Dishub Terkendala Oknum Aparat


Kamis, 28 Mei 2015 - 19:21:03 WIB
Dishub Terkendala Oknum Aparat

Bastiar mengungkapkan, oknum aparat yang mengusai lahan parkir liar tersebut me­man­faatkan urang bagak se­tem­pat untuk mengelola lahan tersebut. Pihaknya sudah be­rusaha menyurati dan melaku­kan tindakan persuasif, namun urang bagak itu tidak peduli dengan imbauan anggota UPT Perpakiran.

Baca Juga : Cegah Penularan Covid-19, Lapas Padang Lakukan Penyemprotan Desinfektan

Akibat banyaknya parkir liar itu, kata Bastiar, banyak uang masuk dari lahan parkir yang tidak masuk ke PAD.

Ia menyebutkan, target PAD UPT Perpakiran pada tahun ini meningkat diban­ding­kan tahun lalu. Pada tahun lalu, target tersebut sebesar Rp1,4 miliar, yang kemudian terealisasi hingga akhir tahun sebesar Rp1,118 miliar, yang berasal dari pendapatan harian sebesar Rp765,782 juta dan pendapatan bulanan sebesar Rp353,164.juta.

Baca Juga : Jelang Lebaran, Perumda AM Padang Siagakan Petugas Lapangan

Sementara target untuk tahun ini sebesar Rp1,8 miliar. Hingga Mei ini, yang teralisasi baru Rp393,737 juta, yang berasal dari pendapatan harian sebesar Rp216,963 juta dan pendapatan bulanan sebanyak Rp176,773 juta.

Bastiar mengeluhkan me­ning­katnya target untuk tahun ini, selain karena banyak tu­kang parkir yang menunggak, juga karena banyaknya potensi lahan parkir yang tidak bisa digarap oleh UPT Perpakiran terkait kendala urang bagak.

Mengenai rendahnya rea­lisasi target yang baru sebesar 20 persen itu, diakui Bastiar, karena banyak tukang parkir yang menunggak membayar setoran. Ia mencontohkan salah seorang tukang parkir di kawasan blok A Pasar Raya Padang yang menunggak be­berapa bulan membayar se­toran, sementara setorannya sehari hanya Rp60 ribu.

Haluan mengonfirmasi tukang parkir yang dimaksud oleh Bastiar. Tukang parkir yang enggan dituliskan nama­nya itu mengatakan, meski tanpa karcis, ia tetap mem­bayar setoran ke UPT Perpa­kiran sebesar Rp100.000 per hari. Untuk satu sepeda motor, ia meminta tarif Rp1.000 hingga Rp2.000. Dalam sehari, jumlah kendaraan yang masuk lebih dari 100 unit.

Bastiar yang dikonfirmasi ulang melalui telepon seluler mengatakan, jika ada tukang parkir yang meminta biaya parkir tanpa memberikan kar­cis, ia meminta masyarakat untuk tidak membayar. Jika tukang parkir itu memaksa atau melakukan aksi pre­manis­me, masyarakat bisa melapor ke polisi, karena parkir liar adalah salah satu bentuk pu­ngutan liar yang berkaitan dengan pidana.

Terkait masih rendahnya realisasi target PAD di UPT Perparkiran, kata Basrial, pihaknya tetap berupaya agar target tersebut tercapai. Salah satu upaya yang dilakukan pihaknya adalah dengan mengejar tunggakan setoran oleh tukang parkir yang nakal. (h/dib)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]