mendirikan posko bantuan, tepat di depan Masjid Raya Alfatah Ambon. Selain itu, mereka juga turun ke jalan-jalan sambil membawa kardus bekas untuk menghimpun donasi. (kcm/dtc/met)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 25 Oktober 2015 - 19:00:27 WIB

    Kemensos Bagikan 1.000 Air Purifier

    PENJERNIH UDARA BAGI KORBAN KABUT ASAP

    JAKARTA, HALUAN — Men­teri Sosial Khofifah Indar Parawansa menga­takan, para korban kabut asap telah dipindahkan ke tujuh titik yang ter.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM