RIWAYAT DANA 5 JUTA DOLAR SUMBANGAN RAJAWALI (2)

Sikap Pemerintah dan Beratnya Melawan Cemex


Selasa, 02 Juni 2015 - 19:09:38 WIB
Sikap Pemerintah dan Beratnya Melawan Cemex

Keputusan pemerintah membatalkan put option –artinya saham mayoritas PT Semen Gresik Group batal dijual ke Cemex— juga me­lalui proses yang panjang, usaha yang melelahkan, bahkan menuntut banyak pengorbanan. Dalam hal ini patut dicatat sikap patrio­tis­me manajemen PT Semen Padang khususnya Direktur Utama Ir A Ikhdan Nizar dan Dewan Komisaris yang dipimpin Brigjen Purn Dr Saafroedin Bahar.

Dalam rangka me­re­dam tuntutan spin off yang didukung oleh mayoritas manajemen dan karyawan PT Semen Padang, pada tahun 2001 pemerintah per­nah punya skenario me­rom­bak organisasi dan ma­na­je­men PT Semen Gresik Gro­up menjadi PT Semen Indo­nesia dan menawarkan Ikh­dan Nizar sebagai Direktur Utama PT Semen Indonesia tersebut. Tokoh Minang Prof Dr Emil Salim –sama-sama berasal dari Koto Ga­dang dengan Ikhdan— di­minta pemerintah menjadi mediator untuk membujuk Ikhdan Nizar menerima skenario itu.

Baca Juga : Etika Politik Koalisi PKS dan PAN dalam Menentukan Wakil Walikota Padang

Namun karena menya­dari skenario tersebut hanya­lah cara pemerintah untuk meredam penolakan pri­vasitasi lanjutan dan tuntutan spin off, Ikhdan Nizar me­nolak­nya. Ini menunjukkan sikapnya yang tegas untuk mempertahankan aset ne­gara dari penguasaan asing, dan ia sama sekali tidak sedang  memperjuangkan jabatan.

Setelah Maklumat 31 Okto­ber, pemerintah mulanya hanya menunda put option, belum me­m­batalkan. Pada saat itu peme­rintah sempat menawarkan, kalau masyarakat Sumatera Barat me­nolak put option dan terus me­nuntut spin off dan Cemex keluar, maka Pemda dan masyaratkan Sumatera Barat harus siap mem­beli 24,9 persen saham Cemex di PT Semen Gresik Group. Gu­bernur Zanal Bakar pernah mem­bentuk tim untuk mengkaji opsi tersebut. Tapi jelas itu di luar kemampuan Pemda dan masya­rakat Sumatera Barat. Karena nilai saham yang dipegang Cemex tersebut ketika itu sekitar Rp2,5–3 triliun. Dari mana uang se­banyak itu?

Baca Juga : Politik dan Etika Berkelindan dalam Pengisian Jabatan Wawako Padang

Sumando orang Minang M Jusuf Kalla (waktu itu Menko Kesra Kabinet Megawati) juga ikut memediasi penyelesaian persoalan tuntutan masyarakat Sumbar ini pada tahun 2002. Dalam suatu pertemuan di VIP Room Bandara Tabing, Jusuf Kalla menerima perwakilan Fo­rum, antara lain Guspardi Gaus, Azhar Makmur, Buya Mas’oed Abidin dan penulis sendiri, untuk mendiskusikan hal itu. Di situ kami paparkan, tujuan utama perjuangan masyarakat Sumatera Barat adalah agar pemerintah jangan menjual PT Semen Gresik kepada pihak asing. Karena kami yakin, kalau itu sampai terjadi maka industri semen nasional akan dikuasai asing sehingga dengan mudah mendikte harga semen dalam negeri yang akan merugikan rakyat dan ke­penting­an nasional Indonesia. Sebab, pada waktu itu sejumlah industri semen besar seperti PT Semen Cibinong dan PT Indocement sudah dibeli dan dikuasai peru­sahaan asing.

Selain itu, kalau Semen Gre­sik Group sampai dijual, ini me­nim­bulkan masalah sendiri pada Semen Padang yang berdiri di atas tanah yang asalnya adalah tanah ulayat adat yang diserahkan ke­pada pemerintah. Tanah ulayat tidak boleh dijual, apalagi ke pihak asing. Karena itu, kalau pe­me­rintah tetap mau menjual PT Semen Gresik, maka ke­luar­kan dulu (spin off) PT Semen Padang.

