Semua RS Swasta Harus Jadi Mitra BPJS


Senin, 25 Mei 2015 - 19:13:15 WIB
Semua RS Swasta Harus Jadi Mitra BPJS

Selama ini menurut Irgan, masih banyak RS swasta yang menolak rujukan peserta BPJS Ke­sehatan  karena be­­lum menjadi mi­tra BPJS. Tidak mau menjadi mitra BPJS mung­kin ka­rena tidak me­ngun­tungkan. Ka­rena itu kata Ketua Fraksi PPP di MPR ini, peme­rin­tah ha­rus mem­buat per­atu­ran peme­rin­tah (PP) agar se­mua RS swasta menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Baca Juga : Partai Golkar Satu Suara Usung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Hanya saja penye­lesaian­nya menurut Irgan, harus win-win solution, saling mengun­tungkan karena RS swasta itu dengan berbagai kebutuhan mediasnya menggunakan ang­garan sendiri dan bukan dari APBN dan APBD. “Dengan bermitra dengan BPJS Kese­hatan, pemerintah bisa men­sub­si­di­nya,” kata Irgan.

Irgan Chairul Mahfiz juga meng­kritisi pelaksnaan BPJS Kesehatan di lapangan yang ha­rus dibenahi. Se­perti waktu akti­vasi, masa berlakunya kartu BPJS setelah mendaftar adalah selama dua minggu dan bisa berlaku di daerah mana saja.

Baca Juga : Perkuat Infrastruktur Digitalisasi Partai, Anis Matta Resmikan Gelora Media Centre

“Waktu aktivasi itu juga harus dirubah karena sakit seseorang itu tidak menentu, tidak mengenal waktu, se­hingga bisa lebih fleksibel. Jadi, jangan pencitraan saja dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bahwa dengan kartu Askes-BPJS Kesehatan itu juga berlaku di mana saja yang harus dilayani oleh RS. Itulah yang disebut asas portabilitas. Maka KIS jangan hanya menye­nang­kan masyarakat tapi tidak menyelesaikan penderitaan masyarakat,” ujarnya.

Irgan juga menilai masih terjadi disharmonisasi antara payung hukum  yang menga­tur BPJS contohnya Per­men­kes No.1 tahun 2012 ten­tang sistem rujukan pela­yanan kese­hatan perorangan (Per­menkes Rujukan Yankes Per­orangan) bertentangan de­ngan UU Ru­mah Sakit. Per­menkes Yankes Perorangan mengatur bahwa RS Pratama adalah pelayanan kesehatan dasar, seperi halnya Puskesmas atau klinik dokter keluarga. “Jadi, harus ber­jenjang, tidak lang­sung ke rumah sakit yang po­puler,” tambahnya.

Sebaliknya UU RS mene­tapkan bahwa seluruh RS adalah fasilitas kesehatan tingkat sekunder dan tertier. RS menerima limpahan pasien dari Puskesmas atau klinik dokter keluarga karena keter­batasan kompetensi pelayanan Puskesmas atau klinik dokter keluarga. Hal ini membingungkan RS dan BPJS dalam melayani pasien.

Kepala Divisi SDM BPJS Kete­na­gakerjaan Abdul Latif Algaf me­nga­takan, keberhasilan BPJS Ke­sehatan  tergantung pada komit­men pemerintah, anggaran selain di­tingkatkan juga harus ber­ke­si­nam­bungan bukan hanya untuk setahun dua tahun. “Masak meng­alokasikan untuk BUMN Rp 74 triliun bisa, tapi untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan yang pokok tidak bisa?” tanya Abdul Latif.

Diakui jika secara kelembagaan, BPJS sebagai penyelenggara kese­hatan ini tiba-tiba harus menangani 250 juta jiwa, di Amerika Serikat yang menangani 170 juta jiwa dengan 65 ribu karyawan. “BPJS Kesehatan ini terbesar ketiga di dunia setelah China, tapi di China diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Jadi, tantangan BPJS ini sangat besar, di mana 2014 dimulai dan 2019 mung­kin bisa dicapai dengan terus mela­kukan sosialisasi,” jelas Abdul Latif. (h/sam)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]