Integritas Nilai Janggal Penundaan Vonis Marlon


Rabu, 27 Mei 2015 - 20:45:58 WIB
Integritas Nilai Janggal Penundaan Vonis Marlon

Dalam rilisnya, Koordinator Inte­gritas, Arief  Paderi menilai Integritas menilai penundaan persidangan pem­bacaan putusan tersebut sangat jang­gal. Pertimbangan dari Majelis Hakim sangat tidak logis dan menge­nyam­pingkan asas-asas peradilan. Pem­bacaan putusan tidak harus di­dam­pingi Penasihat Hukum, karena tidak ada kepentingan hukum Terdakwa yang ter­lang­gar jika putusan tetap dibaca­kan tanpa adanya penasihat hukum Ter­dak­wa di persidangan.

Baca Juga : Jelang Safari Ramadan, Hendri Septa Berikan Arahan Pada 66 Pengurus Masjid dan Musala

Jika kehadiran Pe­na­sihat Hukum Ter­dakwa di persidangan berkaitan dengan ke­pentingan Terdakwa me­nge­nai upaya hu­kum terhadap Pu­tusan yang akan di­bacakan, tidaklah dapat dijadikan ala­­san. Karena ber­dasarkan KUHAP Terdakwa dibe­rikan waktu 14 hari sejak putusan dibacakan untuk menyatakan Ban­ding terhadap putusan.

Sangat disayangkan sekali sikap JPU yang cenderung menerima dan bersepakat dengan Permohonan Terdakwa. Harusnya, JPU menga­jukan keberatan terhadap permin­t­aan Marlon tersebut. Menu­rut Inte­gritas, hal ini sebagai bentuk perla­kuan istimewa terhadap Marlon. Hal ini menjadi deretan panjang JPU memberikan perlakuan istimewa kepada Terdakwa Marlon.

Baca Juga : Pembangunan Sea Wall di Padang Telan Anggaran Rp19,1 Miliar

Integritas menemukan ada be­berapa perlakuan istimewa yang diberikan JPU terhadap Marlon. Pertama, Marlon tidak ditahan pada masa proses persidangan. Perlu diingat bahwa sebelumnya Marlon pernah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO), sebelum ditangkap dan ditahan oleh Pihak Kejaksaan.

Kedua, Marlon hanya dituntut oleh JPU  dengan pidana penjara selama 3 Tahun. Sementara pada tahun 2012, dalam kasus yang sama, Busra, Agus Khairul, & Agustin Irianto masing-masing dituntut 6 (enam) tahun penjara dan masing-masing divonis, 4 (empat) tahun 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan 3 (tiga) tahun.

Baca Juga : Ragam Tradisi Jelang Ramadan, Begini Tanggapan Cadiak Pandai di Padang

Padahal, dalam putusan Busra, dkk disebutkan perbuatan Busra, Agus Khairul, Agustin Irianto dan Marlon Martua, berdasarkan fakta-fakta persidangan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.289. 207.250 (lihat putusan Busra dkk. hal. 155). Jika mengacu kepada putusan tersebut, semestinya JPU menuntut Marlon lebih tinggi mi­nimal sama dengan Busra dkk, karena Marlon adalah selaku Bupati dan pengambil kebijakan dalam kasus tersebut. Selain itu selama proses hukum berlangsung Marlon tidak koperatif, seperti melarikan diri dan mangkir menjadi saksi dalam kasus Busra, dkk.

Berdasarkan hal di atas, Inte­gritas meminta agar Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan mela­kukan pemeriksaan terhadap JPU Kasus Marlon. Patut diduga JPU tidak cermat menjadi JPU pada kasus tersebut. Selain itu Integritas mendorong Komisi Yudisial mela­kukan prioritas monitoring terhadap Hakim-Hakim Tipikor di Pe­nga­dilan Negeri Padang.

Baca Juga : Jelang Puasa, Masyarakat Padang Mulai Laksanakan Ziarah Kubur

Saat hal ini coba dikonfirmasikan kepada Aspidsus Kejati Sumbar, Dwi Samudji melalui Hp-nya tadi malam, yang bersangkutan tak merespon. Demikian juga saat hal ini dikonfirmasi kepada Kasi Pen­kum Ikhwan, yang bersangkutan juga tak meresponnya.  (h/mat)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]