Perda Nagari, Jangan Tinggalkan Mentawai


Jumat, 29 Mei 2015 - 18:41:21 WIB
Perda Nagari, Jangan Tinggalkan Mentawai

Lebih lanjut ia menga­takan, di Sumbar sendiri ada dua etnis sistem peme­rintahan terendah dan kebu­dayaan. Pertama, pe­me­rintahan Nagari (Bu­daya Minangkabau) yang ada di 18 kabupaten kota, dan Pemerintahan Desa di kepu­lauan Mentawai. Begitu juga untuk kebudayaan. Kebu­dayaan Mentawai juga me­mi­liki perbedaan dengan 18 Kabupaten/kota yang lain.

Baca Juga : Jelang Safari Ramadan, Hendri Septa Berikan Arahan Pada 66 Pengurus Masjid dan Musala

“Dua etnis ini tentu membutuhkan pengkajian yang matang dengan elemen pemerintahan dan masya­rakat terkait sehingga dida­pat suatu kesepakatan anta­ra berbagai pihak sehingga penerapan ranperda nanti­nya tak menjadi suatu masa­lah baru di lini peme­rinta­han adat di masing-masing daerah, “ tambah Aristo lagi.

Lebih lanjut ia juga me­nye­but,  ranperda nagari adalah tindak lanjut dari Undang-Undang No 6 ta­hun 2014 tentang desa.  UU  dinilai memberikan warna tersendiri dari sistem pemerintahan yang ada  di setiap daerah.

Baca Juga : Pembangunan Sea Wall di Padang Telan Anggaran Rp19,1 Miliar

“Dengan adanya UU tentu sebagai provinsi kita harus menyikapinya. De­ngan harapan gagasan dan aturan yang akan dirancang memberikan dampak positif terhadap perkembangan daerah,” tegasnya.

Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Risnaldi juga mengatakan  terkait hasil pembahasan  Ranper­da Nagari. Hasil pemba­hasan dengan wujud  Perda diharapkan  memang akan mengakomodasi Mentawai. Ia menyebut Mentawai me­ru­pakan aset Sumbar yang tak boleh ditinggalkan.

Baca Juga : Ragam Tradisi Jelang Ramadan, Begini Tanggapan Cadiak Pandai di Padang

“Tak mungkin karena adanya perbedaan Men­tawai kita tinggalkan. Kita akan berupaya agar perbe­daan tersebut menjadi suatu kekayaan yang dapat me­ningkatkan aset daerah, “ pungkasnya.

Kemudian ia juga meng­harapkan, dengan semua masukan-masukan  yang te­lah didapay dari berbagai kalangan dan kabupaten/kota, diharapkan itu jadi catatan dalam penyusunan ranperda.  “Masukan akan dibahas secara lanjut dalam rangka mencari hasil yang terbaik sehingga peng­apli­kasian ranperda nanti­nya tak menjadi masa­lah,” tandasnya.

Baca Juga : Jelang Puasa, Masyarakat Padang Mulai Laksanakan Ziarah Kubur

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepu­lauan Mentawai, Yosep Sa­ro­kdok mengatakan, secara prinsip DPRD Mentawai mendukung adanya perda nagari yang akan diterapkan di Sumbar. Namun, ia meng­klaim bahwa ranperda terse­but tak bisa diterapkan di mentawai. Karena tidak bisa dipungkiri secara kul­ture (keudayaan) Men­tawai memiliki perbedaan dengan kabupaten/kota yang lain.

“Secara prinsip kami dukung pembentukan Perda  Nagari. Namun, Mentawai diharapkan Mentawai jadi daerah pengecualian dalam penerapannya. Mentawai akan punya perda tersendiri sesuai dengan sistem peme­rintahan desa yang terlah diterapakan sejak tahun 2010 lalu, “ katanya. (h/mg-len)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]