KPK Kalah Lagi di Pengadilan


Selasa, 26 Mei 2015 - 18:48:50 WIB
KPK Kalah Lagi di Pengadilan

Dalam pertimbangannya, hakim PN Jaksel Haswandi menilai penyi­dik KPK yang menyidik perkara Hadi bukan seorang penyidik. Sebab, status penyidik yang menangani perkara Hadi telah berakhir, saat masa tugas sebagai penyidik Polri berhenti. Diketahui, penyidik KPK yang menangani perkara Hadi me­rupa­kan mantan anggota Polri. “Menyatakan menerima dan menga­bulkan permohonan praperadilan untuk sebagian,” ujar Hakim Ketua Haswandi saat membacakan putusan di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan, Selasa (26/5).

Baca Juga : Daftarkan Logo Partai atas Nama SBY, Ketua DPC PD Dharmasraya: Cegah Penyalahgunaan oleh Pihak Lain

Haswandi menjelaskan penga­dilan menilai penyidikan terhadap pemohon yang dilakukan termohon tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sementara itu, pengadilan juga memutuskan penyitaan yang dilaku­kan penyidik serta keputusan yang diambil penyidik atas Hadi tidak sah dan dengan demikian batal demi hukum.

Baca Juga : DPC Partai Demokrat Dharmasraya Sampaikan Surat Pengaduan dan Perlindungan Hukum ke Polres Setempat

Di sisi lain, gugatan Hadi menge­nai kasus administrasi pajak yang tidak masuk ranah tindak pidana korupsi dikesampingkan pengadi­lan. Dari hasil keputusan tersebut, maka penyidik KPK diminta penga­dilan untuk menghentikan seluruh proses penyidikan yang saat ini dilakukan atas Hadi. “Meme­rintah­kan kepada termohon untuk meng­hentikan penyidikan berda­sarkan surat perintah penyidikan No: sprindik 17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014,” kata Haswandi.

Sebelumnya, Hadi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 21 April 2014 atas dugaan penya­lah­gunaan wewenang dalam peneri­maan permohonan keberatan wajib pajak PT Bank Central Asia Tbk Tahun 1999 sehingga menyebabkan keru­gian negara mencapai Rp 375 miliar dan menguntungkan pihak lain. (Baca Juga: KPK Bakal Lapor­kan Hakim Praperadilan ke MA dan KY)

Baca Juga : Terjun ke Politik, Athari Gauthi Ardi: Ingin Kampung Seperti Jakarta

Atas perbuatannya, Hadi disang­ka melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Dia terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Lampaui Wewenang

Baca Juga : Ada Gerakan Mau Kudeta Cak Imin dari Kursi Ketum PKB, Benarkah?

Menanggapi kekalahan itu, Pim­pinan sementara KPK Taufiequrach­man Ruki menegaskan putusan gugatan praperadilan yang diajukan bekas Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hadi Poer­no­mo itu, melampaui wewenang. Alasannya, gugatan soal sah atau tidaknya penyelidikan dan penyi­dikan bukan termasuk materi pra­peradilan. “Putusan hakim prape­radilan telah melampaui per­mo­honan pemohon (Hadi Poernomo). Ini ultra petita. Putusan berten­tangan dengan undang-undang,” kata Ruki saat jumpa pers di kantor­nya, Jakarta, Selasa.

Merujuk Pasal 77 Kitab Undang-Undan Hukum Acara Pidana (KUHAP), sidang praperadilan secara limitatif mengatur gugatan terhadap penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, peng­hen­­ian penuntutan, dan ganti rugi. “Putusan (praperadilan Hadi Purno­mo) mengatakan pengangkatan penyelidik dan penyidik di luar polisi tidak sah. Padahal untuk menetapkan sah atau tidaknya pe­ngangkatan bukan wewenang pra­peradilan,” kata Ruki.

Berdasar Pasal 45 UU KPK, penyidik yang bekerja di lembaga antirasuah tersebut diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Pe­ngang­katan dan pemberhentian dike­luarkan melalui Surat Kepu­tusan yang ditandatangani oleh pimpinan komisi antirasuah tersebut.

Mereka yang bekerja di KPK memiliki masa jabatan selama em­pat tahun. Hal tersebut termaktub dalam PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang sistem manajemen sumber daya manusia KPK. “Itu sudah tegas dan jelas. Tidak bisa dinter­pre­tasikan lagi. Prinsipnya kita begitu tidak bisa diinterpretasikan lain,” katanya. (h/snd/dn)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]