Pejabat Pemko Wajib Laporkan Harta Kekayaan


Rabu, 03 Juni 2015 - 19:14:13 WIB
Pejabat Pemko Wajib Laporkan Harta Kekayaan

“Dengan adanya laporan harta kekayaan bagi para penyelenggara negara, me­rupakan kewajiban bagi se­luruh pejabat pemerintah. Maka, LHKPN tersebut da­pat dijadikan sebagai pe­rangkat deteksi dini, agar setiap pejabat penyelenggara negara khususnya di daerah mempunyai kesadaran dan tanggungjawabnya. Ter­ma­suk di dalamnya berupa hak-hak yang diperoleh ber­kenaan dengan jabatan yang diembannya,” ujarnya.

Baca Juga : Cegah Penularan Covid-19, Lapas Padang Lakukan Penyemprotan Desinfektan

Dalam hal pelaporan har­ta kekayaan penye­leng­gara ini, kata Harmen Peri, Pe­me­rintah Kota (Pemko) Padang telah mengeluarkan kepu­tusan Wali­kota Padang no­mor 116 tahun 2015 ten­tang laporan harta kekayaan pe­n­ye­lenggara negara di ling­kungan Pemko Padang. Ke­putusan Walikota Padang itu, mewajibkan pe­jabat ne­gara untuk me­la­porkan harta kekayaan.

“Ternyata setelah dia­da­kan koordinasi dan kon­sult­asi dengan KPK, pejabat BUMD juga diwajibkan un­tuk mengisi LHKPN ini. Namun, nantinya semua pejabat struktural mau­pun fungsional di lingkungan Pemko Padang diwajibkan untuk melaporkan harta ke­kayaannya sesuai dengan surat edaran MenPAN,” terangnya.

Baca Juga : Jelang Lebaran, Perumda AM Padang Siagakan Petugas Lapangan

Bimbingan teknis LHK­PN ini diikuti puluhan pe­jabat di Pemko Padang. Mereka yang baru pertama kali melaporkan harta ke­kayaannya, akan mengisi formulir LHKPN Model A. Sedangkan LHKP Model B wajib diisi penyelenggara negara yang telah memiliki nomor harta kekayaan (NH­K). Pejabat negara yang me­ngi­si formulir Model B ini memiliki kriteria, seperti penyelenggara negara yang mengalami mutasi atau pro­mosi, penyelenggara negara yang mengakhiri jabatan atau pensiun, serta penye­lenggara negara yang telah menduduki jabatan selama dua tahun.

Walikota berharap, agar seluruh jajaran pejabat di Pemko Padang benar-benar jujur dalam mengisi for­mulir dan transparan dalam men­yam­paikan laporan har­ta kekayaannya. Apalagi kita semua, telah menandatangani pakta integritas dan pen­ca­nangan gerakan anti korupsi dan pemakaian Pin “Saya Anti Sogok” yang merupakan wujud komitmen moral kita dalam mewujudkan good governance dan clean go­vernance,” ungkapnya.

Sementara panitia keg­iatan, Kepala Badan Kepe­gawaian Daerah yang di­wakili Kabid Pengendalian, Fitri Abu Hasan menga­takan, tu­juan diadakannya Bimtek selama dua hari ini mem­berikan panduan tentang pe­ngi­sian formulir LHKPN, agar dapat diisi dengan benar, jujur dan sesuai dengan ke­ten­tuan yang berlaku. Selain itu, juga untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. (h/ows)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]