Pemko “Tekan” Pemilik Lahan Kosong


Ahad, 31 Mei 2015 - 19:47:06 WIB
Pemko “Tekan” Pemilik Lahan Kosong

Hal itu dinyatakan Wali­kota Padang Mahyeldi An­sha­rullah di aula Kantor Dinas Pertanian Perternakan Perkebunan dan Kehutanan (Dispernakbunhut) Kota Padang. Dengan penuh per­caya diri, ia yakin penerapan perwako nantinya akan sa­ngat bermanfaat bagi per­tanian Kota Padang.

Baca Juga : Di Depan Doni Monardo, Gubernur Rekomendasikan Pinago sebagai Penahan Abrasi

“Hasil pertanian Kota Padang, terutama beras dan cabai, belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan warga Kota Padang itu sen­diri. Total warga 1.010.000 jiwa, sedangkan produksi beras kita hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 40% dari jumlah warga tersebut. Padahal masih banyak lahan kosong yang tidak diberdayakan. Sehingga diperlukan regulasi agar masyarakat tergerak meng­gu­nakan lahan kosong untuk per­tanian,” ucap Mahyeldi kepada Haluan.

Secara garis besar, lanjut Mahyeldi, dalam perwako akan diatur, warga yang tidak mau menggunakan lahan kosong untuk pertanian, padahal lahan tersebut tidak digunakan untuk keperluan lainnya, maka pajak bumi dan bangunan (PBB) lahan tersebut akan dinaikkan. Sedangkan bagi warga yang bersedia menggarap lahan kosong untuk pertanian, Pemerintah Kota (Pemko) Pa­dang akan menyalurkan subsidi perta­nian kepada pemilik ter­sebut.

Baca Juga : Ini Besaran Zakat Fitrah dan Fidyah Tahun 2021 di Padang

“Jika dibiarkan saja kosong tanpa tujuan apa-apa, pajaknya kita naikkan. Tapi kalau mau meng­garap pertanian di lahan itu, kita akan beri subsidi atau ban­tuan, bisa berupa bibit, pupuk, alsintan dan lain sebagainya. Kita harus berte­gas-tegas soal ini. Demi kepen­tingan dan kebaikan kita bersama warga Kota Padang,” lanjut pe­nunggang BA 1 A  tersebut.

Ia melanjutkan, diharapkan pemilik atau penggarap lahan kosong mengutamakan pena­naman padi atau cabai. Karena selain untuk memenuhi kebu­tuhan dalam kota, beras dan cabe merupakan produk pertanian yang dapat menjadi penyumbang inflasi yang besar.

Baca Juga : Alhamdulillah, Perumda AM Padang Gratiskan Air Masjid dan Musala Selama Ramadan

“Utamakan menanam padi atau cabai. Minimal dua produk itu kita tidak bergantung lagi kepada daerah lain. Ini juga me­n­jadi wujud nyata keseriusan kita dalam mendorong program per­cepatan swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Disper­nakbunhut Kota Padang Her­yanto Rustam mengatakan, satuan kerjanya akan berusaha keras untuk menjalankan intruksi Wali­kota Padang, terutama untuk mendampingi petani dalam mene­mukan dan menerapkan meto­dologi pertanian yg lebih baik, agar produksi pertanian bisa lebih banyak dengan biaya yang lebih irit.

Baca Juga : Hendri Septa Dengarkan Pandangan Fraksi DPRD Tentang LKPJ Wali Kota Padang Tahun 2020

“Beberapa kelompok tani baru saja menerima bantuan alsintan dari dana aspirasi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DP­R) RI, Hermanto, berupa hand­tractor, pompa air dan bibit cabe. Dengan bantuan tersebut kita berharap kelompok tani lebih cepat mensukseskan program pemerintahan berupa swasem­bada pangan,” ucap Heryanto.

Selain itu, ia menargetkan kerusakan irigasi yang ada di Kota Padang sudah dapat diselesaikan sebelum 2017. Adapun jumlah dana yang diperlukan untuk per­baikan tersebut lebih dari Rp1 miliar.

Ketua DPRD Padang Erisman yang dihubungi terpisah mengaku belum mengetahui secara detail terkait dengan rencana penerbitan Perwako tersebut.Erisman me­ngaku akan mempelajari terle­bih dahulu usulan tersebut karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Yang saya ingatkan penting kiranya Walikota untuk mem­perhatikan tata kelola dari ek­sekusi penggunaan lahan ko­song tersebut dan jangan sampai me­nimbulkan masalah lain di bela­kang hari. Selain itu, penting juga kiranya untuk melakukan sosia­lisasi yang lebih intens agar seluruh komponen di Kota Padang bisa memahami maksud dan tujuan dari Perwako tersebut,”kata politisi Gerindra ini.

Dilanjutkan Erisman, jika memang tujuannya untuk ke­maslahatan orang banyak, ia melihat ini menjadi terobosan penting karena memang keb­u­tuhan dua bahan pokok tersebut belum bisa dipenuhi petani di Padang sehingga pasar lebih banyak diisi barang-barang “im­por” dari luar kota Padang. Pa­dahal, diketahui konsumsi beras dan cabai di Padang sangat tinggi dan ikut mempengaruhi inflasi daerah.

Dari beberapa informasi yang dikumpulkan Haluan, pola-pola yang akan dilakukan Walikota Padang ini sebagian sudah dila­kukan oleh daerah lain. Terdekat, Pekanbaru dengan Perda No 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan yang di dalamnya mengatur tentang pe­manfaatan lahan kosong. Hanya saja, tujuannya berbeda. Jika di Padang Perwako tersebut me­nargetkan lahan tersebut menjadi produktif, maka Perda No 10 Tahun 2006 milik Pemko Pe­kanbaru itu bertujuan untuk me­nambah cadangan air tanah.

Dalam Bab III pasal 16 ayat 1 disebutkan lahan kosong yang belum akan dibangun dalam kurun waktu 1 tahun harus d­i­tanami pohon. Pada pasal 2 ditegaskan, pohon tersebut  me­miliki akar yang dapat menyim­pan air seperti pohon angsana, ketapang, bambu atau pohon lainnya dengan karakter yang sama. (h/mg-isq)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]