Bermula dari Tuntutan Spin Off PT Semen Padang


Ahad, 31 Mei 2015 - 19:47:42 WIB
Bermula dari Tuntutan Spin Off PT Semen Padang

Namun lebih enam ta­hun setelah dana itu di­te­rima secara penuh, manfaat yang diharapkan dari pe­ngelolaan dana tersebut be­lum juga jelas ujung-pang­kalnya. Yayasan Beasiswa Sumatera Barat yang sudah didirikan dan diresmikan bulan Agustus 2010, telah dibatalkan (dibubarkan) oleh DPRD Sumbar. Sete­lah itu DPRD minta gu­bernur merumuskan opsi-opsi bagi pengelolaan dana ter­sebut. Tapi Gubernur Irwan Pra­yitno merasa bingung, bagaimana cara mengelola dana sumbangan Rajawali itu (Haluan, Selasa 26 Mei 2015).

Baca Juga : Investasi Tumbuh, Indonesia Maju

Sebagai orang yang ikut ter­libat dalam proses mendapatkan dana tersebut, penulis merasa perlu membuat tulisan ini untuk menjelaskan bagaimana asal-asal usul dana tersebut dan apa sesung­guhnya amanah yang terkandung di dalamnya. Tulisan ini saya buat setelah mengirim SMS (pesan singkat) kepada Gubernur Irwan Prayitno, Senin 25 Mei 2015. Kepada gubernur saya sampaikan, ide pengelolaan dana sumbangan Rajawali oleh Badan Layanan Umum Daerah (BULD) adalah tidak tepat. Saya minta agar pe­nge­lolaan dana itu dikaji secara mendalam agar tidak melanggar amanah. Gubernur membalas dengan ucapan terimakasih, dan meminta saya (kalau tidak kebe­ratan) mengontak Saudara Devi Kurnia (Pung), Asisten I Sekwilda Sumbar. Namun menurut hemat saya, yang diperlukan adalah sikap tegas dari gubernur langsung.

Bermula dari Tuntutan Spin Off PT Semen Padang

Baca Juga : Kenangan Bersama Bang Rusdi Lubis

Riwayat dana 5 juta dolar AS yang kini kabarnya sudah menjadi Rp63 miliar, tidak bisa dile­paskan dari hasil perjuangan masyarakat Sumatera Barat meno­lak penjualan PT Semen Gresik kepada pihak asing dan tuntutan spin off PT Semen Padang sejak tahun 2001. Ada proses dan usaha yang sangat panjang dan berliku hingga dana itu didapatkan.

Penjualan PT Semen Gresik kepada perusahaan asing terkait dengan kesepakatan (LoI – Letter of Intent) Pemerintah Indonesia dengan Dana Moneter Inter­nasional atau IMF (International Monetery Fund) ketika Indonesia didera krisis moneter tahun 1998. Dengan meneken LoI, Indonesia mendapat bantuan (pinjaman) dana dari IMF dalam rangka penyelamatan ekonomi negara. Salah satu butir LoI menyaratkan pemerintah Indonesia harus mela­kukan privatisasi BUMN. Pri­vatisasi secara teoritis artinya menjual atau melepaskan (se­bagian/sebagian besar) saham BUMN kepada swasta (privat). Dengan masuknya swasta atau publik ke dalam BUMN, diha­rapkan pengelolaan perusahaan pelat merah ini menjadi lebih baik dan transparan. Tapi dalam praktiknya, sesuai dengan agenda tersembunyi dari IMF, privatisasi artinya menjual BUMN kepada perusahaan asing.

Baca Juga : Tidak Ada yang Berubah dari Sosok Buya Mahyeldi

PT Semen Gresik (kini PT Semen Indonesia) dan PT In­dosat adalah dua BUMN yang mendapat giliran pertama dipri­vatiasi. Penjualan 24,9 persen saham PT Semen Gresik kepada Cemex SA de CV dari Meksiko dilakukan tahun 1998. Ketika itu tokoh-tokoh masyarakat Minang, di rantau maupun di kampung, sudah mengajukan protes. Namun ada jaminan dari pemerintah melalui Menteri BUMN Tanri Abeng, bahwa pemerintah tetap memegang 51 persen saham PT SG. Artinya PT SG tetap bersta­tus BUMN dengan mayoritas kepemilikan oleh Negara RI.

