Golkar Masih Terbelah


Rabu, 27 Mei 2015 - 20:49:19 WIB
Golkar Masih Terbelah

Hal tersebut disampaikan Ketua DPW PPP Sumbar Yulfadri Nurdin versi PPP Djan Faridz, Selasa (25/5) kepada Haluan.

Baca Juga : Sepekan Puasa, Harga Cabai Rawit Bergerak Turun di Padang

Ia mengatakan beberapa waktu lalu ia sudah dapat signal dari pusat bahwa akan ada usaha islah, untuk itu semua kader yang ada di daerah tidak terkecuali Sumbar supaya menurunkan tensinya dan menahan diri untuk menyelamatkan Pilkada.

Yulfadri Nurdin mengaku berko­munikasi langsung dengan Sekretaris Jenderal PPP Dimyati Natakusuma terkait rencana islah yang akan dilakukan tersebut beberapa hari yang lalu. Ia juga mengatakan sudah melakukan komunikasi secara inter­nal dengan Martias Tanjung (PPP-Romahurmuziy) beserta beberapa orang anggota yang lainnya mem­bicarakan hal tersebut.

Baca Juga : Penertiban Balap Liar di Padang, Seorang Personel Polisi Ditabrak

“Walau bagaimanapun kami de­ngan Martias Tanjung adalah saudara, sama-sama dari PPP, dan kami sudah melakukan ko­munikasi secara baik-baik sejak beberapa waktu lalu di Fraksi DPRD Sumbar,” ungkapnya.

Saat ditanyakan terkait dana partai yang ada di rekening salah satu bank yang diambil oleh Martias, ia menga­takan sudah dilakukan peng­gantian oleh pihak bank, dan sudah diadakan pertemuan dengan ketiga pihak untuk bersepakat menye­lesaikan secara baik-baik dan secara kekeluargaan.

Baca Juga : Batang Arau Disiapkan untuk Berlabuhnya KRI Dewa Ruci pada Festival Jalur Rempah dan Pelayaran Muhibah Budaya Tahun 2021

“Pihak bank sudah mengganti dan mengembalikan rekening terse­but atas nama semula, dan antara saya dengan Martias juga sudah ada kesepakatan untuk saling mengerti kondisi masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait ada upaya islah tersebut pada Martias Tanjung, ia menyambut baik jika benar-benar terjadi islah di seluruh provinsi yang ada di In­donesia. Karena saat ini yang perlu menjadi perhatian adalah kepen­tingan partai bukan kepentingan kelompok atau individu.

Baca Juga : Geledah Kamar Hunian, Petugas Lapas Klas II B Padang Temukan Sajam

“Kalau memang benar islah akan lebih hebat lagi, saya sangat meng­apresiasi hal itu untuk kepentingan partai kita, sebenarnya kondisi yang terjadi di pusat yang membias ke daerah,” pungkasnya.

Berbeda dengan PPP, di tubuh beringin Sumbar, dua kubu yang sebelumnya saling klaim sebagai penguasa Golkar di Sumbar belum juga melakukan komunikasi menyu­sul makin gencarnya langkah islah di DPP Golkar, baik versi Munas Bali maupun Ancol.

Kedua kubu, baik Plt Ketua DPD I Golkar Sumbar, Yan Hiksas Dt Tan Ali (Agung Laksono) mau­pun Ketua DPD Golkar Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim versi Aburizal Bakrie sama-sama belum melakukan komunikasi atau pem­bicaraan.

Saat dikonfirmasikan ke Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sumbar Yulman Hadi, pi­hak­nya mengaku menolak mela­kukan komunikasi dengan Plt Ketua DPD I Golkar Sumbar, Yan Hiksas Dt Tan Ali. Pasalnya ia tidak ingin terjadi berbagai macam argumen dan spe­kulasi di daerah, sementara putusan dari pusat belum ada terkait islah.

“Kami sangat senang jika me­mang islah, tapi kami belum  mela­kukan komunikasi dengan pihak Yan Hiksas. Kami tidak ingin ada isu-isu lain yang berkembang di masyarakat, ucapnya,” kemarin.

Ia juga berharap semua kader harus fokus untuk Pilkada yang akan digelar akhir tahun 2015 ini, pasal­nya 13 kabupaten kota harus mak­simal dan mengesampingkan kepen­tingan pri­badi dan kelompok untuk kepenti­ngan Partai Golkar ke depan­nya.

Sementara itu, DPD I Golkar Sumbar, Yan Hiksas Dt Tan Ali (Agung Laksono) juga menyambut baik adanya rencana dan wacana islah dari pusat tersebut. Karena dengan adanya islah itu akan menya­tukan kembali semua kader Golkar yang ada di Sumbar.

“Islah itu kan tujuannya untuk menyelamatkan kader yang ingin ikut Pilkada bupati, walikota, dan gubernur,” ujarnya.

Untuk calon gubernur dan wakil akan tetap atas persetujuan dari kedua belah pihak di DPD, semen­tara itu untuk formatnya akan jelas setelah dilakukan islah. Namun demikian, ia tetap mengatakan bahwa yang akan ikut dalam Pilkada adalah kubunya. Pasalnya, untuk mengikuti Pilkada haruslah diakui oleh pemerintah yang mana SK yang diakui adalah yang terdaftar di Menkum dan HAM. (h/mg-rin)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]