Mendagri Segera Merespon Surat Gubernur Sumbar


Jumat, 05 Juni 2015 - 19:39:09 WIB
Mendagri Segera Merespon Surat Gubernur Sumbar

Dijelaskan, dalam pembicaraan tersebut, terdapat hal-hal yang konsen gubernur dan kebutuhan daerah yang diperlukan bagi penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah insentif wali nagari, dana safari Ramadan dan bantuan beras anak yatim.

Baca Juga : Perkuat Infrastruktur Digitalisasi Partai, Anis Matta Resmikan Gelora Media Centre

“Dalam pembicaraan tersebut sifatnya konsultasi terhadap soal pandangan dan tanggapan Men­dagri terhadap hasil evaluasi tersebut,” kata Donny, sapaan akrab Reydonnyzar.

Terkait surat Gubernur Sum­bar yang meminta pihak Kemen­dagri untuk membuat reko­men­dasi tertulis terkait peng­gunaan­nya dana hibah tersebut, Donny mengatakan bahwa Kemendagri sudah menerima surat tersebut.

Baca Juga : Bangkit Kembali, Partai Masyumi Targetkan 5 Besar Pemilu 2024 di Sumbar

“Sudah kita terima surat itu. Sekarang sedang dikaji dan di­dalami. Kemendagri akan se­cepat­nya merespon surat Gu­ber­nur Sumbar itu,” kata Donny.

Namun Donny menegaskan bahwa terkait dengan hibah ter­sebut tetap dikembalikan kepada norma dan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga : Resmi Dideklarasikan, Ini Susunan Majelis Syuro dan DPP Partai Ummat

Anggota Komisi IV dari fraksi PKS, Rafdinal  ketika  ditanya persoalan ini mengatakan, saat keputusan tentang kejelasan status anggaran ini masih belum ada, ia  juga  tak yakin uang bisa d­ibelanja­kan tahun sekarang. Kendati begitu ia tetap berharap agar pos anggaran Bantuan Keuangan Khusus kabupaten/kota  tersebut bisa segera cair

“Kemungkinannya memang kecil (bisa dibelanjakan tahun sekarang, red). Tapi, kita tentunya tetap berharap  anggaran bisa dimanfaatkan tahun sekarang,”  tandas anggota dewan dari partai pengusung pemerintah tersebut.

Baca Juga : Dikunjungi PKS, Golkar Siap Sambut Regenerasi Kepemimpinan Nasional

Karenanya, gubernur be­ren­cana mengalihkan anggaran ter­sebut ke APBD perubahan. Na­mun, langkah ini justru di­pertanya­kan  anggota DPRD Sumbar Hi­dayat.”Tidak segam­pang itu. Jika dimasukkan di (anggaran) pe­ru­bahan, kapan anggaran akan di­bel­anjakan.  APBD perubahan itu selesainya September,” kata Ang­gota Ko­misi IV DPRD Sum­bar tersebut.

Ia menambahkan,  sebagai kepala daerah gubernur se­harus­nya tak boleh takut dalam men­gam­bil kebijakan. Apalagi jika kebijakan tersebut telah di­boleh­kan, dan tidak melanggar keten­tuan yang ada. (h/sam/mg-len)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]