Freeport Setuju Gunakan Rupiah


Kamis, 28 Mei 2015 - 19:10:15 WIB
Freeport Setuju Gunakan Rupiah

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, awal pekan lalu menjelaskan, meskipun meru­pakan Penanaman Modal Asing (PMA), Freeport tetap memiliki komitmen kepada peraturan perundang-unda­ngan dan regulasi di negara tempat perusahaan ini mengo­lah dan memanfaatkan aset.

Baca Juga : Mengupas Pasukan Pembungkam Aktivis di Saudi, Pembunuh Jamal Khashoggi

Ia mengakui, aset yang dikelola merupakan aset nasi­onal. Bila pemerintah berkei­nginan semua transaksi di Freeport menggunakan mata uang rupiah, maka pihaknya akan mematuhi.

Dalam melakukan inves­tasi lanjut Maroef, Freeport selalu menggunakan dana yang berasal dari luar, terutama dari induk usaha dan tidak meng­gunakan dana dari perbankan Indonesia. “Kalau dana yang berasal dari luar seperti ini biasanya dalam mata uang dollar AS,” imbuh dia.

Baca Juga : 10 Juta Orang Menjomblo di Rusia, Pemerintah Wajibkan Pria Miliki Dua Istri atau Lebih

Sementara itu, mata uang rupiah hanya digunakan dalam pembelian barang -barang kebutuhan yang ada di pasar lokal atau dalam negeri.  “Banyak, misalnya katering, nilainya tidak sedikit, itu ada rupiah. Kalau transaksi ke luar pakai dollar,” ungkap dia.

Meski demikian, ia yakin Freeport tidak akan kesulitan atau jika harus bertransaksi dalam mata uang rupiah.

Baca Juga : Bill Gates Peringatkan Cuaca di Bumi Bakal Makin Gila

Hal ini karena penggunaan mata uang rupiah itu bisa dilakukan secara terukur de­ngan menghitung keuntungan dan kerugian. “Itu pasti ada hal-hal terukur bagaimana menghitung keuntungan dan kerugian,” tambahnya.

Menanggapi ini, Ketua Working Group Kebijakan Publik Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Per­hapi) Budi Santoso, Selasa (26/5),  berpendapat, masih ba­nyak transaksi di perusahaan tambang seperti Freeport yang menggunakan valuta asing seperti pembelian peralatan dan perlengkapan atau equip­ment, bahan-bahan dan jasa.

Baca Juga : Satu Orang Tewas Saat Polisi Bubarkan Demonstran di Myanmar

Untuk jasa, Budi berpen­dapat seharusnya dalam kon­trak  dengan mereka pemerin­tah bisa memaksa konsultan asing yang bekerja di Freeport lebih dari 20 tahun, wajib membuka kantor di Indonesia. Mereka juga harus bertransaksi memakai rupiah. “Jika mereka sudah beroperasi selama 20 tahun di Indonesia, maka kee­konomiannya seharusnya su­dah tercapai,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah In­do­nesia juga bisa meminta Freeport memakai kontraktor lokal yang memiliki reputasi internasional misalnya PT Waskita Karya Tbk, Hutama Karya dan lainnya. “Perlu ditingkatkan keterlibatan kon­traktor nasional,” tandasnya. (h/kcm)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]