Reshuffle Kabinet


Senin, 25 Mei 2015 - 18:59:14 WIB
Reshuffle Kabinet

Pembantu Presiden

Baca Juga : Menaker: Pelindungan ABK Perikanan Indonesia Merupakan Hal Mutlak!

Undang Undang Nomor 39 tahun 2008, pasal 1 ayat (2) menyebutkan Menteri Negara yang selanjutnya disebut men­teri adalah pembantu presiden yang memimpin kementrian. Men­teri menjadi hak pre­og­ra­tif presiden untuk mnyeleksi, me­­ngangkat, memindahkan po­sisi atau mem­ber­hen­ti­kan­nya. Idealnya, Presiden juga mem­­berikan klarifikasi atas se­­tiap tindakannya baik me­ngang­­kat, memindahkan atau mem­berhentikan sang men­teri. Selanjutnya Pasal 7 UU 39/2008, memuat tugas ke­men­trian adalah menye­leng­garakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk mem­bantu presiden dalam menye­lenggarakan pemerintahan negara. Menteri berperan aktif untuk menjalankan tugas seba­gai “pembantu” presiden. Se­tiap kerja-kerjanya secara tek­nis diatur dalam Perturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 sebagai perubahan atas Peraturan Pre­siden Nomor 13 tahun 2014 perubahan atas Praturan Pre­siden Nomor 47 tahun 2009 tentang Organisasi Kemen­trian Negara.

Sedang fungsinya dalam men­jalankan tugasnya dalam pa­sal 8 memiliki fungsi peru­mu­san, penetapan dan pelak­sa­­na­an kebijakan di bi­dang­­nya; pengelolaan barang milik/ke­ka­yaan negara yang menjadi tang­gung jawabnya; pelaksana ke­giatan teknis dari pusat hing­ga ke daerah. Teknis fung­si men­teri juga jelas ter­gambar pa­da Perpres No­mor 7 tahun 2015 yang di­tandatangi Pre­si­den Jokowi pada tanggal 21 januari 2015.

Baca Juga : Kemenkes Dorong Pengurus Masjid Tetapkan Jadwal Vaksinasi

Selanjutnya, padal 22 me­muat bahwa pengangkatan menteri dilakukan oleh pre­siden jika memenuhi 6 (enam) persyaratan yiatu : (a) warga negara Indonesia; (b) ber­taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (c) setia ke­pada Pancasila sebagai Dasar Ne­gara, Undang Un­dang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemer­dekaan; (d) sehat jasmani dan rohani; (e) memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan (f) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mem­peroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tidak pida­na yang diamcam dengan pi­dana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Menteri dalam pasal 24 ayat (1) UU 39/2008 dika­takan berhenti dari jabatannya jika meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya. Akan tetapi Presiden dapat memberhentikan menteri (pa­sal 24 ayat (2)) jika me­me­nuhi salah satu dari 5 (lima) unsur pemberhentian. Yaitu; (a) mengundurkan diri atas per­mintaan sendiri; (b) tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turur; (c) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mem­peroleh kekuatan hukum tetap karna melakukan tindak pi­dana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; (d) melanggar ke­ten­tuan rangkap jabatan seba­gaimana dimaksud dalam pasal 23; atau (e) alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden. Resuflle Kabinet bisa masuk dalam kajian “alasan lain yang ditentukan oleh Presiden”.

Baca Juga : Audiensi dengan Musisi Indonesia, Menko Airlangga akan Cari Solusi Konstruktif untuk Industri Musik

Dilema Reshuflle

Nitizen baiknya membaca mu­atan berita Rushuffle Ka­binet semakin memanas, Pre­siden Diminta Bersikap, diha­laman utama Padang Ekspres, jum’at (8/5) dengan karikatur sang Presiden beser­ta nama-nama dan alasan yang me­mung­­­­­kinkan sang menteri direshuffle. Senyum Bapak Bangsa sembari me­megang foto-foto menteri yang disi­nya­lir untuk direshuffle menguat­kan muatan berita sesuai per­kem­bangan politik nasional kekinian. Hemat penulis, pem­­­­­beri­taan ini sudah sesuai ter­lebih banyaknya pakar yang bero­pini di media cetak dan online terkait program 6 (enam) bulan kabinet Jokowi-JK yang dinilai banyak kala­ngan masih jauh dari pen­capaian Nawacita Joko­wi-JK. Sangat wajar, isu reshuffle kabinet menghangat ber­seli­ngan dengan isu demo na­si­onal serentak pada 20 mei. Sontak berita ini me­ngi­ngat­kan kita bahwa Presiden yang baru menjadi tokoh po­li­tik na­sional. Perlu juga kita ingat, tandem Jokowi adalah po­liti senior, ya JK harus kem­bali berperan layaknya wapres SBY dulu. Lantang berbicara, ber­pendapat, mem­berikan solusi demi penguatan kepe­mim­pinan nasional joko­wi.

