JADI TERSANGKA

JAKARTA, HALUAN — Mantan menteri era SBY kembali berhadapan dengan persoalan dugaan korupsi. Kali ini mantan Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan yang harus berhadapan dengan penyidik, menyusul dua menteri sebelumnya, Andi Malarangeng dan Jero Wacik.

Dahlan ditetapkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi gardu induk PLN. Sebelumnya, Dahlan sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. "> JADI TERSANGKA

JAKARTA, HALUAN — Mantan menteri era SBY kembali berhadapan dengan persoalan dugaan korupsi. Kali ini mantan Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan yang harus berhadapan dengan penyidik, menyusul dua menteri sebelumnya, Andi Malarangeng dan Jero Wacik.

Dahlan ditetapkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi gardu induk PLN. Sebelumnya, Dahlan sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. " /> JADI TERSANGKA

JAKARTA, HALUAN — Mantan menteri era SBY kembali berhadapan dengan persoalan dugaan korupsi. Kali ini mantan Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan yang harus berhadapan dengan penyidik, menyusul dua menteri sebelumnya, Andi Malarangeng dan Jero Wacik.

Dahlan ditetapkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi gardu induk PLN. Sebelumnya, Dahlan sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. " />

Dahlan “Tersengat” Gardu PLN


Jumat, 05 Juni 2015 - 19:44:22 WIB

Dalam penjelasannya kepada media yang dilansir detikcom Kajati DKI Adi Toegarisman mengatakan proyek gardu ini seharusnya dibayar per pembangunan kerja. Namun kenyataan di lapangan pembayaran dilakukan dengan material on set atau pembayaran per materi.

Selain itu, proyek tahun jamak ini dilakukan ketika lahan sawah yang menjadi calon lokasi gardu induk, belum berhasil dibebas­kan. Hal itu yang kemudian membuat proyek ini menjadi mangkrak.

“Penetapan tersangka ber­dasarkan perkembangan perkara yang kami sidik. Dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor,” ujar Kajati DKI Adi Toegarisman dalam konferensi pers di kantor­nya, Jl Rasuna Said, Jaksel, hari ini.

Pasal tersebut mengatur me­ngenai penyalagunaan wewenang dan atau perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara. Ancaman mak­simal dari pasal itu adalah hu­kuman 20 tahun penjara.

Dahlan sendiri menyatakan siap menjalani proses hukum. “Penetapan saya sebagai ter­sangka ini saya terima dengan penuh tanggung jawab. Setelah ini saya akan mempelajari apa yang sebenarnya terjadi dengan proyek-proyek gardu induk tersebut karena sudah lebih dari tiga tahun saya tidak mengikuti per­kem­bangannya,” ujar Dahlan dalam keterangannya, Jumat (5/6).

Dahlan disangka melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara dalam proyek pembangunan 21 gardu listrik di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara pada 2011-2013 lalu. Dalam proyek ini Dahlan berperan sebagai Kuasa Peng­guna Anggaran.

“Saya ambil tanggung jawab ini karena sebagai KPA (Kuasa Pemegang Anggaran) saya me­mang harus tanggung jawab atas semua proyek itu, termasuk apa pun yang dilakukan anak buah. Semua KPA harus men­anda­tangani surat pernyataan seperti itu dan kini saya harus ambil tanggung jawab itu,” sambungnya.

Dahlan juga meminta maaf kapada keluarganya, terutama sang istri yang sempat tidak setuju dengan langkah dia menjadi Direktur Utama PLN.

“Kini ternyata saya benar-benar jadi tersangka. Saya harus menerimanya. Hanya saya harus minta maaf kepada istri saya yang dulu melatang keras saya me­nerima penugasan menjadi Dirut PLN karena hidup kami sudah lebih dari cukup. Saya akan minta teman-teman direksi PLN untuk mengizinkan saya melihat do­kumen-dokumen lama karena saya tidak punya satu pun do­kumen PLN,” terang Dahlan.

BPKP telah melakukan audit proyek senilai Rp 1,06 triliun ini dan menemukan kerugian negara sebesar Rp 33 miliar. Pada saat tenggat pembangunan, baru em­pat gardu yang sudah menjadi milik PLN. (h/net)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]