Rohingya dalam Ironi


Rabu, 03 Juni 2015 - 19:19:18 WIB
Rohingya dalam Ironi

 

The New York Times (13/5) mencatat dalam tiga tahun terakhir, sekitar 140.000 orang di Myanmar telah diusir dari rumah mereka akibat tindak kekerasan anti-Rohingya. Pada kuartal pertama tahun ini, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) mem­­perkirakan bahwa 25.000 orang mela­rikan diri dari Myanmar dan Bang­ladesh. Hanya minggu ini, lebih dari 1.500 pengungsi dari kedua negara telah membuat pendaratan di In­donesia dan Malaysia.

Baca Juga : Fraksi PKS DPR RI: Setop Eksperimen Kelembagaan Ristek

Bahkan dalam beberapa pekan terakhir, datang pera­hu-perahu imigran ilegal yang membawa ribuan pe­ngungsi Rohingya dari Myan­­mar ke beberapa ne­gara Asia Tenggara. G­e­lom­bang besar-besaran pe­ngung­si ini kembali membuka mata kita bahwa persoalan warga Rohingnya masih men­­jadi krisis kemanusian yang belum diselesaikan. Vivanews (11/5) merilis ratusan imigran gelap etnis Rohingya dari Myanmar terdampar di Kecamatan Seunudon, Aceh Utara, Ming­­­gu 10 Mei 2015–di­perkirakan sebanyak 550 orang terombang-ambing di laut lepas selama berbulan-bulan, sebanyak 84 orang meninggal dan terpaksa di­buang ke laut.

Persoalan utama dalam isu Rohingnya ini jelas ada­lah: tak ada negara yang mengakui mereka sebagai warganya. Myanmar meng­klaim suku Rohingya seba­gai pendatang ilegal asal Bangladesh sedangkan Bang­ladesh menyatakan bahwa suku tersebut bukan bagian dari etnis mereka. Kondisi membuat etnis Rohingya menjadi warga dunia yang tak memiliki kewarga­nega­ra­an manapun (Stateless). Dengan tak diakui sebagai warga negara manapun prak­tis mereka tak (bisa) me­miliki pekerjaan, sekolah untuk anak-anak mereka, tak ada pula akses untuk pelayan kesehatan.

Baca Juga : Segera Daftar, Kompetisi Inovasi PLN Berhadiah Satu Miliar Ditutup 24 Mei

Kondisi hidup yang me­nyedihkan ini semakin pa­rah saat mereka juga men­jadi sasaran pengusiran, pe­nga­niayayaan, hingga pem­bantaian oleh warga Myan­mar. Bukan menjadi berita baru lagi bila warga Rohing­ya ini menjadi korban ker­u­su­han etnis di Myamar. De­ngan kondisi ini maka tidak meng­he­ran­kan ji­ka warga Rohingya memu­tus­kan un­tuk melarikan diri, me­ngung­­si dari Myanmar, apa pun kon­disinya.

Dunia, terutama ASE­AN, tak dapat mem­biarkan hal ini berlangsung terus menerus. Harus ada tinda­kan kongkrit, tegas dan kom­prehensif, sekaligus juga yang dapat diterima semua pihak untuk me­nyele­sai­kan kasus Rohingya ini. ASEAN me­mang men­jalan­kan prinsip nonintervensi dalam hubu­ngan an­tar­ang­gota, tapi krisis Rohingya bukan lagi perkara internal Myanmar. Itu sudah menjadi perkara regional. Di sini solidaritas ASEAN diuji. Se­be­rapa kuat rasa per­saudaraan antar se­sama bang­­sa ASEAN itu ada dan se­berapa kuat pula rasa kemanusiaan yang di­miliki untuk menolong sesama yang mem­butuhkan perto­longan.

Baca Juga : Menpan-KPK Beda Pendapat soal Pegawai KPK, Febri: Ibarat Lomba Lempar Batu Sembunyi Tangan

Pada tataran nasional semangat serupa sebetulnya telah tertuang dalam pel­bagai aturan semisal dalam Surat Edaran Perdana Men­teri No. 11/PM/1956 tentang Perlakuan Pelarian Politik, TAP MPR No XVII/MPR/1998 tentang HAM yang kemudian dikuatkan lewat alas yuridis dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ma­ka guna mengu­tuhkan aturan tersebut, Indo­nesia penting untuk segera meratifikasi Konvensi ta­hun 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.

Perlu diingat, Rohingya punya sejarah di tanah Bur­ma. Sebagai etnis, mereka sudah hidup di sana sejak abad 7 Masehi. Tapi sebagai Muslim dengan nama kera­jaan Arakan, mereka sudah mulai ada sejak tahun 1430 sampai 1784 Masehi. Jadi sekitar 3,5 abad mereka da­lam kekuasaan kerajaan Mus­­lim hingga mereka di­se­­rang oleh Kerajaan Bur­ma, dan dianeksasi oleh Inggris. Setelah itu mereka dibawa menjadi bagian dari British India yang ber­markas di India. Meski India saat itu juga belum merdeka.

Baca Juga : Awas! Larangan Mudik Berlaku, Ini Sanksi Bagi ASN Jika Tetap Nekat

Kemudian berjalan ber­tahun-tahun lamanya sampai tahun 1940-an. Ketika Bur­ma merdeka tahun 1948, ada 137 etnis yang ada di Burma. Sejak itupun, Myanmar tidak mengakui keberadaan mere­ka sebagai etnis yang ada di tanah Burma. Padahal ketika merdeka, Burma memasuk­kan negara bagian Arakan sebagai bagian dari Burma, namun setelah itu orang Rohingya atau Muslim Ara­kan tidak diakui sebagai etnis yang eksis di sana. Jadi ini masalahnya, padahal me­re­ka sudah ada sebelum Negara (Burma) ada.**

 

ALEK KARCI KURNIAWAN
(Peneliti Muda Pusat Studi Konstitusi, Pengurus International Law Student Association–FH Unand
dan; Aktivis UKM Pengenalan Hukum dan Politik)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]