Memberantas Tenda Ceper dan Khayalan Orang-orang Suci


Jumat, 05 Juni 2015 - 19:32:26 WIB
Memberantas Tenda Ceper dan Khayalan Orang-orang Suci

Tenda ceper, barangkali mun­cul karena kecen­de­rungan yang ditimbulkan oleh ke­sulitan ekonomi ma­sya­rakat setempat, sehingga timbullah ide untuk meng­hasilkan uang dengan me­nyedia-sewakan tempat ber­santai bagi orang yang ingin menikmati kein­dahan pan­tai Padang yang padahal penuh sampah itu, yang didu­kung oleh status pantai Pa­dang sebagai objek wisata.

Baca Juga : Soal Pengamanan 'Wali Kota Serasa Presiden', Menantu Jokowi akan Perbaiki Hubungan dengan Jurnalis

Tenda ceper sebagai fung­si pendukung objek wisata yang dikelola oleh ma­sya­rakat, sebenarnya bertujuan positif. Tenda itu adalah alternatif lain bagi pe­ngun­jung untuk menikmati pan­tai, yakni dengan me­man­dang matahari terbenam atau melihat keindahan laut, se­lain bermain ombak atau sekadar berjalan-jalan me­nyu­suri pantai. Tenda ini bisa ditempati oleh empat hingga lima orang.

Namun, belakangan ten­da ceper beralih fungsi, yakni sebagai tempat melakukan praktik esek-esek oleh pasa­ngan muda-mudi. Tenda ter­sebut dipandang oleh banyak kalangan seperti pe­me­rin­tah, ulama, kaum adat, aka­demisi, masyarakat dan seba­gainya, sebagai tempat mela­kukan perbuatan maksiat.

Baca Juga : Audiensi Ketua SKK Migas, Kapolri Tekankan Pendampingan untuk Sehatkan Iklim Investasi

Banyak kalangan men­dukung tempat-tempat mak­siat semacam tenda ceper seperti pondok baremoh di Bu­kik Lampu dan Pasia Jam­­­­bak, perlu dibumi­ha­nguskan. Dukungan itu ka­rena mayoritas masya­rakat Padang khususnya, dan ma­syarakat Sumatera Barat (Sumbar) pada umumnya, beretnis Minangkabau dan beragama Islam yang dike­nal menjunjung sopan san­tun. Niat mulia itu tentu patut didukung, karena se­lain perbuatan maksiat tidak sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Sumbar, juga karena pantai bukan tempat yang tepat untuk berbuat mesum. Di pantai banyak lubang tempat bersarang hewan sejenis kepiting. Sa­lah masuk lubang bisa bahaya.

Sayangnya, tempat mak­siat di Kota Padang dalam pandangan nilai-nilai Islam dan Minangkabau, bukan hanya tenda ceper. Namun juga ada pub dan pengi­napan, bahkan hotel, yang dikelola oleh pemilik modal besar. Motivasi mereka mem­be­rikan panggung bagi orang-orang yang ingin berbuat asusila adalah untuk menge­ruk keuntungan finansial. Mengapa berbagai pihak tampaknya tak ada niat mem­­­­berantas tempat-tem­pat seperti ini? Entah karena ada setoran, dibekingi apa­rat, segan kepada yang punya tempat atau karena lupa memasukkan dalam agenda kegiatan pemerintah, tidak ada yang tahu pasti. Yang pasti, hal ini memunculkan ketidakadilan, pandangan negatif publik terhadap pe­m­­erintah, dan kecem­buruan sosial pengelola tempat mak­­­­siat dari kalangan bawah terhadap kalangan atas.

Baca Juga : Soal Vaksin Nusantara, Tenaga Ahli Menkes Andani Eka Putra Bocorkan 'Rahasia' Terawan

Kedua, mari kita tinjau kemustahilan usaha pihak-pihak yang ingin meng­hi­lang­kan tenda ceper dan semacamnya. Sebelum itu, bolehlah kita beranalogi terlebih dahulu.

Saat terjepit, orang akan me­­la­kukan apa pun untuk me­lepaskan diri. Terlepas apa­kah usaha untuk mele­pas­kan diri itu benar atau sa­lah, itu lain cerita. Seperti orang-orang yang kelaparan. Ada orang kelaparan yang men­curi makanan, ada yang me­ngemis makanan, dan ada yang menahan lapar sejenak un­tuk bekerja agar men­da­pat­kan makanan. Contoh-con­toh itu bukan soal pili­han ganda. Tapi pembaca ta­hu mana cara yang benar yang mesti dilakukan apabila ke­laparan.

Baca Juga : Soal Vaksin Nusantara, DPR Tuding BPOM Bohongi Peneliti dan Masyarakat

Masyarakat pinggiran pantai yang memiliki usaha jasa tempat maksiat, adalah mereka yang kelaparan da­lam arti yang luas, tapi ku­rang berpendidikan dan kurang ilmu agama. Dido­rong oleh rasa malas dan putus asa, mendirikan tenda ceper barangkali pilihan terakhir untuk memenuhi kebutuhan hidup, ketim­bang mencuri atau mela­kukan kejahatan. Namun, menyediakan tempat mak­siat juga merupakan tinda­kan mencuri dan aksi keja­hatan dalam bentuk lain. Mendirikan tempat maksiat adalah mencuri hak publik untuk hidup dalam kecilnya potensi melakukan dosa, sekaligus bentuk kejahatan dalam merusak moral orang.

