Pilgub, Calon Perorangan Butuh 458 Ribu Tanda Tangan


Senin, 25 Mei 2015 - 19:16:33 WIB
Pilgub, Calon Perorangan Butuh 458 Ribu Tanda Tangan

“ Bagi yang sudah terlanjur nanti dijadikan lampiran tapi tetap juga mereka menyalin ke formulir yang sudah dise­dia­kan,” kata Mufti Syarfie di Padang, Senin (25/5).

Baca Juga : Hari Pertama Kerja Usai Lebaran, Pemko Padang Sidak Kehadiran ASN

Dia mengakui, ada ke­su­litan ketika calon mencari dukungan ke masyarakat yang berhak memilih, karena  harus dilengkapi tanda tangan. Ke­tika mereka menyalin nanti pada form yang disediakan KPU tentu tidak ada lagi tanda tangan asli masyarakat pada formulirnya.

Untuk itu, katanya, para calon bisa me­lam­pirkan tanda tangan pendukung yang te­lah didapatkan dan kemudian meng­gunakan ap­li­kasi KPU da­lam inputnya, agar memudahkan KPU untuk memastikan ketika calon men­daftar nanti sudah memenuhi syarat. “Ada beberapa formulir nanti yang akan kita sediakan, seperti laporan secara me­nyeluruh sebarannya dimana saja. Kemudian nanti ada rin­cian­ dukungannya per desa, kecamatan, kota, kabupaten, dan total keseluruhan provinsi ditan­datangani basah,” ulasnya.

Baca Juga : Libur Lebaran Usai, Dinkes Kota Padang: Masyarakat Harus Lakukan Tes Swab

Saat pendaftaran ke KPU para calon membawa tiga rangkap di antaranya, dua berkas yang asli, dan satu fotokopi. Meskipun fotokopi ini akan menjadi arsip bagi calon, namun harus diserahkan pada KPU terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan sekaligus ditan­da­tangani. Hal terse­but dimak­sudkan supaya tidak terjadi perbedaan antara yang asli dan yang fotokopi, maka­nya KPU melakukan verifikasi faktual.

Untuk persyaratan calon per­orangan di antaranya, harus ber­kewarganegaraan Indonesia, ber­umur di atas 17 tahun, dan harus menun­jukkan minimal 458 ribu fotokopi KTP yang ditandatangani basah oleh pemiliknya. Ia juga berharap para calon tidak terpaku pada syarat minimal saja, karena bisa jadi dalam verivikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di lapangan terjadi dukungan ganda maka secara otomatis akan dicoret dan tidak dihitung sebagai dukungan.

“Untuk jumlah yang disebutkan didapatkan dari DAK2, yang mesti­nya diterima dari gubernur, namun ada kebijakan dari pemerintah untuk menyerahkan langsung ke KPU RI sekaligus menandakan launching pilkada secara nasional,” pungkasnya. (h/mg-rin)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]