Namun dalam perjanjian jual-beli bersyarat yang disebut CPSA (Conditioning Purchasing and Sales Agreemen), rupanya ada kausul put option. Isinya, bila pemerintah hendak menjual sisa saham sebesar 51 persen PT Semen Gresik, maka hak pertama untuk membeli saham tersebut diberikan kepada Cemex. Put option atau hak opsi membeli sisa saham itu jatuh tempo tiga tahun setelah CSPA ditandatangani. Tepatnya akhir Oktober 2001.

Baca Juga : Anies Baswedan Menggapai Pangan untuk Pilpres 2024

Rencana penjualan sisa 51 persen saham PT Semen Gresik inilah yang diprotes oleh ma­syarakat Sumatera Barat (pe­merintah daerah, DPRD, dan tokoh-tokoh masyarakat di kam­pung maupun di rantau). Sebagai wadah perjuangan dibentuklah Forum Perjuangan Masyarakat Sumatera Barat (FPMSB) untuk Pengembalian PT Semen Padang.  Forum tersebut terdiri dari unsur-unsur DPRD, LKAAM, MUI, Bundo Kanduang, KNPI, dan tiga perguruan tinggi negeri di Pa­dang: Unand, UNP, dan IAIN Imam Bonjol. FPMSB juga didu­kung oleh ormas Muham­ma­diyah, ICMI, Aisyiah, Mapeni dan lain-lain. Forum Komunikasi Karyawan (Serikat Pekerja) PT Semen Padang termasuk yang mendukung/menuntut spin off.

Seluruh lembaga menunjuk wakilnya dalam FPMSB. Dari DPRD selain pimpinan (H. Ar­wan Kasri, H. Masfar Rasyid, dan Hj. Titi Nazif Lubuk), yang aktif dalam Forum adalah pimpinan dan anggota Komisi B antara lain Anwar Syamsuddin (Alm), Gus­pardi Gaus, dan Afrizal. Selan­jutnya, Prof. Dr. H. Marlis Rah­man (Unand/ICMI), H.K.R. Dt. P. Simulie, (LKAAM), Dr. Man­sur Malik dan Buya H. Mas’oed Abidin (MUI), Hj. Nur Ainas Abizar (Bundo Kanduang), Drs. Kandris Asrin dan Yul Akhyarli Sastra (KNPI), Hj. Abrilius (Aisyiah), H. Shofwan Karim, M.A. (ICMI/Muhammadiyah), Drs. Azhar Makmur, M.A., Dr. Ir. Musliar Kasim, Dr. Werry Darta Taifur, dan Tasman, S.H., M.H. (Unand), Dr. Niswardi Jalinus (UNP), Prof. Dr. Nasrun Haroen (IAIN), Zukri Saad dan Johny Halim (aktivis), serta dr. Syaf­ruddin Alun (Mapeni). Penulis sendiri diamanahkan sebagai Sekretaris Jenderal FPMSB untuk Pengembalian Semen Padang tersebut. Forum juga meminta bantuan ekonom kerakyatan Rev­ri­sond Baswir, urang awak dan dosen UGM,  sebagai konsultan atau penasihat. Mengenai spin off, forum juga pernah berdiskusi dengan ekonom Unand Dr. Eddy Rasyid (kini Komisaris PT Se­men Padang).

Dalam tuntutannya, FPMSB menolak penjualan PT Semen Gresik (terdiri dari PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa) kepada asing. Tapi bila pemerintah tetap akan men­jual PT Semen Gresik kepada Cemex, maka PT Semen Padang harus dikeluarkan lebih dulu. Istilahnya, PT Semen Padang harus di-spin off (dipisahkan) dari holding-nya dan dikembalikan menjadi BUMN yang berdiri sendiri. Tuntutan itu disampaikan berkali-kali secara tertulis mau­pun dengan mendatangi para petinggi Republik antara lain Presiden Abdurrahman Wahid kemudian Megawati, Wakil Pre­siden Hamzah Haz, Ketua MPR Amien Rais, Ketua DPR Akbar Tanjung, Menko Perekonomian Rizal Ramli, dan lain-lain. To-koh-tokoh Minang di Jakarta yang aktif mendukung tuntutan masyarakat Sumatera Barat ter­sebut antara lain Wakil Ketua MPR Oesman Sapta, Wakil Ke­tua DPD Irman Gusman, anggota DPR Darul Siska Said dan Adi­warsita Adinegoro.

