Dana Hibah Bakal Dialihkan


Kamis, 04 Juni 2015 - 20:53:58 WIB
Dana Hibah Bakal Dialihkan

Hal ini diungkapkan Gu­bernur Sumbar, Irwan Pra­yitno di sela pembukaan rapat kerja Wali Nagari/ke­pala desa dan lurah se-Sumbar, Rabu (3/6) malam di Asrama Haji Tabing, Padang.

“Pada minggu keempat Juni kita sudah membahas RAPBD Perubahan, maka dana itu kita alihkan saja,” terang Irwan Prayitno.

Baca Juga : Hadiri Wisuda TK dan SMP Adz-Zikra, Wako Padang Hendri Septa Beri 'Reward'

Diakuinya sampai saat ini Pemprov Sumbar tidak berani menggunakan ang­garan hibah ke kabupten/kota tanpa ada persetujuan tertulis dari Ke­men­da­gri. Pemprov Sumbar te­lah dua kali menyurati Ke­mendagri untuk memastikan peng­gunaan dana ini.

”Pertama setelah tu­run­nya surat keputusan Menteri Da­lam Negeri pada De­sember 2014. Kemudian setelah turunnya matrik peng­gunaan anggaran pada April 2015,” ujar Irwan.

Baru-baru ini Pemprov menyurati lagi Kemendagri, namun belum juga ada jawa­ban. “Sebenarnya kita juga sedih anggaran ini tidak bisa digunakan. Kita hanya bisa menunggu kejelasan dari Kementerian Dalam Ne­geri,” paparnya.

Dari beberapa kali per­temuan Pemprov Sumbar dengan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, se­jumlah anggaran hibah boleh digunakan. Anggaran yang dibolehkan itu untuk hal-hal yang benar-benar penting. Hanya rekomendasi boleh itu belum juga dituangkan dalam bentuk tertulis.

“Kita sudah temui Dirjen Keuangan Daerah, ja­wabnya sama. Untuk anggaran ter­tentu boleh digunakan, se­perti insentif walinagari, dana safari Ramadan dan bantuan beras anak yatim. Tapi, kita tidak mungkin mencairkan tanpa ada da­sarnya, penegak hukum ti­dak akan menerima alasan kita karena perintah lisan tanpa ada ketentuan ter­tulisnya,” ungkapnya.

Irwan berharap, untuk dana insentif walinagari, hibah safari Ramadan dan bantuan untuk anak yatim dapat dicairkan menjelang akhir Juni. Sementara ang­garan hibah lainnya jika tidak juga dapat digunakan, maka akan dialihkan pada APBD Perubahan 2015.

“Pada pembahasan nan­tinya, kita akan lengkapi ke­bu­tuhan dasar dalam peng­garan. Mencukupi 20 persen anggaran pendidikan, 10 persen anggaran kese­hatan dan minimal 30 persen b­e­lanja modal. Sisanya baru kita alokasikan kembali un­tuk hibah ke kabupaten/kota,” sebutnya.

Terkait dengan adanya keinginan Dewan Per­wa­kilan Rakyat Daerah (DP­RD) Sumbar untuk meng­gugat Pemprov Sumbar pada Pe­ngadilan Tata Usaha Ne­gara (PTUN) terkait peng­gunaan anggaran tersebut tidak tepat. Karena tidak satu kebijakan apapun yang di­ambil Pemprov Sumbar un­tuk menghalangi peng­gu­naan anggaran.

“Kalau mau gugat ke PTUN gugat saja Surat Ke­pu­tusan (SK) Kemendagri. Tidak ada kebijakan Pem­prov, kalaupun ada pe­ngang­­­garan itu ditetapkan ber­sama dengan DPRD,” ujarnya.

Niat DPRD untuk me­ngajukan gugatan tersebut dinilai Irwan merupakan, buah kekecewaan dari SK Ke­mendagri tersebut. Tidak hanya DPRD Sumbar yang memiliki kekecewaan ter­sebut, namun Pemprov Sum­­bar serta Satuan Kerja Perang­kat Daerah (SKPD) yang lain­nya juga merasakan hal yang sama.

“Kita juga kecewa. Ba­gaimana tidak, banyak pro­gram SKPD yang tidak bisa dijalankan oleh pela­rangan dari Kemendagri tersebut. Tapi apa boleh buat, kita harus patuhi kebijakan Men­dagri,” tutupnya. (h/mg-isr)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]