DPRD-Pemprov Lempar Tanggung Jawab


Kamis, 28 Mei 2015 - 19:36:15 WIB
DPRD-Pemprov Lempar Tanggung Jawab

Kepala Biro Hukum Set­daprov Sumbar, Enifita Djinis menuturkan, Perda pem­ben­tukan Yayasan Minangkabau memang telah resmi dicabut pada sidang Paripurna be­berapa waktu lalu. Hanya saja draf pencabutan Perda ini masih belum diterima Biro Hukum hingga saat ini.

“Pencabutan sebuah Perda dengan menggunakan Perda. Hanya saja, belum ada pela­poran terkait dengan draf pen­cabutan ini dari DPRD. Mungkin draf ini masih di DPRD,” terang Enifita.

Baca Juga : Perumda AM Kota Padang Lakukan Bedah Rumah yang Ketiga

Dikatakan Enifita, pihaknya tidak tahu mengapa sampai saat ini dana beasiswa yayasan Minangkabau be­lum juga bisa disalurkan. “Se­benarnya akan lebih bagus ketika dana ini disalurkan melalui UPTD atau BLUD yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dis­dikbud). Karena kalau ini disetujui, pemprov tinggal mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) saja,” tuturnya.

Sebelumnya, Pemprov Sumbar berjanji akan segera menyalurkan dana beasiswa PT Rajawali setelah Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar dan Pemprov Sumbar mendapat penyamaan per­sepsi tentang pengucuran dana ini. Harapannya agar pelajar berprestasi yang kurang mampu bisa melan­jutkan penddikannya.

Gubernur Sumbar Irwan Pra­yitno dihubungi Haluan beberapa waktu lalu menuturkan, Pemda ingin dana hibah PT Rajawali ini secepat­nya bisa disalurkan. Bahkan semen­jak bulan Oktober tahun 2010 lalu, Pemda meminta agar dana ini bisa kucurkan sesuai dengan Perda yang ada. Namun, hal ini urung dilakukan karena ada masukan untuk perbai­kan Perda. “Waktu itu perbaikanya khusus kepada personel yayasan dan sistem distribusi dana,” jelasnya.

Dilanjutkan Irwan, saat ini Perda yang lama sudah harus diganti karena mengikuti Undang-Undang (UU) dan Peraturan pemerintah (PP) serta Peraturan Menteri (Per­men) yang mengikatnya.”Kami dengan DPRD sedang membahas untuk mencari sistem terbaik dan tidak menjadi masalah hukum nanti­nya,” ucap Irwan.

Khawatir Disalahgunakan

Pendapat berbeda justru dilon­tarkan Ketua Pansus Pembahasan Pencabutan Perda Pendirian Yaya­san Minangkabau, Nofrizon. Ia menilai,  draft pencabutan belum diberikan dengan tujuan agar Pem­prov me­nyiap­kan dulu konsep yang akan dipakai untuk pengelolaan Rp64 miliar dana tadi. Menurutnya penca­butan secara resmi dan penye­rahan draf ke pihak Pemprov belum dila­kukan agar dana tak disalah­gunakan untuk  hal yang tidak seharusnya.

Katanya, jika Perda langsung dicabut sementara wadah yang akan dipakai mengelola dana belum jelas, dikhawatirkan setelah itu akan dilahirkan Pergub. Jika Pergub dilahirkan, uang masih  mengendap di rekening Pemprov dinilai  berpe­luang digunakan untuk hal yang tak sesuai dengan tujuan awal, yaitunya untuk dana pendidikan. Ia juga menegaskan belum terman­faat­kannya dana hibah  Yayasan Raja­wali bukanlah kesalahan DPRD. Menurutnya uang belum bisa digu­nakan disebabkan ketidakmampuan Pemprov menyiapkan konsep pe­nge­lolaan.  “Jika Perda No 4 Tahun 2009 langsung dicabut, lalu dila­hirkan Pergub. Habislah kita. Apa­lagi ini masa kampanye, penya­lahgunaan anggaran akan rentan terjadi,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD  Sumbar, Arkadius DT Intan Bano  menyebut, harus ada dulu wadah  yang menampung dana hibah tersebut,  baru Perda bisa dicabut.  “Kami telah minta pada pemerintah daerah mencarikan wadah yang bisa menampung bantuan hibah ini. Saat itu mereka minta waktu sepuluh hari, namun sampai sekarang konsep untuk pengelolan tersebut tak kun­jung disampaikan,” paparnya.

Ia mengatakan, pemerintah daerah diminta untuk secepatnya menyiapkan wadah pengelolaan yang diminta. Jika konsep atau wadah itu telah ada, DPRD akan segera membahas, untuk kemudian diparipurnakan. “Kapan perlu, sebelum diparipurnakan konsep yang ada itu kita konsultasikan ke Kementerian Hukum dan HAM. Untuk selanjutnya dibahas,”  tan­dasnya.

Menanggapi sikap saling menya­lahkan yang ditunjukkan Pemprov dan DPRD terkait pengelolaan dana Rajawali tadi, Pengamat Hukum Tata Negara Unand, Dr. Suharizal menilai Pemprov terlalu berhati-hati dalam memutuskan konsep pengelolaan. Semua berakibat ang­garan mengendap terlalu lama dan tak bisa digunakan.

Tak hanya itu, ia juga ber­pen­dapat sikap yang ditunjukkan Pem­prov dan DPRD yang saling menya­lahkan juga akan terlihat aneh di mata masyarakat.” Betapa tidak, mereka yang membuat kebijakan mereka juga yang cuci tangan karena kebijakan dianggap salah,” ujarnya.

Menurutnya, pengelolaan dana dari PT Rajawali sebaiknya dilaku­kan oleh SKPD terkait. Saat pe­nyusunan anggaran APBD bebera­pa waktu solusi pengelolaan dana seharusnya sudah didapat.  Dengan demikian anggaran bisa dimasukkan pada SKPD bersangkutan.

“Jika itu dilakukan, tak akan ada anggaran yang naik di jalan. Sehingga kebingungan akan dimasukkan ke­ma­na anggaran ini tak perlu jadi masalah” jelasnya.

Kembali pada persoalan saling tuding siapa yang salah antara Pem­prov dan DPRD, ia berpendapat penye­lesaian hanya akan bisa dila­ku­kan jika kedua belah pihak tak me­maksakan kehendak masing-masing.

“Kedua belah pihak diharap jangan memberi contoh yang tak baik pada masyarakat. Jika terjebak karena aturan, sebagai unsur penye­lenggara pemerintah daerah mereka punya kewenangan untuk mencari solusi. Apalagi dana hibah PT Rajawali ini telah sepenuhnya dise­rah­kan pada pemerintah da­e­rah,”tandasnya. (h/mg-len/mg-isr)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]