Gubernur Bingung Kelola Dana Rajawali


Senin, 25 Mei 2015 - 19:15:39 WIB
Gubernur Bingung Kelola Dana Rajawali

Ia mengatakan, beberapa men­jadi faktor pemicu pemerintah daerah sulit untuk menentukan cara atas pengelolaan atas Rp64 miliar uang hibah yang masih mengendap di rekening Pemprov tersebut.  Di antaranya disebabkan, dana hibah yang sebelumnya di kelola dalam bentuk yayasan bukanlah dana APBD. Selain itu dana ini juga bukan dana masyarakat, tapi uang tersebut adalah dana hibah yang dititipkan ke pemerintah daerah untuk dikelola.

Baca Juga : Jelang Safari Ramadan, Hendri Septa Berikan Arahan Pada 66 Pengurus Masjid dan Musala

“Di provinsi lain hampir tak ada persoalan sama yang bisa kita jadi­kan rujukan untuk pengelolaan. Salah-salah konsep, bisa bermasalah dengan hukum. Karena itu, kita benar-benar melakukan pengkajian sebelum memutuskan format yang pas,” katanya.

Ia menambahkan, sejumlah ma­su­kan juga telah diterima untuk untuk pengelolaan uang ini ke depan. Diantaranya diusulkan dalam bentuk BUMD, BLUD, dan yayasan. Sekaitan dengan ini, jika diarahkan pada bentuk BUMD, harus ada profit yang didapat dari dana yang dikelola.

Baca Juga : Pembangunan Sea Wall di Padang Telan Anggaran Rp19,1 Miliar

“Hal semacam itu tak bisa dila­kukan karena ini bukan perusahaan, tapi ini uang masyarakat,” ujar Irwan.

Selanjutnya jika pengelolaan dibuat dalam bentuk yayasan, kepe­milikan dan pengelolaan juga akan berada di yayasan. Hal itu, katanya, menimbulkan perdebatan karena sesuai amanah yang ada pengelolaan harusnya dilakukan oleh Pemprov bukan yayasan.

Baca Juga : Ragam Tradisi Jelang Ramadan, Begini Tanggapan Cadiak Pandai di Padang

Kemudian jika dikelola dalam bentuk BLUD, hal itu juga tak bisa dilakukan karena dana ini yang akan diberikan dalam bentuk beasiswa dinilai kurang cocok dikelola dalam bentuk BLUD.

“Begitu juga pengelolaan dise­rah­kan pada Biro Bina Sosial. Cara ini tak bisa diambil karena saat ada Biro Bina Sosial uang yang ada harus habis terserap. Sementara seba­hagian kalangan menginginkan uang ini bisa jadi uang abadi, dengan yang dimanfaatkan adalah depositonya saja,’ ujarnya.

Baca Juga : Jelang Puasa, Masyarakat Padang Mulai Laksanakan Ziarah Kubur

Ia juga menambahkan, rumitnya mengambil keputusan untuk penge­lolaan dana Rajawali juga bukanlah suatu yang diinginkan Pemda. Menu­rutnya Pemda juga menginginkan dana bisa dicairkan dengan segera.

“Namun itu, karena memang belum menemukan cara yang tepat, kita belum bisa memanfaatkan uang yang telah mengendap cukup lama ini. Kendati demikian, nominal uang yang tersimpan masih tetap sama, dengan kata lain sama sekali tak terpakai untuk keperluan yang lain,” pungkasnya.

Sekaitan dengan ini Ketua Pan­sus pembahasan Perda Yayasan Minangkabau, Nofrizon kepada Haluan beberapa waktu lalu juga menyebutkan, usai paripurna ten­tang pencabutan Pendirian Yayasan Minangkabau yang berlangsung 4 Desember lalu, DPRD memberi waktu 10 hari terhadap pemerinrah daerah menyerahkan konsep yang tepat dalam pengelolaan dana ini.

“Meski berjanji menyerahkan konsep dalam 10 hari. Namun sampai sekarang Pemprov tak kun­jung mengusulkan konsep pe­nge­lolaan seperti yang kita minta. Dengan begini, bola bukan terletak di DPRD lagi, namun terletak pemerintah daerah,” paparnya.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano mengatakan beberapa usulan telah diajukan DPRD untuk pengelolaan dana Rajawali.

Di antaranya DPRD me­ngusul­kan pengelolaan dilakukan dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Da­erah (UPTD) yang berada di bawah Dinas Pendidikan. Namun ini tak bisa terlaksana karena tak ada kesiapan dari Dinas Pendidikan.

Selanjutnya, DPRD juga mengu­sulkan agar dikelola dalam bentuk Badan Umum Layanan Daerah (BLUD) yang memiliki orientasi bisnis. Namun untuk yang ini juga tak bisa dilakukan karena prosesnya akan cukup panjang.

Terakhir DPRD mengusulkan dibentuk badan pengelola, dalam hal ini badan pengeloa diminta untuk menjalankan pengelolaan dengan konsep dana abadi. Caranya adalah dana yang ada dimasukkan ke Bank, selanjutnya yang akan dimanfaatkan adalah bunga depositonya untuk disalurkan dalam bentuk beasiswa.

“Namun yang sangat disa­yang­kan, hingga sekarang peme­rintah daerah masih belum mampu me­nyiapkan konsep pengeloaan tadi. Hal itu menyebabkan uang yang masih mengendap belum bisa di­man­­f­aatkan,” pungkasnya. (h/mg-len)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]