Menpan RB Minta Laporan Ijazah Palsu


Senin, 08 Juni 2015 - 19:12:30 WIB

Yuddy mengatakan, su­rat edaran tersebut juga ditu­jukan pada pejabat negara yang bersifat politis seperti Bupati, Wali Kota dan Gu­bernur.

Jika ditemukan pe­langgaran, kata Yuddy, akan ada sanksi baik bagi ASN ataupun pejabat politis itu.

Bagi ASN, kata Yuddy ancaman hukuman atas pe­ng­gunaan ijazah palsu untuk meningkatkan karir­nya ada­lah dicopot dari jabatannya dan diturunkan satu tingkat. Sedangkan pejabat negara yang bersifat politis itu ada­lah sanksi administrasi.

“Jadi memang tidak diapaapakan tidak pula di­ber­hentikan karena tidak mungkin, hukuman bagi mereka administrasi saja diberi surat untuk melarang penggunaan gelar tersebut. Tapi ini sanksi sosialnya kan berat,” ujar Yuddy.

Surat tersebut isinya, kata Yuddy, kurang lebih akan berbunyi “berdasarkan hasil laporan dan inves­tigasi, bahwa gelar yang saudara miliki tidak benar dan sau­dara tidak berhak menggu­nakannya,” ujar Yuddy.

Yuddy juga menam­bah­kan pihaknya akan mengin­struksikan pada Badan Ke­pe­gawaian Nasional untuk menghapus gelar yang di­ang­gap palsu tersebut dari sistem administrasi kepega­waian pemerintahan. “Itu tindak lanjutnya,” kata Yuddy.

Sebelumnya, pihak Kemen­pan-RB mener­bit­kan­ surat edaran untuk lang­kah penanganan ijazah palsu sebagai tindak lanjut dari terungkapnya sindikat pe­mal­su dokumen tersebut beberapa waktu lalu.

“Setelah berkoordinasi dengan Menristek-Dikti, Menpan-RB akhirnya me­ner­bitkan surat edaran dengan Nomor 03/2015 tentang Penanganan Ijazah Palsu di lingkungan instansi pemerintah seperti Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/POLRI yang merupakan tindak lanjut terungkapnya sindikat penerbitan ijazah palsu,” kata Kabiro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan-RB Her­man Suryatman.

Melalui surat edaran ter­sebut, Menpan-RB menu­gaskan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan pejabat yang menangani fungsi kepegawaian atau Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan penelitian terhadap keaslian ijazah pegawai ASN, anggota TNI dan POLRI. (h/inl)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 30 November 2019 - 07:32:16 WIB

    KemenpanRB: ASN Ikut Reuni Akbar 212 Berpotensi Kena Sanksi

    KemenpanRB: ASN Ikut Reuni Akbar 212 Berpotensi Kena Sanksi JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) mengatakan bahwa aparatur sipil negara (ASN) berpotensi menerima sanksi jika mengikuti Reuni Akbar 212 yang bakal dise.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]