Tambang Emas Solsel Sebaiknya Dilegalkan


Kamis, 28 Mei 2015 - 19:36:56 WIB
Tambang Emas Solsel Sebaiknya Dilegalkan

“Kalau kita menutup mata pen­ca­rian ribuan orang, tentu kita juga mesti mencarikan solusi bagi kehi­dupan mereka. Apalagi  mereka sudah turun temurun bermata pen­ca­rian sebagai penambang emas tradisional,” kata Brigjen Bambang, Rabu (27/5) di Padang.

Baca Juga : Jelang Idul Fitri, Gema Sehat Juken BKKBN Sumbar Bagi-bagi Sembako untuk Kaum Dhuafa di Padang

Berikutnya, ketika lokasi tam­bang itu ditutup dan dilarang me­lakukan aktifitas penambangan, penjagaan dan pengawasannya tidak­lah gampang. Karena panjang Sungai   Batanghari yang digarap oleh pe­nambang 30 KM dan berada jauh di tengah hutan. Puluhan bahkan ratu­san ekskavator bekerja di sana. Di sisi lain, tidak mungkin masya­rakat  sepenuhnya mematuhi lara­ngan itu, akan banyak di antara mereka yang nekad menambang. Penempatan aparat kepolisian dan kesatuan lainnya untuk menjaga kawasan tersebut juga membu­tuhkan banyak personel dan biaya besar.

“Karena itu, sebaiknya solusi bukan lagi dihilir, tapi dihulu. Le­galkan kegiatan tambang tersebut. Masing-masing perusahaan penam­bang mesti mengurus izin yang leng­kap, mulai dari tingkat kabu­paten, provinsi dan di kemen­terian,” katanya.

Baca Juga : H-6 Lebaran, Pantai Purus Padang Sepi Pengunjung

Saat ini dari 30 perusahaan penambang yang beroperasi di Solsel, tidak satu pun izinnya yang lengkap. Yang memiliki izin lokal 11 perusahaan, selebihnya tidak berizin. Jika nantinya dilegalkan ada tiga keuntungan yang diperoleh. Pertama, bisa memberikan pema­sukan asli daerah (PAD). Kedua, dapat membuka lowongan peker­jaan bagi masyarakat. Ketiga, kondisi lingkungan bisa lebih terken­dali, karena prinsip-prinsip dan SOP pengendalian lingkungan mesti dilaksanakan oleh perusahaan pe­nam­bang, termasuk melakukan reklasi pascatambang.

Ketua DPRD Kabupaten Solsel Khairunnas mengatakan tak bisa melarang rakyat menambang karena mereka menggantungkan hidup di sana. Solusi yang bisa ditempuh adalah dengan melegalkan yang ilegal. Bila kawasan tambang berada di kawasan hutan lindung dan sungai, Pemkab Solsel bisa mengupayakan penurunan status atau pinjam pakai kawasan ke Kementerian PU dan Kementerian Kehutanan. Meski di dua kementerian itu banyak dan sulitnya aturan yang harus ditembus. Namun kondisi itu bisa ditembus kalau Pemkab Solsel bersama semua pihak terkait mau duduk bersama dalam mengupayakannya. “Sedang­kan wilayah geothermal saja yang berada di kawasan hutan TNKS bisa diupayakan izinnya, yakni dengan penurunan status hutan tersebut,” kata Khairunnas.

Pada bagian lain, mantan Sekda Solsel periode 2012-2014 awal, Fachril Murad berpendapat, pers­oa­lan tam­bang di Solsel sudah kom­plek karena ada oknum aparat yang bermain di sana. Tugas melegalkan tambang emas ilegal di Solsel bukan hanya tugas Pemkab Solsel saja, tapi tugas semua pihak termasuk ma­syarakat dan Pemprov Sumbar hingga pemerintah pusat karena Solsel masuk wilayah Sumbar dan Indonesia. (h/erz/dib)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]