Baca Juga : Jangan Terlalu Bersedih Jika Kamu Dihinakan

“Kalau tidak dijual ke pihak asing, apakah Pemda dan masya­rakat bisa membeli saham Ce­mex?” tanya Jusuf Kala. “Bisa, Pak. Tapi dananya disediakan oleh pemerintah pusat,” jawab kami. “Itu mau menang sendiri saja namanya,” kata Pak JK tergelak.

Tapi apapun, dari pertemuan tersebut bisa berhasil diyakinkan pemerintah pusat bahwa pelak­sanaan put option hanya akan merugikan negara dan rakyat Indonesia. Lagi pula, waktu itu tuntutan spin off sudah mendapat dukungan dari para aktivis dan ekonom di tingkat nasional se­perti Rizal Ramli, Faisal Basri, dan Ichsanuddin Noorsi, selain Revrisond Baswir.

Baca Juga : Mengapa Isu Presiden 3 Periode Kembali Berhembus?

Meskipun pejuangan mem­batalkan put option telah berhasil dengan keputusan pemerintah tidak jadi menjual 51 persen sisa saham di PT Semen Gresik, perjuangan ini juga menuntut pengorbanan petinggi PT Semen Padang ketika itu. Menteri BUMN Laksamana Sukardi yang kecewa dengan penolakan masya­rakat Sumatera Barat, me­me­rintah­kan Direksi PT Semen Gresik untuk melaksanakan RUPS Luar Biasa PT Semen Padang dengan agenda peng­gantian direksi dan ko­mi­saris. Walaupun tidak disebutkan ren­cana penggantian itu berkaitan dengan sikap manajemen dan karyawan PT Semen Padang yang menolak put option dan ikut menuntut spin off, tapi sangat bisa diduga hal itulah penyebab se­benarnya.

Dengan didukung oleh Pem­da, DPRD Sumbar dan FPMSB, manajemen PT Semen Padang menolak melaksanakan RUPS-LB karena agendanya tidak jelas. Beberapa kali usaha Kementerian BUMN melalui PT Semen Gre­sik meminta izin melaksanakan sendiri RUPS-LB Semen Padang melalui Pengadilan Negeri Pa­dang ternyata ditolak oleh Pu­tusan Ketua Pengadilan. Akhir­nya PT Semen Gresik minta fatwa Mahkamah Agung, dan melaksanakan RUPS-LB sendiri.

Meskipun demikian, ber­dasar­kan Maklumat, Pemda, DPRD dan Forum tetap men­dukung ma­na­jemen lama. Se­hingga selama be­berapa bulan terjadi dualisme manajemen PT Semen Padang. Manajemen lama yang dipimpin Ikhdan Nizar tetap berkantor di Indarung, dan mana­jemen baru yang dipimpin Dwi Sutjipto ber­kantor di Hotel Pangeran.

Dalam masa itu, suasana ma­sya­rakat Sumatera Barat mulai tidak kondusif karena ada usaha untuk mengadu-domba sesama urang awak. Usaha ini mungkin bukan dari pemerintah pusat, tapi bisa jadi dari pihak yang merasa dirugikan dengan batalnya put option. Demi menghindari ter­jadi­nya konflik, akhirnya ma­naje­men yang dipimpin Ikhdan Nizar mengalah, dan meninggalkan (bekas) kantor mereka. Kepada perwakilan Forum ia berpesan, perjuangan mempertahankan aset negara dari cengkeraman asing agar tetap dilanjutkan. Dan ia bersedia tetap dalam barisan Maklumat.

Setelah akhirnya pemerintah benar-benar membatalkan put option, yang berarti Cemex telah gagal menguasai saham mayoritas PT Semen Gresik Group, pe­ru­sahaan semen asal Meksiko ter­sebut memperkarakan peme­rintah Indonesia ke arbitrase internasional. Mereka minta ganti rugi karena haknya untuk mem­beli mayoritas saham PT SG dibatalkan pemerintah Indonesia.

Harus diakui, selama me­me­gang saham Semen Gresik, Cemex tidak mendapat banyak ke­un­tung­an. Cemex membeli 24,9 persen saham PT SG tahun 1998 dengan harga USD 1,38 per lembar (kurs waktu itu skt. Rp12.500/lembar). Akibat heboh tuntutan spin off dan pembatalan put option, sering kali harga saham PT SG (kode SMGR) di bursa saham jatuh sampai di bawah harga pembelian Cemex. Bahkan pernah harga saham SMGR jatuh sampai di bawah Rp10.000.

