Tak Ada Pembagian Jatah Cakada di Golkar

Menurutnya, kedua kubu tetap akan menyeleksi secara objektif siapa saja yang layak diajukan dalam Pilka­da.­Nantinya, akan diben­tuk tim penjaringan calon yang masing-masing ada di pusat maupun di daerah. Di pusat lanjutnya, akan ada lima orang anggota tim. Semen­tara di daerah, akan ada tim serupa yang beranggotakan sebanyak tiga orang.

Baca Juga : Lantik Tiga Kepala Daerah, Gubernur Kepri: Wujudkanlah Janji Sejahterakan Masyarakat

“Siapapun dan dari ku­bu manapun, berhak untuk ma­ju dalam Pilkada. Untuk apa kami menen­tukan na­ma ter­ten­tu berdasarkan kubu ter­tentu, jika nantinya tidak punya daya saing di Pilka­da,” tutur Lawrence.

Dia menekankan, jika popularitas dan elektabilitas calon, akan menjadi tolok ukur dalam pencalonan ka­der Golkar di Pilkada men­datang. “Kader harus punya popularitas agar bisa ber­saing dengan kader dari partai lain. Dia juga harus punya potensi elektabilitas yang tinggi. Maka akan dicari yang punya elektabilitas tertinggi di antara yang lain,” tambahnya.

Baca Juga : Terlibat KLB, Demokrat Pecat Ahmad Yahya hingga Syofwatillah Mohzaib

Posisi Dilematis

Peneliti Senior LIPI, Siti Zuhro mengatakan, islah terbatas Partai Golkar yang dilakukan demi menghada­pi ­Pilkada 2015, diakui masih meninggalkan satu polemik.

Baca Juga : Gegara Isu Kudeta, 7 Kader Partai Demokrat Bakal Dipecat

Hal itu terkait dengan poin ke empat islah, soal keabsahan pihak yang berhak untuk menan­da­tang­a­ni rekomendasi penca­lo­nan kepala daerah yang akan didaftarkan ke Komisi Pe­milihan Umum (KPU).

“Sudah barang tentu, jika masih-masing pihak, baik kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan pihak Agung Laksono (AL), akan ngotot untuk men­jadi pihak yang akan menan­datangani rekomen­dasi itu,” kata Siti, Selasa (2/6).

Baca Juga : Setelah PKS, PAN juga Usulkan Kader Dampingi Hendri Septa sebagai Walikota Padang

Siti mengatakan, islah sementara Partai Golkar, dipastikan hanya akan mem­buat pihak KPU bingung. “Seharusnya kesepakatan Golkar tidak membuat KPU dalam posisi dile­ma­tis,”­ katanya.

Dalam islah yang sudah disepakati terang Siti, seha­rusnya sudah final dalam memutuskan siapa yang akan menandatangani doku­men yang dibawa ke KPU. Jangan sampai persoalan ini menimbulkan kekisruhan baru di internal Golkar sen­diri.

Menurutnya, kekisru­han baru yang dimunculkan dalam tahapan pilkada, akan melibatkan keseluruhan fungsionaris Golkar, mulai dari tingkat DPP sampai DPD baik di provinsi dan kabupaten kota.

“Bisa dibayangkan beta­pa gaduhnya politik kita kalau kisruh di tingkat pusat diikuti oleh kisruh di daerah. Implikasi ini yang perlu dipertimbangkan secara se­rius para elite,” tegasnya.

Di sisi lain, Siti juga menekankan agar dua kubu Golkar benar-benar bersatu dan tidak bentrok dalam menjalani proses rekrutmen calon pemimpin daerah yang diusung dalam Pilkada serentak 2015. “Kalau per­sep­si kedua kubu sudah sama dalam merespons pil­ka­da, ini akan memudahkan kedua kubu untuk tidak selalu mempersoalkan hal-hal yang tidak prinsip,” ujar Siti.

Selain itu, kata dia, ke­dua kubu harus menyadari bahwa partai politik tidak mudah untuk mengikuti Pilkada serentak ini. “Apa­lagi ini Pilkada serentak di 269 daerah. Golkar harus solid, tidak saling mengum­bar cekcoknya di proses tahapan Pilkada. Meskipun tidak menutup mata, jika ini adalah solid yang disolid-solidkan, solid yang sifatnya tentatif, hanya untuk pilkada saja,” tegasnya.

Siti menilai, kedua kubu telah berniat untuk me­me­nangkan kader di tingkat daerah yang akan mereka usung. “Sebagai partai ke­dua terbesar yang meme­nangkan Pileg, Gol­kar tidak mau ketinggalan pilkada seren­tak,” pung­kasnya. (h/yan/net)