Termohon Tetap Pada Eksepsi

Padahal objek perkara Pra Peradilan yang disebutkan oleh Budi tidak termasuk kom­petensi kewenangan mengadili Pra Peradilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP yang berbu­nyi, Pengadilan Negeri berwe­nang untuk memeriksa dan memutus sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

Baca Juga : Walikota Padang Hendri Septa Terima 500 Paket Sembako bagi Petugas DLH dari BNI Wilayah 02 Sumbar Riau Kepri

“Termohon (Polresta, red), tetap dan tidak berubah seba­gai­mana yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan jawaban pokok perkara terdahulu dan menolak seluruh dalil-dalil Replik Pemohon (Budi Sat­riadi, red), bahwa putusan MK No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tidak dapat diterapkan terhadap Pemohon Praperadilan Aquo, karena penetapan sebagai tersangka terhadap Pemohon adalah pada tanggal 26 Juni 2014 setelah dilakukan gelar perka­ra dan Pemohon baru dapat dilakukan pemeriksaan se­baga­i tersangka pada tanggal 7 Agustus 2014,” sebut salah seorang tim bidang hukum Polda Sumbar, AKBP Sugeng Riyadi dihadapan hakim tung­gal Mahyudin.

Selain itu, lanjut Sugeng penetapan tersangka terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana adalah sepe­nuhnya menjadi kewenangan Penyidik dan dilakukan sete­lah memenuhi bukti yang cu­kup. Apabila dikaitkan dengan laporan dari Budiman sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/375/III/SPKT  Unit II, tanggal 11 Maret 2014, bahwa penetapan sebagai tersangka terhadap diri Pemohon dilaku­kan pada tanggal 7 Agustus 2014 atau setelah 6 Bulan. Bahwa terhadap putusan MK Aquo tidak  berlaku azaz Retroaktif, sesuai dengan Pera­turan MK No.6 tahun 2005 Pasal 39 yang berbunyi “pu­tusan MK memperoleh kekua­tan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. “Oleh karena itu penetapan tersangka oleh Termohon terhadap Pe­mo­hon tidak dapat diadili melalui Pra Peradilan dan dalam Peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa Putusan MK bersifat Prospektif atau azaz Non Retroaktif  (azaz berlaku kedepan) bukan berlaku su­rut,” sebut Sugeng.

Baca Juga : Bangun Industri CPO dan Turunannya di Kota Padang, Hendri Septa Tinjau PT Padang Raya Cakrawala

“Dalam pokok perkara, Penetapan tersangka Budi­Satriadi ini sudah memenuhi tiga alat bukti, diantaranya saksi, surat, maupun ahli. Kami juga dilengkapi bukti mengenai tahapan lidik sam­pai dengan tahap penyidikan sekalugus lampiran adminis­trasinya, termasuk bukti bahwa berkas sampai dengan P-21,” sebut Sugeng.

Dari hasil penyelidikan kepolisian disebutkan bahwa sesuai dengan Surat kesep­a­katan Bersama pada 15 Feb­ruari 2012 antara tersangka Budi Satriadi dengan Budiman diketahui bahwa tersangka Budi menerangkan telah me­ngu­asai batubara yang berasal dari aset Daerah Pemkab Bari­to Timur Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 41 tahun 2012 tertanggal 6 Februari 2012 kepada CV.­Kenanga Pusat Jaya Ampah tentang penetapan pemenang lelang terbatas terhadap aset batubara Ex.PT.Anugrah Mu­lia kepada pemerintah Kabu­paten Barito Timur.

Baca Juga : Meski Pandemi, Pasar Pabukoan di Padang Tetap Ramai Pembeli

“Akan tetapi fakta yang ditemukan oleh kepolisian adalah tersangka Budi belum menguasai penuh batubara lelang sebanyak lebih kurang 16.000 Ton  yang telah dijan­jikan Pemohon kepada Budiman,” Sebut Sugeng.

Lalu, pernyataan dari  tersangka Budi bahwa mem­peroleh hak Eksklusif untuk menambang menggunakan IUP CV.Kenanga Pusat Jaya Ampah dengan pihak Budi juga tidak benar, karena  fakta yang ditemukan oleh kepo­lisian adalah IUP  yang di­sam­paikan Pemohon kepada Budiman sampai saat sekarang tidak ada.

Baca Juga : Pesantren Ramadan Digelar, Pemko Padang Siapkan Pengawasan Berlapis

Kemudian, berdasarkan kesepakatan bersama tertang­gal 15 Februari 2012  antara Budi dengan Budiman yang isinya Budiman bersedia me­nye­diakan modal kerja yang cukup untuk Operasional per­tam­bangan batubara yang men­jadi objek kesepakatan bersama ini dengan dana sebe­sar Rp.1,7 Milyar  akan dise­rahkan Budiman kepada Budi paling lambat satu hari setelah penandatanganan kesepakatan bersama ini, ternyata fakta yang ditemukan oleh kepo­lisian adalah uang sebesar Rp.1.7 M yang diterima Budi dikirimkan ke H.Suryani sebe­sar Rp.1.6 M untuk Fee aset lelang batubara Pemda Barito tanpa sepengetahuan Budi­man, sedangkan uang sebesar Rp.100 juta diambil atau digu­nakan oleh tersangka Budi.

Selain itu, diluar kese­pakatan bersama pada tanggal 24 Februari 2012 tersangka meminta Budiman menye­rahkan uang sebesar Rp.300 juta kepada Budi yang mana uang tersebut akan digunakan oleh Budi untuk biaya pengu­rusan IUP-OP atas nama CV.­Kenanga Pusat Jaya Am­pah, fakta yang ditemukan sampai saat sekarang IUP-OP atas nama CV.Kenanga Pusat Jaya Ampah tidak ada.

Kemudian pada 8 Maret 2012 tersangka Budi meminta Budiman mengirimkan kem­bali uang sebesar Rp.300 juta yang mana uang tersebut akan digunakan oleh Budi untuk  biaya tranportasi dan pada tanggal 29 Maret 2012. Budi kembali memita uang kepada Budiman sebesar Rp.300 juta yang mana uang tersebut akan digunakan Pemohon untuk diberikan kepada  masyarakat disekitar  Barito Timur atau disekitar lokasi penambangan, fakta yang ditemukan oleh Termohon bahwa sampai saat sekarang penambangan batu­bara tersebut tidak ada.

Kemudian pada saat Budi­man melakukan loding terha­dap batubara lelang dan ke­mu­­dian mengangkut batu­bara tersebut dengan mem­per­guna­kan kapal tongkang pada saat batubara sudah bera­da diatas kapal tongkang dan akan be­rang­kat ternyata pada saat itu pihak Pemda Barito tidak mem­berikan izin untuk be­rang­­kat, namun kapal tong­kang yang berisi batubara tidak jadi be­rang­kat terken­dala kare­na Pemda Barito tidak menge­luarkan SKAB (surat kete­rangan asal barang) dan untuk keberangkatan ka­pal Budiman dengan terpaksa memba­yar­kan uang sebesar Rp.780 juta melalui H.Suryani kepada Pemda Barito.

Berdasarkan hasil penye­lidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian ternyata perbuatan tersangka Budi patut diduga melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana Pasal 378 Yo 372 KUHP yang dilakukan oleh tersangka Budi berdasarkan bukti yang cukup dan saat ini Berkas Perkaranya telah dikirim ke Kejaksaan Negeri Padang dan sesuai dengan Surat Kejaksaan Negeri Padang telah dinyatakan P21. (h/hel)