Proses tuntutan spin off ber­langsung hingga usai Pemilu 2004 dan Indonesia memiliki pe­me­rintah baru dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla. Tak lama kemudian, Sumatera Barat juga melaksanakan Pilkada dan terpilih pasangan Gamawan Fauzi - Marlis Rahman sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Tak lama setelah dilantik, Gubernur Gamawan Fauzi me­ngun­dang saya untuk berdiskusi mengenai kelanjutan perjuangan spin off PT Semen Padang. Gu­bernur menyatakan ingin me­nuntas­kan segera masalah ini dengan pemerintah pusat. Saya sampaikan bahwa tujuan utama perjuangan spin off membatalkan penjualan BUMN semen ke pi­hak asing sudah tercapai. Tetapi efeknya bahwa pemerintah kini dituntut Cemex dan telah terjadi friksi di tengah masyarakat yang diduga akibat operasi Cemex mengadu-domba masyarakat, harus diselesaikan. Demikian pula, perlu kita apresiasi pengor­banan yang telah dilakukan mana­jemen lama PT Semen Padang khususnya Ikhdan Nizar Cs.

Agar Gubernur mendapatkan masukan yang komprehensif, saya tawarkan untuk bertemu langsung dengan mantan Dirut Ikhdan Nizar dan tiga komisaris yang tengah menjabat, Muzani Syukur (Komut), Basril Djabar dan Shof­wan Karim. Sebagai catatan, di awal masa jabatan Gubernur Gamawan Fauzi, telah dilakukan penggantian manajemen Semen Padang. Dirut Dwi Soetjipto (promosi jadi Dirut PT Semen Gresik Group) digantikan En­dang Irzal, dan tiga nama yang saya sebut adalah komisaris baru.

Sebelum RUPS PT Semen Padang itu, Menteri BUMN Su­gi­harto mengundang Gubernur Gamawan Fauzi, dan saya ikut menyertai gubernur dalam per­temuan tersebut. Saya menjadi saksi bahwa direksi dan ko­mi­saris baru tersebut adalah orang-orang yang sudah dikonfirmasi Menteri BUMN kepada/dan di­du­kung/disetujui oleh Gubernur Gamawan Fauzi. Nama Muzani adalah opsi dari beberapa calon komut yang disodorkan Menteri Sugiarto, sedangkan nama Basril Djabar dan Shofwan Karim murni sebagai usul dari gubernur.

Setelah beberapa kali per­temuan dan diskusi dengan Ikh­dan Nizar, Muzani Syukur, Basril Djabar, dan Shofwan Karim –secara terpisah maupun bersama-sama di Padang dan Jakarta— Gubernur Gamawan me­mutus­kan menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk penyelesaian masalah PT Semen Padang ini. Misi yang dibawa Gubernur ada­lah (1) memastikan pe­me­rintah tetap mempertahankan PT Semen Gresik sebagai BUMN (tidak dijual ke asing); (2) Cemex yang telah memicu friksi di masyarakat agar keluar dan di­ganti­kan oleh investor nasional; dan (3) di­lakukan penataan hol­ding PT Semen Gresik Group menjadi PT Semen Indonesia sehingga ke­dudukan PT Semen Gresik, PT Semen Padang, dan PT Semen Tonasa setara sebagai anak peru­sahaan atau anggota holding. Da­lam komunikasi de­ngan peme­rintah pusat Gubernur Gamawan mendapat dukungan penuh dari Irman Gusman yang waktu itu sudah menjadi Ketua DPD RI.

Usaha pemerintah “ber­da­mai” dengan Cemex hingga akhir­nya bersedia menjual sahamnya kepada investor nasional PT Rajawali Corpora yang di­sodor­kan pemerintah, penuh dengan lika-liku dan negosiasi yang alot. Bagaimana prosesnya hingga Sumbar akhirnya mendapat dana kompensasi sebesar USD 5 juta dari PT Rajawali akan saya ce­ritakan dalam tulisan berikutnya. (Bersambung).

 

Oleh: HASRIL CHANIAGO

BERITA TERKINI Index »

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]