Maraknya Kebakaran Akibat Korsleting Listrik Jangan Diabaikan


Jumat, 29 Mei 2015 - 18:37:29 WIB
Maraknya Kebakaran Akibat Korsleting Listrik Jangan Diabaikan

Dari Januari hingga April 2015 atau selama 120 hari, telah terjadi 93 kasus kebakaran. Artinya hampir setiap hari terjadi kebakaran.  Januari terjadi 20 kasus kebakaran, Februari 22 kebakaran, Maret 25 kasus dan April 26 kasus kabakaran lagi.  Kepala BPBD Kota Padang, Dedi Henidal me­ngungkapkan korsleting atau hubungan pendek listrik merupakan faktor utama penyebab kebakaran. Berikutnya, kompor meledak jadi faktor penyebab kedua. Sepanjang tahun 2014, dari 344 kasus kebakaran yang terjadi, 208 kasus disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik dan 24 kasus disebabkan kompor meledak.

Baca Juga : Antisipasi Arus Balik Lebaran, Polda Metro Siapkan 12 Titik Pos Pemeriksaan

Dengan fakta di atas berarti warga Kota Padang hampir setiap hari mendengar sirine mobil pemadam kebakaran dan melihat kendaraan bercat merah itu melaju kencang di jalan raya menuju lokasi kebakaran. Si jago merah memang nyaris setiap hari mengamuk di kota bengkuang.

Setiap peristiwa kebakaran selalu saja meninggalkan duka bagi para korban. Di samping kehilangan harta benda dan dokumen-dokumen berharga seperti ijazah, sertifikat rumah, sertifikat tanah, piagam, penghargaan, paspor, BPKB, STNK, SIM  dan lainnya, terkadang korban juga kehilangan anggota keluarganya, karena tewas terbakar. Tidak semua orang bisa menerima musibah kebakaran dengan hati sabar. Sebagian ada yang depresi, stress bahkan gelap mata dan mengambil langkah-langkah yang merugikan dirinya.

Baca Juga : Satu Korban Luka Kebakaran Pertamina Balongan Meninggal, Total Jadi Empat Orang

Fakta tingginya intensitas kebakaran di Kota Padang, mesti mendapat perhatian khusus dari BPBD dan Damkar Kota Padang. Termasuk dari Pemko Padang. Karena korsleting listrik menjadi penyebab utama kebakaran di Kota Padang, maka pihak-pihak yang terkait dengan perihal kelistrikan perlu memberikan perhatian serius atau bahkan ikut bertanggung jawab atas banyaknya kejadian kebakaran yang dipicu masalah kelistrikan. Meskipun jaringan listrik setelah meteran bukan lagi tanggung jawab PLN, tapi perusahaan itu tidak bisa lepas tangan begitu saja. Begitu juga dengan Pemko Padang juga tidak bisa lepas tanggung jawab. Demikian pula PPILN dan Konsuil. Para pihak tersebut mesti bersama-sama mencarikan solusi untuk menekan jumlah kebakaran di Kota Bengkuang.

Batas Kewenangan PLN dalam  proses penyambungan baru listrik mulai dari  pemasangan Jaringan Tegangan Rendah (JTR), Sambungan Rumah (SR) sampai dengan Alat Pembatas & Pengukur (kWh Meter & MCB), penyambungan dilakukan setelah pelanggan membayar Biaya Pemasangan (BP), Uang Jaminan Langganan (UJL) & menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dengan PLN. Pelanggan bertanggungjawab atas instalasi rumah/bangunan. Dalam memasang Instalasi, Pelanggan dapat menghubungi Instalatir Listrik dan untuk dalam ke­pengurusan SLO, Pelanggan dapat berhubungan langsung dengan Lembaga Pemeriksa Instalasi. Iinstalatir listrik (akli, aklindo, paklina, aklinas, askonas dll) bertugas membuat gambar dan memasang instalasi rumah/bangunan pelanggan. Dasar Hukum INSTALATIR LISTRIK (AKLI, AKLINDO, PAKLINA, AKLINAS, ASKONAS) adalah sebagai berikut : UU No Undang-undang Re­­­pu­blik Indonesia No. 30 Tahun 2009 tentang Kete­nagalistrikan Pasal 15 – 17 tentang Usaha Penunjang tenaga listrik dan diatur lebih lanjut dalam PP 62 tahun 2012. Pemeriksa Instalasi (Konsuil, LEMBAGA PPILN) bertugas untuk memeriksa kelaikan operasi instalasi listrik Tegangan Rendah (TR) yang sudah dipasang oleh INSTA­LATIR­ LISTRIK dan mengeluarkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang menyatakan bahwa Instalasi dalam rumah/bangunan Pelanggan aman dan memenuhi standar instalasi.

Dasar HUKUM LEMBAGA PEMERIKSA INSTA­LASI (KONSUIL, PPILN) adalah sebagai berikut  : Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan :

Pasal 44 ayat 4 yang menegaskan bahwa setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi Pasal 44 ayat 7 yang berbunyi untuk ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat Laik Operasi, Standar Nasional Indonesia, dan Sertifikat Kompetensi diatur dengan Peraturan Pemerintah. **

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]