Ada Apa dengan Yayasan Beasiswa?


Kamis, 04 Juni 2015 - 20:59:09 WIB
Ada Apa dengan Yayasan Beasiswa?

Dalam naskah kesepakatan, PT Rajawali sebagai pemegang saham yang baru setuju dan akan mengambil langkah restruk­turi­sasi holding PT SGG menjadi PT Semen Indonesia. Kepada pers seusai penandatanganan kesepa­katan, Darjoto mengatakan, pi­hak­nya akan segera menunjuk konsultan independen guna meng­kaji pembentukan holding baru tersebut.

Baca Juga : Iedul Fithri: Geliat Ekonomi, Momentum Keluar Resesi

Ditegaskan Darjoto, pem­bentukan holding baru itu adalah untuk memenuhi tuntutan spin off Semen Padang dari Semen Gre­sik. Setelah put option dibatalkan, dan Cemex telah keluar,  “Se­sung­guhnya tuntutan itu adalah seperti yang disampaikan Gu­bernur Sumatra Barat, yaitu Semen Padang duduk sama ren­dah dan berdiri sama tinggi de­ngan PT Semen Gresik. Itu akan kami wujudkan dalam satu peru­sahaan induk yang mungkin nanti disebut PT Semen Indonesia atau apalah,” kata Darjoto (Tempo Interaktif, 3 Oktober 2006).

Saat itu Gubernur Gamawan jelas-jelas menyatakan, dana ini setelah diterima penuh sebaiknya dikembalikan kepada masyarakat Sumatera Barat. Ia menyebut ini sebenarnya adalah hasil perjua­ngan masyarakat berkaitan de­ngan penolakan penjualan Semen Gresik Group dan tuntutan spin off PT SP. Sekedar catatan, ber­samaan dengan pejuangan mem­pertahankan PT SP, masyarakat Sulawesi Selatan juga menuntut spin off PT Semen Tonasa. Tapi dalam penyelesaian akhir, hanya Sumbar yang memperoleh sum­bangan Rajawali sedangkan Sul­sel tidak.

Baca Juga : Pembangunan dan Keadilan bagi Padagang Kaki Lima

Setelah Rajawali duduk da­lam manajemen PT Semen Gre­sik –Darjoto sebagai Wakil Komi­saris Utama dan Rudiantara sebagai Wakil Dirut— manaje­men PT SGG langsung menunjuk konsultan untuk mengkaji restruk­turisasi BUMN semen ini men­jadi holding baru dengan PT Semen Gresik, PT Semen Pa­dang, dan PT Semen  Tonasa sebagai anggota holding dalam kedudukan setara. Konsultan tersebut, didampingi Komut PT Semen Gresik Rizal Ramli dan Wakil Komut Darjoto pernah beraudensi dengan Gubernur Gamawan tahun 2007 dalam rangka minta masukan.

Namun sampai PT Rajawali menjual lagi sahamnya pada tahun 2008, restrukturisasi terse­but belum terwujud. Rajawali menjual sahamnya dengan harga tiga kali lipat (total sekitar Rp9 triliun). Mereka melunasi semua sumbangannya kepada Pemda Sumbar lebih cepat setahun. Pembentukan holding baru PT Semen Indonesia baru terealisi tahun 2012 oleh Dirut Dwi Soe­tjipto. Sekedar catatan, tahun 2014 Dwi Sutjipto (kini Dirut Pertamina) menulis buku berju­dul “Trannformasi Semen Indo­nesia”. Di situ ada bab mengenai pengalamannya pada masa spin off yang dilarang masuk ke Se­men Padang setelah ditunjuk jadi dirut. Tentu saja dari versi yang bersangkutan.

Beberapa pekan setelah pe­lun­curan buku, saya ketemu Dwi Sutjipto dalam penerbangan Jakarta – Padang. Saya sampai­kan, saya sudah baca bukunya. “Cuma, Pak Dwi, ada satu catatan saya. Kalau tahun 2001 itu terjadi put option, dan Semen Gresik dijual, tidak akan pernah ada Semen Indonesia,” kata saya. Pak Dwi hanya tersenyum dan mang­gu-manggut.

Selanjutnya, setelah dana Rajawali diterima penuh tahun 2008, Gubernur Gamawan Fauzi membicarakan dengan DPRD pemanfaatan dana tersebut. Lembaga yang dianggap tepat waktu itu adalah Yayasan. Maka dirancanglah Yayasan Beasiswa Sumatera Barat.

