PE Sumbar Terus Menurun


Selasa, 26 Mei 2015 - 18:27:39 WIB
PE Sumbar Terus Menurun

Tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi naik menjadi 6,30 persen, namun lebih rendah sebesar 0,16 persen  dari rencana.  Pada tahun 2013 laju pertum­buhan ekonomi turun menjadi 6,20 persen  lebih rendah  sebesar 0,58 persen dibandingkan rencana.

Hal ini terungkap dalam seminar seminar West Sumatera Economic Challenge in The Global Maels­trom, Grow, Survive or Die? yang digelar Himpunan Pengusaha  Primbumi Indonesia (HIPPI)  di auditorium Gubernuran Sumbar, Senin (25/5) bersama Pengamat Ekonomi dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi.

Baca Juga : Ada Apa Nih? Wanita Nonmuslim Kanada Ramai-ramai Pakai Hijab

Dikatakan Syafruddin, bila demokrasi tidak mampu mengendalikan kekuatan pasar, maka kekuatan pasar akan menggantikan kedaulatan rakyat.

Demokrasi akan menjadi instrument pasar. Sementara prinsip keadilan  menghendaki pasar menjadi instrument demokrasi.

Dilanjutkannya, Sumbar butuh pertumbuhan ekonomi tinggi. Itu hanya bisa dicapai dengan terobosan dan kreativitas kebijakan publik yang mampu memacu produktivitas. “Intervensi pemerintah diperlukan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang adil, stabil dan berkelanjutan,” terangnya.

Sistem demokrasi yang mengandalkan sistem pasar semata, tidak menjamin  terwujudnya kedaulatan rakyat yang menjadi hak  setiap orang. “Im­ple­mentasi  kedaulatan rakyat yang sejati membutuhkan kekuatan ekonomi dan sosial yang merata.

Demokrasi ekonomi diperlukan untuk menjamin konsolidasi demokrasi politik sehingga ke­daula­tan rakyat terwujud menjadi hak rakyat,” tandasnya.

Angka yang diumumkan  Badan Pusat Statistik (BPS) untuk 2014 memperlihatkan laju pertum­buhan ekonomi turun tajam menjadi 5,9 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2014 lebih rendah sebesar 1 persen  dari rencana.

Ekonomi Sumbar triwulan I-2015 terhadap triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,27 persen. Dari sisi produksi, kontraksi ini disebabkan lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, konstruksi dan industri pe­ngolahan masing-masing terkontraksi sebesar 4,29 persen 3,36 persen dan 1,04 persen.

Sedangkan dari sisi pengeluaran lebih disebabkan terkontraksinya  kinerja investasi minus 5, 80 persen dan ekspor minus 7,03 persen.

Sementara itu, Ketua DPD HIPPI Sumbar Teddy Alfanso, menuturkan, pembangunan sektor pertanian harus menjadi prioritas dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Karena, sektor itulah akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas.

Dikatakannya, Pembangunan sektor pertanian itu ha­rus diberikan dukungan dan mendapatkan porsi lebih. Karena lewat itulah dapat mengerakan per­ekonomian karena banyak menyerap tenaga kerja.

“Pemda harus mendukung ini, karena tidak bisa dipungkiri sector pertanian adalah yang paling banyak menyerap tenaga kerja,” ujarnya.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menuturkan, Sumbar memiliki karakter Sumber Daya Manusia (SDM) yang berbeda dengan masyarakat lain. Hal itulah  yang menjadi ciri khas Sumbar.

“Ketika kita bicara pada seluruh aspek untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi, tentu kita harus melihat lingkungan yang ada di sekitarnya. Sudah banyak perusahaan besar yang ada di Sumbar mati karena sulit berkembangan dikarenakan sejumlah faktor tadi,” ungkapnya. (h/mg-isr)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]