Jasa Bidan Desa Tak Dibayarkan


Senin, 25 Mei 2015 - 18:30:17 WIB
Jasa Bidan Desa Tak Dibayarkan

“ Padahal, jasa persalinan itu, sangat kami butuhkan untuk me­nunjang pendapatan keluarga,” ujar utusan para bidan itu kepada Ketua DPRD Limapuluh Kota, Sya­fa­ruddin Dt Bandaro Rajo me­nyam­paikan keluhannya.

Baca Juga : Wagub Sumbar: Perencanaan Food Estate Masih Banyak Masalah, Butuh Pengawasan!

Kedatangan para bidan desa itu ke Ketua DPRD Limapuluh Kota, tidak hanya sebatas mengadukan masalah tidak dibayarkannya lagi uang jasa persalinan selama 18 bulan, tetapi juga mempertanyakan kebijakan Dinas Kesehatan Lima­puluh Kota yang tidak menyalurkan pencairan uang jasa persalinan tersebut. Padahal menurut in­for­masi yang mereka peroleh pihak BPJS sudah membayarkan uang jasa tersebut melalui Dinas Kesehatan Limapuluh Kota.

Ketua DPRD Limapuluh Kota, Syafarudin Dt. Bandaro Rajo mem­benarkan utusan bidan desa itu datang menyampaikan aspirasi ke DPRD. “Para bidan desa itu mem­perta­nyakan masalah uang jasa persalinan yang tidak juga dibayar­kan sejak Oktober 2013 sampai saat ini, “ujar  Syafarudin Dt. Bandaro Rajo.

Baca Juga : Sinergitas Antar Rumah Sakit Bisa Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 di Sumbar

Menurut Syafarudin Dt. Bandaro Rajo, untuk menyikapi keluhan 300-an bidan desa itu, DPRD akan, Selasa (26/5) akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan Limapuluh Kota, untuk melakukan klarifikasi terkait keluahan para bidan desa tersebut. “ Besok, kita akan panggil Kepala Dinas Kesehatan Limapuluh Kota untuk klarifikasi,” ucap Sya­farudin Dt. Bandaro Rajo sembari menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan konfirmasi kepada pihak BPJS terkait masalah tersebut dan pihak BPJS mengakui sudah membayarkan uang jasa persaLlinan tersebut kepada pemkab Limapuluh Kota. (h/nto)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]