Penertiban Aset PT KAI Sumbar Jangan Gegabah


Jumat, 05 Juni 2015 - 19:40:33 WIB
Penertiban Aset  PT KAI Sumbar Jangan Gegabah

Pendekatan kekuasaan dalam menertibkan aset-aset PT KAI Divre II Sumbar, menurut Bambang ber­po­tensi menimbulkan ter­jadi­nya konflik yang dapat me­ng­gan­ggu ketertiban dan keamanan di masyarakat.

Baca Juga : Dinkes Kota Padang Sediakan Tempat Isolasi Guna Antisipasi Lonjakan Kasus Pasca Lebaran

“Secara prinsip, jajaran Polda Sumbar siap me­nga­wal dan mengamankan pe­nertiban. Tapi tentunya di­la­kukan dengan cara baik-baik. Jangan  gegabah, apa­lagi  semena-mena yang bisa menimbulkan bentrokan dan jatuhnya korban,” kata Bambang.

Beberapa penertiban aset PT KAI Divre II Sumbar yang akan dilakukan di antaranya di dekat area pintu masuk parkir Basko Hotel/Mal. Di mana saat ini lahan itu berstatus quo, karena kedua belah pihak sama-sama meng­klaim sebagai pemilik. Pihak Basko Hotel?mal sudah mengu­rus sertifikat kepemilikan lahan itu sejak tahun 2011, sedangkan PT KAI mengurus tahun 2013.

Baca Juga : Padang Aktifkan Kembali Kampung Nelayan untuk Tempat Karantina Covid-19

Berikutnya, PT KAI Divre II Sumbar juga akan melakukan penertiban pada aset  PT KAI dari Padangpanjang hingga Paya­kum­buh. Di atas jalur kereta api itu sejak puluhan tahun lalu sudah berdiri ribuan bangunan, baik milik pribadi, perusahaan swasta hingga perkantoran pemerintah. Penertiban akan dilakukan men­yusul adanya wacana membuka kembali jalur rel kereta api Pa­dang-Padangpanmjang-Bukit­tinggi-Payakumbuh.

“Penertiban untuk menga­man­kan aset PT KAI (Divre II Sumbar) tidak masalah bagi kami penegak hukum. Namun, tidak harus semena-mena,” kata Bam­bang sembari mengungkapkan, bahwa PT KAI Divre II Sumbar memang meminta bantuan ke­pada kepolisian dalam mela­kukan pengamanan aset-aset PT KAI yang ada di Sumbar. Pener­tiban tersebut atas perintah PT KAI pusat.

“Kita tetap merespon kalau ada permintaan, tetapi kita lihat dulu permasalahannya. Seharus­nya, sebelum dilakukan pe­nerti­ban kita cari dulu akar per­so­alan­nya,” ujarnya.

Bambang mengatakan, berapa banyak masyarakat yang telah ‘menduduki’ bantalan kereta api dan sudah tinggal puluhan tahun. Jangan terlalu dipaksakan dalam penertiban itu, karena masyarakat akan menjadi korban. Untuk itu, penertiban harus ada solusinya, sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan, kemudian harus ditata kembali.

Sekedar informasi, saat ini ada 13 kasus rebutan aset yang diklaim PT KAI di pengadilan. Kasus terbesar di Medan, Su­ra­baya, dan Semarang. Kasus di Medan pada tahun 2011, PT Agra Citra Kharisma menggugat PT KAI, Pemko Medan dan Badan Pertanahan Nasional atas lahan seluas 7,3 hektar tersebut di PN Medan.

Kasus tersebut dimenangkan oleh pihak PT Agra Citra Kha­risma. Tidak terima dengan pu­tusan PN Medan, pada bulan Januari  2012 PT KAI me­nga­jukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumut. Namun sayangnya, upaya tersebut kandas, karena PT KAI dikalahkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Sumut.

Upaya KAI dalam men­ye­lamat­kan asetnya tersebut tidak sampai di situ. Berdasarkan pu­tusan Pengadilan Tinggi Sumatra Utara, PT KAI mengajukan Ka­sasi ke Mahkamah Agung Re­publik Indonesia (MA). Namun, MA menolak Kasasi yang di­aju­kan oleh PT KAI. (h/nas)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]