Pemerintah sebenarnya cukup merespon tuntutan masyarakat tersebut. Tapi berbulan-bulan dan berkali-kali FPMSB mengirim delegasi ke Jakarta sejak bulan April hingga Oktober 2001, pemerintah tak kunjung me­nyatakan sikap. Sampai pada awal Oktober 2001, Cemex SA de CV membuat iklan satu halaman penuh di Harian Bisnis Indonesia yang menyatakan terimakasih kepada rakyat Indonesia yang telah mendukung put option dan penjualan 51 persen saham PT Semen Gresik ke perusahaan dari Meksiko tersebut. Hasil put op­tion tersebut dinyatakan akan sangat berguna membentuk ke­uangan negara RI (untuk me­nutup defisit APBN).

Iklan dan pernyataan prokatif Cemex tersebut tentu saja men­dapat reaksi yang keras dari Forum dan masyarakat Sumatera Barat. Berkali-kali terjadi de­monstrasi besar-besaran kepada DPRD dan Pemda Sumbar me­nuntut segera mengambil tin­dakan. Bahaya yang sedang me­nanti adalah, bila PT Semen Gresik sudah jatuh ke tangan asing, maka sekitar 80 persen industri semen Indonesia akan dikuasai asing. Dalam waktu hampir bersamaan, sejumlah pabrik semen besar juga sudah dijual ke perusahaan asing (PT Semen Cibinong dibeli Holcim dari Swiss, PT Indocement dibeli Hilderberger dari Jerman, dan PT Semen Andalas dibeli Lafarge dari Prancis). Bila Semen Gresik juga jatuh ke Cemex, bisa dipas­tikan perusahaan semen asing tersebut akan membuat kartel untuk mengatur harga semen. Jelas ini akan sangat merugikan rakyat Indonesia.

Tuntutan masyarakat Su­ma­tera Barat kini bukan hanya spin off PT Semen Padang dari PT Semen Gresik, tetapi juga me­nuntut agar Cemex keluar dari Indonesia. Karena pemerintah tidak juga menyatakan sikap hingga batas waktu put option akhir Oktober 2001, maka pun­caknya adalah terbit Maklumat Masyarakat Sumatera Barat tang­gal 31 Oktober 2001 dan diku­kuhkan dengan Keputusan DPRD No. 13 tanggal 1 No­vember 2001. Isi Maklumat itu menyatakan mengambil alih PT Semen Padang dan diserahkan di bawah pengawasan Gubernur dan DPRD Sumbar sampai direa­lisasikannya tuntutan spin off PT Semen dari PT Semen Gresik dan PT Semen Padang kembali men­jadi BUMN yang berdiri sendiri (lepas dari Semen Gresik) dan sejajar dengan PT Semen Gresik dan PT Semen Tonasa. Gubernur Zainal Bakar dan DPRD men­dukung sepenuhnya Maklumat itu. Bahkan, sebulan kemudian, seluruh bupati/walikota se-Suma­tera Barat juga menyatakan men­dukung Maklumat yang ditan­datangani dalam suatu acara di Gedung Negara Bung Hatta Bukit­tinggi.

Atas Maklumat dan Kepu­tusan DPRD tersebut, muncul berbagai reaksi dari pemerintah pusat dan media Jakarta. Ada yang menilai maklumat tersebut tindakan pembangkangan terha­dap pusat. Tapi banyak juga yang memuji sebagai cara yang cerdik untuk mempertahankan aset nega­ra dari penguasaan asing. Namun apapun hasilnya, target utama perjuangan mempertahankan aset negara dari penguasaan kapi­talisme global berhasil dilaksa­nakan. Pemerintah mulanya me­nun­da, dan akhirnya mem­batal­kan, penjualan 51 persen PT Semen Gresik Group saham kepada Cemex.

Sekedar catatan, pada kurun hampir bersamaan, pemerintah juga memprivatisasi (menjual) mayoritas saham PT Indosat. Privatisasi Indosat mulanya juga ditentang oleh serikat pekerja dan kalangan aktivis. Tapi karena tuntutannya tidak sekeras dan setaktis masyarakat Sumatera Barat, Indosat akhirnya terjual ke pihak asing (Singapura). Pen­jualan Indosat di masa peme­rintahan Presiden Megewati itu belakangan banyak disesalkan publik karena dianggap meru­gikan kepentingan bangsa. (Ber­sambung).

 

Oleh: HASRIL CHANIAGO

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]