Kenapa Yayasan Beasiswa? Gubernur berhasil meyakinkan DPRD, bahwa dana ini haruslah digunakan untuk masyarakat Sumatera Barat. Namun ada prinsip yang disepakati, pokok dananya dijadikan dana abadi, dan yang boleh dimanfaatkan adalah hasil usahanya. Misalnya dari bunga deposito atau hasil keuntungan obligasi atau surat utang negara (SUN) dari dana pokok yang 5 juta dolar tersebut. Pengelolaan dana seperti itu tak mungkin dilakukan oleh peme­rintah daerah melalui mekanisme APBD, tetapi harus oleh lembaga masyarakat. Namun lembaga atau yayasan tersebut ketika mene­rima hibah harus ada  perjanjian bahwa tidak akan menggunakan dana pokoknya.

Rencana pembentukan Yaya­san Beasiswa itu didahului loka­karya yang melibatkan DPRD, para rektor perguruan tinggi, LKAAM, MUI, Bundo Kan­duang, dan stake holders yang dulu ikut memperjuangkan spin off. Dalam lokakarya dikemukakan konsep yayasan tersebut akan disinerjikan dengan program Pemda Sumbar. Sejak tahun 2006, Pemda di bawah pimpinan Gamawan Fauzi - Marlis Rahman mencanangkan Sumbar sebagai provinsi pendidikan, di antaranya dengan target mencetak 1.000 doktor (S-3), dan pemberian beasiswa bagi 50 tamatan SLTA yang berprestasi untuk kuliah di Universitas Al-Azhar, Mesir. Program yang terakhir ini adalah untuk menjawab keluhan akan kurangnya kader ulama di Mi­nang­kabau. Di Mesir waktu itu Pemda membeli sebuah gedung asrama untuk mahasiswa Sumbar yang kuliah di Kairo. Sumbar adalah satu-satunya provinsi yang punya aset di Mesir.

Waktu itu Pemda Sumbar juga memberikan bantuan kepada semua universitas negeri dan swasta di Sumatera Barat masing-masing Rp1 – 3 miliar setiap tahun. Tujuannya terutama untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar, dengan mengirim seba­nyak mungkin dosen melanjutkan pendidikan S-3 di universitas yang berkualitas di dalam dan luar negeri. Melalui program 1.000 doktor tersebut, diharapkan kua­litas perguruan tinggi di Sumbar akan meningkat dan akreditasinya naik. Sehingga Sumatera Barat akan menjadi tujuan pendidikan bagi masyarakat luar Sumbar. Bila ini terjadi, sumbangannya akan besar bagi perekonomian daerah seperti yang telah berhasil dila­kukan oleh Provinsi DI Yog­yakarta dan Kota Malang di Jawa Timur. Sekedar pengetahuan kita, dari sekitar 450 ribu mahasiswa yang kuliah di Kota Malang, lebih 300.000 berasal dari luar Jawa Timur. Dengan pembelajaan seki­tar 1 juta sebulan rata-rata, maka sumbangan mahasiswa luar terhadap perekonomian Kota Malang sekitar 300 miliar se­bulan atau lebih Rp3,5 triliun setahun.

Singkat cerita, dengan gagasan memajukan pendidikan Sumbar, Yayasan Beasiswa berhasil diben­tuk tahun 2009, dan diresmikan tanggal 2 Agustus 2010 oleh Gamawan Fauzi yang sudah jadi Mendagri dan Gubernur dijabat Marlis Rahman. Tidak ada per­soalan legalisasi bagi yayasan tersebut, karena sudah mendapat persetujuan/izin tertulis dari Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Dalam Negeri. Dua pe­jabat Pemda, Inspektur Daerah Erizal, S.H. (waktu itu Kepala Bawasda), dan Asisten I Sekwilda Devi Kurnia, S.H. (waktu itu Kepala Biro Hukum), adalah sakti hidup proses pendirian dan legalisasi YBSB.

Setelah Pemilu 2009 dan Pilkada 2010, Sumatera Barat memiliki DPRD dan Gubernur baru, pasangan Irwan Prayitno dan Muslim Kasim. Saya tidak lagi mengikuti perkembangan YBSB. Namun saya pernah men­dapat informasi dari pengurus YBSB yang telah diresmikan 2 Agustus 2010. Dua kali minta waktu bertemu Gubernur untuk melaporkan perkembangan yaya­san, hanya sekali yang diterima. Menurut pengurus itu, dalam pertemuan Gubernur Irwan terli­hat tidak begitu antusias. Tangga­pan gubernur hanya akan mem­bicarakan lagi dengan DPRD. Tentu tidaklah salah, gubernur baru punya kebijakan dan pro­gram baru.