Memang, tidak ada yang me­nyuruh orang untuk da­tang ke tempat maksiat. Na­mun, Bang Napi di se­buah siaran kriminal di tele­visi pernah mengingatkan, ke­ja­hatan muncul bukan karena ada niat pelakunya, namun karena ada kesem­patan. Menyediakan tempat mak­siat, adalah membuka ke­sem­patan bagi orang un­tuk berbuat mesum, meski pada awalnya orang itu tak punya niat untuk melakukan dosa.

Untuk memberantas ten­da ceper dan semacamnya, pihak-pihak yang ingin me­la­kukan itu, selain mela­kukan penertiban secara berkala, juga mesti berupaya mengubah pola pikir ma­syarakat pinggiran pantai. Mengubah pola pikir ini memang tidak mudah, sebab pola pikir dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya ma­sya­rakat. Namun, hal ini bisa dilakukan perlahan-lahan karena butuh proses. Yang terpenting adalah usahanya.

Untuk mengubah pola pikir, banyak cara bisa dila­kukan dan mesti dilakukan banyak kalangan. Kalangan agamais misalnya, bisa me­lakukan pendekatan mo­ral untuk itu. Jangan karena telah pernah menceramahi masyarakat beberapa kali, lalu masyarakat yang dice­ramahi tidak kunjung beru­bah, lalu para ustad ini patah semangat dan tidak mau tahu lagi. Memberi pencerahan memang tidak bisa dila­kukan beberapa kali saja dan memang tidak bisa instan. Namun, harus dilakukan dengan cara paling persuasif dan intensif. Apa hasil be­rikutnya, tidak jadi soal, selama upaya itu dilakukan dengan maksimal.

Sedangkan kalangan pe­merintah, harus memastikan setiap anak-anak masyarakat pinggiran pantai tidak putus sekolah. Minimal mereka sekolah hingga tamat SLTA. Jika orangtua mereka adalah generasi gagal, alias mustahil mengubah pola pikir me­reka, maka anak-anak me­reka bisa diharapkan untuk berubah ke depannya. Jika semua anak-anak mereka bersekolah hingga SLTA, atau bila perlu sampai ber­kuliah, peluang mereka men­­­­­­da­­patkan pekerjaan yang lebih baik dari peker­jaan orangtua mereka lebih besar. Jika sudah menda­patkan pekerjaan yang lebih baik, tidak ada lagi yang berpikir membuka tempat maksiat. Kemudian, pola pikir anak-anak yang ber­pen­di­dikan itu akan beru­bah. Cara mereka meman­dang kehidupan dan bagai­mana bertahan serta me­lan­jut­kan kehidupan da­lam laju kom­petisi, akan berbeda dengan mereka yang tidak ber­pen­didikan. Jika para ulama, kaum adat, tokoh masyarakat ha­nya memberi ceramah dan terus menya­lahkan orang-orang yang terjebak nasib itu, mem­berantas tenda ceper adalah sebuah kemustahilan.

Demikian juga pe­me­rintah. Jika pemerintah ha­nya ber­upaya memberan­tas ten­da ceper, tanpa mem­basmi tempat maksiat lain­nya, keesokan harinya akan tim­­bul lagi lebih banyak ten­da ceper. Seperti pepatah “hi­l­ang satu tumbuh seribu”, ten­da ceper akan tumbuh ber­tambah subur, seperti ilal­ang yang dibakar dengan api tanpa mencabut akarnya. Ja­di, jika memberantas ten­­da ceper tanda me­numpas tem­pat mak­siat lain dan tan­pa mengubah pola pikir ma­­sya­rakat yang men­diri­kan­nya, upaya ter­sebut ha­nya­lah khayalan orang-orang suci.

Dulu, saat Mahyeldi di­lan­tik menjadi walikota Padang, saya memiliki ha­rapan besar, bahwa dia yang satu partai dengan Gubernur Irwan Prayitno, akan mam­pu memberantas tempat maksiat di Kota Padang. Bukankah PKS dikenal se­bagai partai Islam yang kata­nya kental Islamnya? Wali­kota Padang orang PKS, gubernur Sumbar juga orang PKS, di Padang juga ada Majelis Ulama Indonesia wilayah Padang dan Sumbar, ada juga Lembaga Kera­patan Adat Alam Minang­kabau, ada ormas Front Pembela Islam, dan banyak lagi pihak-pihak yang ideo­loginya bertentangan dengan tempat maksiat. Jadi, apalagi yang ditunggu untuk mem­berantas tempat-tempat mak­­siat di kota ini? ***

 

HOLY ADIB
(Wartawan Haluan)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]