SKPD Diminta Inventarisasi Produk Hukum Daerah


Selasa, 02 Juni 2015 - 18:51:37 WIB
SKPD Diminta Inventarisasi Produk Hukum Daerah

Dikatakan, dalam melak­sanakan urusan pemerin­tahan yang menjadi kewe­nangan daerah, kepala dae­rah dan DPRD selaku pe­nye­­lengga­ra peme­rinta­han daerah, membuat Perda se­ba­gai dasar hukum penye­lenggaraan otonomi daerah sesuai kondisi dan aspirasi masyarakat, serta kekhasan daerah.

Baca Juga : Tempati Rumah Dinas, Hendri Septa Buka Puasa Bersama Anak Panti Asuhan

“Perda dibuat ha­nya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah dan sebagai bagian dari sistim hukum nasional. Perda tidak boleh bertentangan dengan keten­tuan peraturan perun­dang-undangan lebih ting­gi ting­katnya serta tidak boleh ber­ten­tangan dengan kepen­tingan umum,” katanya.

Disamping itu, Perda juga mempunyai kedudukan strategis dalam penye­leng­garaan pemerintah, kare­na diberikan landasan kons­titusi yang jelas sebagaimana diatur dalam sejumlah pa­sal.

Baca Juga : Di Depan Doni Monardo, Gubernur Rekomendasikan Pinago sebagai Penahan Abrasi

Seperti pasal 18 ayat (6) UUD 1945, pasal 236 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang menyatakan bahwa un­tuk menyelenggarakan oto­nomi daerah dan tugas pem­bantuan, daerah mem­bentuk peraturan daerah.

“Dengan ditetapkannya UU No. 23 tahun 2014 ten­tang Perda, terdapat bebera­pa kewenangan daerah yang sebelumnya berada pada pemerintah kabupaten/kota, beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” terang Enifita.

Baca Juga : Ini Besaran Zakat Fitrah dan Fidyah Tahun 2021 di Padang

Beralihnya kewenangan tersebut memberikan pe­ngaruh cukup besar dalam penyelenggaraan peme­rin­tah di daerah. Termasuk  beberapa kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah provinsi sebelumnya. Bebe­rapa kebijakan daerah ting­kat provinsi, baik Per­da maupun Pergub, perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan seiring dengan beralihnya kewenangan tersebut.

Nara sumber yang diha­dirkan dari Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kepala Biro Hukum Setda­prov Sumbar. Materi yang disampaikan tentang tek­nis penyusunan naskah aka­demis dan penyusunan pro­gram pemben­tukan Perda, pasca ditetapkannya UU No. 23 tahun 2014. (h/vie)

Baca Juga : Alhamdulillah, Perumda AM Padang Gratiskan Air Masjid dan Musala Selama Ramadan

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]