Baca Juga : Menko Airlangga Sebut Tingkat Kesembuhan Covid-19 di Indonesia Semakin Membaik

Pengalamannya memim­pin selama 1 (satu) semester harusnya di-evaluasi demi upaya pencapaian Nawacita. Evaluasi ini dinilai penting untuk memperkuat kinerja ka­bi­net menghadapi gelom­bang pengharapan para nitezen yang selalu heboh di dunia maya. Bahkan beberapa hasil suvey memperlihatkan kisaran 40% atau lebih, masyarakat me­nginginkan re­shuf­­fle kabi­net. Benar, jika kita ti­dak bisa berpijak kepada hasil lembaga survey, karna dinilai berbau kepentingan politik.

JK –sebagai wapres- me­ngu­tarakan bahwa selama 6 bulan semua kabinet di eva­luasi secara terus menerus. Wajar lah hasil evaluasi men­jadi dasar untuk reshuffle kabinet demi penyegaran dan perbaikan kinerja para men­teri. Pertimbangan lain, ada beberapa menteri yang meng­hambat kerja kabinet, tidak teliti terkait informasi kepada Presiden hingga pernyataan-pernyataan yang menambah beban kerja Presiden. JK meya­kinkan publik bahwa semua yang dilantik presiden dapat diganti walaupun berasal dari partai pendukung. Akan tetapi, banyak juga komentar yang menolak isu reshuffle jika menadasari ki­ner­ja 1 semester. Penulis ber­ang­­gapan, satu semester atau lebih bahkan kurang, tidak menjadi soal untuk pe­rom­bakan kabinet. Reshuffle me­mi­liki ruang positif untuk memacu para menteri saling berlomba-lom­ba demi men­capai target kerja sesuai na­wacita kepe­mim­pinan Jokowi-JK. Keberanian Presiden sa­ngat ditunggu untuk me­ngem­balikan kepercayaan rakyat bahwa pilihan mereka adalah pemimpin bangsa bu­kan seke­dar petugas partai.

Penguatan Kabinet

Penulis memandang baik nia­tan resuflle kabinet, jika Pre­siden sudah letih dengan hi­ruk pikuk “manuver” para men­teri yang terkadang me­nyu­litkan posisi Pemimpin Ne­gara. Atau bisa mem­per­ta­han­kan mereka dengan pene­ga­san tugas serta kesiapan me­ngemban amanah tanpa ada ‘umbar” statement di hada­pan publik.  Resuffle kabinet dira­sa­kan penting dikare­na­kan; pertama, masyarakat me­la­­lui hasil sur­vey sudah mera­sakan kebo­sanan terhadap tindak tanduk ‘pembantu’ Presiden yang dini­lai meru­gi­kan posisi pen­ci­traan pemim­pin negara. Bosan melihat omong doang dan justice yang me­ren­dahkan akti­fitis kalau lah presiden kembali me­ngin­gat kalimat “masya­rakat tak jelas”.

Kedua, resuflle kabinet bi­sa menyatukan semua kepen­ti­­­ngan politik dengan menga­ko­modasi pakar/ahli/kader da­ri koalisi merah putuh (KMB). Kerja sama dalam kabinet da­pat mengurangi sengketa poli­tik di tingkat legislatif maupun tataran pe­serta kontestan pe­mi­li­han Gubernur, Walikota dan Bu­pati. Selain itu, penya­tuan kepentingan sangat ber­pe­ng­­a­ruh untuk membangun bang­­sa dan negara ber­lan­das­kan “mu­sya­warah untuk mufa­kat demi Kesejahteraan Sosial ba­gi Selu­ruh Bangsa Indo­ne­sia”.

Ketiga, pembaharuan wa­jah kabinet diharapkan mem­be­rikan asupan semangat dan su­p­lemen energi untuk pe­nguatan nawacita pada semes­ter kedua kepemimpinan Jo­kowi-JK. Mereka yang selama ini berkoar-koar diluar dapat me­­ngaplikasikan penge­ta­hu­an­­nya dalam memperbaiki ke­kurangan kabinet pada se­mes­ter pertama.

Keempat, posisi Presiden se­bagai Bapak Bangsa se­ka­ligus pimpinan tertinggi pe­merintahan akan kembali mem­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­baik setelah sempat dicap se­­bagai “petugas partai”. Pe­ngu­atan ini dapat ber­dam­pak ketidaksukaan dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Posi­tifnya, reshuffle kabinet da­pat menjadi solusi penegasan Pre­siden me­mimpin pe­me­rin­ta­han untuk 6 bulan kedepan.

Apapun untung rugi re­shuffle kabinet, bagai­manapun kom­­po­sisinya, Presiden harus me­ngu­rangi memberikan peng­­­­­­­­­­­­­harapan dengan membuat rak­­yat me­nunggu jawaban Pre­si­den terkait perjalanan peme­rin­tahannya. Jangan sampai, ke­biasaan me­nunggu menjadi mo­dal sosial rakyat untuk me­ngambil kembali suara yang telah diamankan kepada Pre­siden. Tegaslah Pre­siden, Rak­yat Bersamamu ! (*)

 

ANDRIAN HABIBI
(Ketua Badko HMI Sumbar Beraktifitas Di PBHI Dan KIPP Sumatera Barat)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]