Setelah itu, lama saya tak mendengar nasib dana sum­ba­ngan Rajawali tersebut. Kabarnya didepositokan oleh Pemda Sum­bar sehingga jumlahnya sudah menjadi sekitar Rp64 miliar.

Tapi saya merasa tersentak setelah membaca berita Haluan hari Selasa 26 Mei 2016 berjudul “Gubernur Bingung Kelola Dana Rajawali”. Dari berita itu saya tahu, bahwa Perda yang menjadi dasar pendirian Yayasan Bea­siswa sudah dicabut/dibatalkan oleh DPRD. Lalu gubernur di­minta menyampaikan opsi untuk pengelolaan dana itu selanjutnya. Salah opsi yang disebut adalah dengan membentuk Badan Laya­nan Umum Daerah (BULD).

Sungguh sayang, dana yang diperoleh melalui perjuangan panjang, tak kunjung bisa di­manfaatkan sesuai tujuan untuk kemajuan Sumatera Barat. Bah­kan gubernur sendiri  bingung, setelah hampir lima tahun me­nguasai dana tersebut. Karena ikut terlibat dalam proses mun­culnya dana tersebut, maka tang­gal 26 Mei itu saya merasa ter­ketuk untuk sekadar memberi saran. Maka saya kirim SMS kepada Gubernur Irwan Prayitno sebagai berikut:

Salam Pak Gubernur. Sehu­bungan rencana Pemrov me­ngelola dana bantuan Rajawali sebesar 5 juta dolar melalui BLUD, saya rasa tidak tepat. Saya sebagai eks Sekjen Forum Mas­yarakat Sumatera Barat untuk Pengembalian Semen Padang ikut serta bersama Gubernur Bapak Gamawan Fauzi dan Bapak Ir­man Gusman (waktu itu Wk. Ketua DPD) mendapatkan dana tersebut melalui perundingan alot dengan Rajawali dan Bapak Gita Wiryawan sebagai konsultan dan mediator yang ditunjuk Bpk. JK. Pak Gamawan waktu itu dari lubuk hatinya mengatakan, dana tsb adalah hak masyarakat Suma­tera Barat dan harus dikemba­likan kepada masyarakat. Karena itulah digagas Yayasan Beasiswa untuk mengelola dana tersebut dengan catatan pokoknya harus sebagai dana abadi yang tidak boleh berkurang. Menurut saya, tolong dipelajari betul latar bela­kang dan maksud penggunaan dana tersebut. Jangan sampai kita melanggar amanah. Tks dan wassalam Hasril Chaniago”.

Selang dua-tiga menit Guber­nur membalas SMS saya sebagai berikut: “Terimakasih infonya. Mhn kalau tidak keberatan , Pak Hasril bisa hub Pak Ipung (Ass. I Devi Kurnia, pen) yg mewakili Pemda rapat dengan DPRD.”

Kedua SMS (dari saya dan balasan gubernur) lalu saya for­ward kepada Devi Kurnia. Asisten I Sekwilda yang saya kenal baik ini membalas: “Ok, Pak In, pada prinsipnya Pak Gub ikut semangat awal yang dulu, dan beliau akan ikut apapun kesepakatan yg kita bangun bersama”.

Hanya sampai di situ peran yang bisa saya lakukan. Sekedar sumbang saran. Harapan saya, petinggi yang kompeten (guber­nur dan DPRD), bisa mengu­nyah-ngunyah lagi dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih berbagai informasi sebe­lum mengambil keputusan soal dana sumbangan Rajawali ini. Tak ada juga salahnya kalau Pemda atau DPRD (atau bersama-sama) mengundang mantan Gubernur Gamawan Fauzi dan Marlis Rah­man serta mantan Ketua DPRD Leonardy Harmainy dan Wakil Ketua Masful untuk minta masu­kan guna mendapatkan solusi bagaimana sebaiknya (eks) dana Rajawali itu dikelola. Supaya kita tidak mengambil keputusan da­lam suasana hati yang bingung dan ragu-ragu. Sekian, terima­kasih.*

 

Oleh: HASRIL CHANIAG


Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]