Penertiban Aset PT KAI Sumbar Jangan Gegabah


Jumat, 05 Juni 2015 - 19:40:33 WIB

Pendekatan kekuasaan dalam menertibkan aset-aset PT KAI Divre II Sumbar, menurut Bambang ber­po­tensi menimbulkan ter­jadi­nya konflik yang dapat me­ng­gan­ggu ketertiban dan keamanan di masyarakat.

“Secara prinsip, jajaran Polda Sumbar siap me­nga­wal dan mengamankan pe­nertiban. Tapi tentunya di­la­kukan dengan cara baik-baik. Jangan  gegabah, apa­lagi  semena-mena yang bisa menimbulkan bentrokan dan jatuhnya korban,” kata Bambang.

Beberapa penertiban aset PT KAI Divre II Sumbar yang akan dilakukan di antaranya di dekat area pintu masuk parkir Basko Hotel/Mal. Di mana saat ini lahan itu berstatus quo, karena kedua belah pihak sama-sama meng­klaim sebagai pemilik. Pihak Basko Hotel?mal sudah mengu­rus sertifikat kepemilikan lahan itu sejak tahun 2011, sedangkan PT KAI mengurus tahun 2013.

Berikutnya, PT KAI Divre II Sumbar juga akan melakukan penertiban pada aset  PT KAI dari Padangpanjang hingga Paya­kum­buh. Di atas jalur kereta api itu sejak puluhan tahun lalu sudah berdiri ribuan bangunan, baik milik pribadi, perusahaan swasta hingga perkantoran pemerintah. Penertiban akan dilakukan men­yusul adanya wacana membuka kembali jalur rel kereta api Pa­dang-Padangpanmjang-Bukit­tinggi-Payakumbuh.

“Penertiban untuk menga­man­kan aset PT KAI (Divre II Sumbar) tidak masalah bagi kami penegak hukum. Namun, tidak harus semena-mena,” kata Bam­bang sembari mengungkapkan, bahwa PT KAI Divre II Sumbar memang meminta bantuan ke­pada kepolisian dalam mela­kukan pengamanan aset-aset PT KAI yang ada di Sumbar. Pener­tiban tersebut atas perintah PT KAI pusat.

“Kita tetap merespon kalau ada permintaan, tetapi kita lihat dulu permasalahannya. Seharus­nya, sebelum dilakukan pe­nerti­ban kita cari dulu akar per­so­alan­nya,” ujarnya.

Bambang mengatakan, berapa banyak masyarakat yang telah ‘menduduki’ bantalan kereta api dan sudah tinggal puluhan tahun. Jangan terlalu dipaksakan dalam penertiban itu, karena masyarakat akan menjadi korban. Untuk itu, penertiban harus ada solusinya, sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan, kemudian harus ditata kembali.

Sekedar informasi, saat ini ada 13 kasus rebutan aset yang diklaim PT KAI di pengadilan. Kasus terbesar di Medan, Su­ra­baya, dan Semarang. Kasus di Medan pada tahun 2011, PT Agra Citra Kharisma menggugat PT KAI, Pemko Medan dan Badan Pertanahan Nasional atas lahan seluas 7,3 hektar tersebut di PN Medan.

Kasus tersebut dimenangkan oleh pihak PT Agra Citra Kha­risma. Tidak terima dengan pu­tusan PN Medan, pada bulan Januari  2012 PT KAI me­nga­jukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumut. Namun sayangnya, upaya tersebut kandas, karena PT KAI dikalahkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Sumut.

Upaya KAI dalam men­ye­lamat­kan asetnya tersebut tidak sampai di situ. Berdasarkan pu­tusan Pengadilan Tinggi Sumatra Utara, PT KAI mengajukan Ka­sasi ke Mahkamah Agung Re­publik Indonesia (MA). Namun, MA menolak Kasasi yang di­aju­kan oleh PT KAI. (h/nas)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 06 Desember 2018 - 10:31:48 WIB

    Pelajari Penertiban Hiburan Malam, Pemko Kunker ke Pemprov Jakarta 

    Pelajari Penertiban Hiburan Malam, Pemko Kunker ke Pemprov Jakarta  PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Keberhasilan Pemprov DKI Jakarta menutup tempat hiburan malam bermasalah tanpa menimbulkan polemik dan kegaduhan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya dari Pemko Padang..
  • Kamis, 06 Desember 2018 - 10:31:48 WIB

    Pelajari Penertiban Hiburan Malam, Pemko Kunker ke Pemprov Jakarta 

    Pelajari Penertiban Hiburan Malam, Pemko Kunker ke Pemprov Jakarta  PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Keberhasilan Pemprov DKI Jakarta menutup tempat hiburan malam bermasalah tanpa menimbulkan polemik dan kegaduhan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya dari Pemko Padang..
  • Jumat, 11 November 2016 - 13:33:24 WIB

    Penertiban PKL di Pasar Siteba, Pedagang : Harus Ada Solusi

    Penertiban PKL di Pasar Siteba, Pedagang : Harus Ada Solusi PADANG, HALUAN— Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang kembali menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sepanjang trotoar dan tepi jalan Pasar Nanggalo Steba, Jumat (11/11)..
  • Kamis, 17 September 2015 - 19:45:10 WIB

    Satpol PP Tunda Penertiban APK di Posko Pemenangan

    PADANG, HALUAN — Sa­tuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang me­nunda penertiban alat peraga kampanye (APK) pasangan calon yang berada di posko pemenangan. Hal ini di­se­bab­kan, terjadinya .

  • Rabu, 29 Juli 2015 - 19:55:56 WIB

    Pasca Penertiban PKL, Pasar Raya Tertata Rapi

    PADANG, HALUAN — Pasca penertiban pedagang buah di Pasar Raya Padang, ter­lihat sederetan pedagang mulai berjualan sesuai dengan aturan, Rabu (29/7) siang. Mulai dari pemakaian meja yang sama uku­ran­nya, sampai denga.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]