Ceramah Jangan Bahas Politik

Ditambahkannya, tidak sekedar menjaga stabilitas harga pangan, pasokan beras, bahan bakar minyak ataupun listrik. Tahun ini akan di­gelar Pilkada Gubernur dan 13 Bupati/Walikota yang juga perlu juga dijaga ko­du­sifitasnya.

Baca Juga : 1 Hektare Sawah di Gurun Laweh Padang Rusak Akibat Diserang Hama Wereng

“Jangan sampai di mas­jid ada kegiatan kampanye untuk bakal calon tertentu, bisa menimbulkan per­masa­lahan,” ujarnya disela rapat koordinasi menghadapi Ra­madan 1436 Hijriah di Au­d­i­torium Gubernuran Senin (1/6) sore.

Gubernur meminta ma­sya­rakat dan semua pihak terkait menjaga kondusifitas pelaksanaan ibadah puasa, agar terbebas dari kepen­tingan politik yang berhu­bungan dengan pe­ngum­pulan dukungan bagi calon kepala daerah tertentu.

Baca Juga : Hendri Septa Lepas 30 Pejabat Eselon III Pemko Padang Ikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator

Untuk itu kata Irwan, agar pelaksanaan ibadah Ramadhan, seperti kegiatan ceramah dan wirid di masjid atau musala selama tarawih dan subuh yang lazim dilak­sanakan di Sumbar tidak disusupi kepentingan poli­tik, Bupati/Walikota diins­truk­sikan untuk menso­sia­lisasikan kepada pengurus masjid agar tidak membahas isu politik praktis yang me­ngarah terhadap kepen­ti­ngan calon tertentu.

“Penggunaan tempat iba­dah untuk kepentingan po­litik praktis kan memang di­la­rang. Kita hanya menin­dak­lanjutinya dengan meng­him­bau Bupati/Walikota agar mensosialisasikan ke pengurs masjid saja,” ungkapnya.

Baca Juga : PLTU Teluk Sirih Disiapkan Pemko Padang untuk Ketersediaan Energi Listrik Bagi Investor

Sementara itu, Ketua Ba­dan Pengawas Pemilu (Ba­wa­s­­lu) Sumbar Ellyanti me­ngatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi ke selu­ruh kabupaten/kota ter­kait tahapan pelaksanaan pilkada, sekaligus larangan-larangan selama pelak­sa­naan Pilkada, salah satunya menggunakan tempat ibadah sebagai ajang kampanye po­litik.

Menurut Elly, di saat Ramadan nanti belum ma­suk jadwal penetapan calon apalagi kampanye, sehingga jika ada oknum yang me­nunganggi kegiatan ibadah dengan kegiatan politik ti­dak bisa dikenakan sanksi.

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Minggu 28 Februari 2021

“Masyarakat tetap harus pandai dan berani menolak kegiatan dimaksud jika te­r­jadi, karena hal itu tidak sesuai dengan etika yang ada di Sumbar,” tutupnya.(h/mg-isr)